JHLGVol.2No.3 : Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan

Penulis: Apriska Widiangela, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Konflik Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lamandau dan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) terkait pembukaan hutan adat Kinipan masih berkepanjangan. Pengakuan MHA masih menjadi perdebatan lantaran ketidakjelasan sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Belum diakuinya eksistensi MHA Laman Kinipan mengakibatkan minimnya perlindungan hukum. Hal ini diperparah ketika Pemda Kabupaten Lamandau menerbitkan perizinan bagi PT SML dengan melanggar asas Good Governance. Akibatnya hak-hak MHA Laman Kinipan terciderai. Pemda Kabupaten Lamandau seharusnya mulai mengakui eksistensi MHA Laman Kinipan dan meninjau kembali perizinan yang diterbitkan bagi PT SML.
Kata Kunci: Good Governance, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan, Sistem Hukum Nasional

Citation:
Widiangela, Apriska, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria. Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)