JHLGVol.1No.5 : Singgasana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Dialektika Universalisme Vs. Partikularisme HAM (Komentar terhadap Putusan MK 88/PUU-XIV/2016)

Penulis: Febriansyah Ramadhan dan Luthfi Marfungah

Tema: Hukum Pemerintahan

ABSTRAK
Artikel ini akan mengurai peniliaian terhadap perempuan dilihat dari kacamata universalisme vs. partikularisme HAM dalam Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut adalah mengenai syarat gender atau keharusan memiliki istri dalam pengisian Sultan Yogyakarta. Tudingan diskriminasi yang disematkan para pemohon dan hakim MK terhadap syarat tersebut akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Headline atau argumentasi utama yang dibangun oleh para pemohon melalui kuasanya dan juga kesembilan hakim MK adalah “negara tidak boleh mengintervensi Keistimewaan Keraton Yogyakarta”. Dalam kacamata para pemohon, intervensi dilakukan dalam bentuk pengaturan di UU KDIY yang tidak memberi kesempatan perempuan. Padahal perlu diingat, ratio legis dari pembentukan aturan itu karena disandarkan pada alasan sejarah, dimana kedudukan Sultan selalu diisi oleh laki-laki selama berpuluh-puluh tahun. Lantas, siapakah sebenarnya yang mengintervensi, undang-undang, cara berfikir hakim atau para pemohon yang justru menilai kearifan keraton dengan pendekatan diskriminasi yang disandarkan para prinsip-prinsip universal? Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang akan menggali bahan-bahan hukum mulai dari sumber-sumber hukum formil dan beberapa literatur kepustakaan. Manfaat penelitian ini adalah untuk menghilangkan preseden buruk dalam tradisi kenegaraan kita yang sering menilai hal-hal bersifat kearifan lokal dengan pendekatan universalisme HAM.
Kata Kunci: Partikularisme HAM, Singgasana Keraton, Universalisme

Citation:
Ramadhan, Febriansyah dan Luthfi Marfungah. Singgasana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Dialektika Universalisme Vs. Partikularisme HAM (Komentar terhadap Putusan MK 88/PUU-XIV/2016). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)