Search Results

Search Term: upah minimum

Number of Results: 4


JHLGVol.1No.2 : Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum)

Penulis: Ismi Pratiwi Podungge

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Buruh dan Tenaga Kerja memiliki tujuan utama dalam melakoni pekerjaan mereka sebagai salah satu stakeholder vital yang menunjang perekonomian. Bukan hanya untuk mengabdi pada negara, tetapi juga sebagai upaya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Namun pada faktanya, seringkali pemberi kerja tidak sepenuhnya dapat memberi kesejahteraan yang layak. Upah atau gaji yang didapat acapkali tidak sesuai dengan beban pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, disinilah serikat pekerja atau serikat buruh memiliki peranan yang penting dalam memenuhi kepentingan buruh atau tenaga kerja di suatu perusahaan. Secara normatif, ketentuan mengenai serikat buruh atau serikat pekerja terdiaspora dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Walaupun terdapat juga problematika yang melingkupinya terutama karena adanya ketentuan dimungkinkannya didirikan beberapa serikat pekerja dan dibolehkannya menerima sumbangan dari negara lain. Namun eksistensi dan kondisi saat ini membuat eksistensi serikat pekerja semakin diterima luas.
Kata Kunci: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, Serikat Buruh, Serikat Pekerja

Citation:
Podungge, Ismi Pratiwi. Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.5 : Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja: Sebuah Konkretisasi dari Radbruch Formula

Penulis: Fitria Puspita Rachmandita

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Di jaman yang sedang berkembang ini uang merupakan salah satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu banyak terjadi perselisihan antar pekerja dengan pengusaha. Maka adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi permasalahan Ketenagakerjaan contohnya permasalahan dalam pengupahan. Upah Minimum dan Upah Kerja Lembur yaitu upah pokok dan tunjangan tetap masih menjadi perselisihan dalam pengupahan karena masyarakat Indonesia menganggap bahwa perhitungan Upah Minimum baik itu Regional maupun Provinsi kurang sesuai. Maka perlu adanya reformulasi seperti dengan penambahan upah sesuai dengan prestasi yang dilakukan oleh tiap masing-masing pekerjanya agar tercipta suatu keadilan dalam masyarakat.
Kata Kunci: Keadilan, Pengupahan, Prestasi Pekerja, Sistem Pengupahan

Citation:
Rachmandita, Fitria Puspita. Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja: Sebuah Konkretisasi dari Radbruch Formula. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.5 (Mei 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.2 (Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.2 Mei 2020 Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

Full PDF

_______________________________

Dian Ayu Nurul Muthoharoh dkk.
Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Dyah Alif Suryaningsih
Analisis Yuridis Pemberian Hak kepada Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja untuk Mencairkan Manfaat Jaminan Hari Tua

Ismi Pratiwi Podungge
Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum)

Nanda Putra Nurprimastya
Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia)

Rossa Wahyu Ningrum dkk.
Odissey Concept; Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi