JHLGVol.1No.2 : Analisis Yuridis Pemberian Hak kepada Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja untuk Mencairkan Manfaat Jaminan Hari Tua

Penulis: Dyah Alif Suryaningsih

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Penelitian ini membahas terkait pemberian hak atas manfaat Jaminan Hari Tua kepada peserta terkena PHK yang disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa peserta yang berhenti bekerja juga termasuk peserta yang terkena PHK, kemudian peserta tersebut dapat mencairkan manfaat JHT sekaligus dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal di PHK. Pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 menyatakan bahwa pembayaran manfaat JHT hanya dapat diberikan apabila peserta mencapai usia pensiun 56, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang merupakan payung hukum jaminan sosial. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan Asas Manfaat yang mengamanatkan bahwa JHT harus memberikan kedayagunaan dan keberhasilan tujuan sesuai filosofi JHT. Berdasarkan hal tersebut karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemberian hak kepada peserta yang terkena PHK untuk mencairkan manfaat JHT nya telah sesuai atau tidak dengan Asas Manfaat dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Kata Kunci: Asas Manfaat, Jaminan Hari Tua (JHT), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Citation:
Suryaningsih, Dyah Alif. Analisis Yuridis Pemberian Hak kepada Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja untuk Mencairkan Manfaat Jaminan Hari Tua. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)