Search Results

Search Term: tindak pidana korupsi

Number of Results: 6


JHLGVol.1No.4 : Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penulis: Dina Aprilia Iswara

Tema: Hukum Pidana

ABSTRACT
Korupsi merupakan kejahatan partikular yang memberikan kerugian khususnya bagi keuangan negara. Korupsi sendiri dapat terjadi di berbagai sektor baik publik maupun privat. Dikarenakan akibat dari korupsi yang memberikan skala besar, maka muncul urgensi untuk pengembalian keuangan negara dari hasil korupsi. Dalam sektor publik, dapat dilakukan penanggulangan korupsi dengan melakukan pembuktian terbalik atau yang disebut sebagai Omkering van het Bewijslast atau Reversal Burden of Proof dikarenakan sifat dari korupsi itu sendiri yang sistematis dan sulit untuk diendus oleh penegak hukum. Sedangkan di sektor privat, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan institusi Stollen Asset Recovery (StAR) yang merupakan hasil kerjasama antara World Bank dan UNODC dengan negara-negara berkembang untuk mencegah pencucian hasil korupsi, dengan Mutual Legal Assistance sebagai hulunya. Selain itu untuk privat dalam sektor domestik dapat memanfaatkan peran dari Whistleblower yang akan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Secara umum untuk menekan atau meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, dapat digunakan langkah preventif-moralistik seperti menyiapkan tatanan pemerintah yang berbasis Good Governance. Sedangkan selanjutnya diperkuat dengan langkah yang bersifat represif-proaktif dengan mengoptimalkan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai hilir dari penanganan korupsi di Indonesia.
Kata Kunci: Korupsi Sektor Publik dan Privat, KPK, Rekonstruksi Regulasi

Citation:
Iswara, Dina Aprilia. Rekontruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.2No.1 : Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri

Penulis: Ricardo Santos

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana serta untuk menemukan hal-hal apa saja yang dapat menghambat proses pemulihan aset yang berada di luar negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber-sumber hukum yang dipergunakan adalah dari Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum sekunder serta wawancara dengan penegak hukum terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hal esensial yang memengaruhi keberhasilan dan cepat lambatnya proses pemulihan aset tindak pidana di luar negeri seperti penanganan perkara serta proses pembuktian, alur pengajuan permohonan bantuan, respon negara yang diminta bantuan dan faktor-faktor lainnya.
Kata Kunci: Bantuan Timbal Balik, Korupsi, Pemulihan Aset

Citation:
Santos, Ricardo. Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.4 : Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa

Penulis: Dina Aprilia Iswara

Tema: Hukum Pidana

ABSTRACT
Kode etik diperlukan dalam dunia profesi sebagai upaya mewujudkan terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang dapat menjaga kehormatan suatu profesi. Kode etik profesi dapat berkembang menjadi suatu budaya di dalam masyarakat. Di Indonesia, kode etik profesi diikat oleh suatu peraturan sesuai dengan profesi itu sendiri, termasuk salah satunya adalah kode etik dan perilaku Jaksa yang tertuang di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER–014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan yang mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Seperti kode etik pada umumnya, kode etik profesi jaksa bertujuan mencegah terjadinya kejahatan jabatan. Namun dalam tataran di lapangan, upaya mewujudkan kode etik profesi Jaksa mengalami beberapa hambatan termasuk adanya kasus-kasus berkaitan dengan kejahatan atau penyalahgunaan jabatan oleh oknum Jaksa tertentu. Selain dikarenakan secara normatif kedudukan kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam konstitusi, juga dikarenakan struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri yang berada di dalam lingkungan pemerintah. Maka tidak heran hal tersebut menjadi celah bagi Jaksa untuk melakukan kejahatan profesi seperti korupsi. Maka solusi yang dapat ditawarkan adalah membentuk mekanisme pengawasan terhadap profesi Jaksa yang disebut sebagai Komisi Kejaksaan yang memiliki peran seperti Komisi Yudisial yang mengawasi profesi hakim. Diperlukan restrukturisasi atas kinerja dari Komisi Kejaksaan Indonesia dengan pengawasan perilaku dan kinerja, disamping memberikan reward kepada para Jaksa yang berprestasi.
Kata Kunci: Kejahatan Profesi, Kode Etik, Komisi Kejaksaan, KPK

 

Citation:
Iswara, Dina Aprilia. Rekontruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

 

 

Full PDF

JHLGVol.1No.4 : INTROSYM : Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta

Penulis: Melta Setya Rahayu Pujianti, Fazal Akmal Musyarri dan Paradisa Eksakta Gheosa

Tema: Hukum Pidana

ABSTRAK
Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” adalah adagium Lord Acton, sebagai refleksi adanya penyelewengan eksekutif dalam bentuk intervensi terhadap independensi saksi dari perusahaan terlapor. Selaras dengan pemikiran Romli Atmasasmita yang menyatakan meningkatnya angka korupsi di sektor swasta disebabkan karena ketidakberanian saksi dalam melaporkan kasus itu. Didukung oleh Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM yang menyebutkan kerugian negara akibat korupsi swasta mencapai 40,53%, penulis menggagas ide Integrated Proofing System (INTROSYM), yang merupakan sistem penindakan kasus korupsi terpadu yang melibatkan perusahaan yang meliputi tahapan pelaporan saksi dari pihak dalam (whistle blower). Namun terdapat aset korupsi yang dilarikan ke luar negeri, terutama ke negara tertentu seperti Swiss. Negara tersebut menyimpan rahasia aset dengan ketat sehingga sulit untuk dilakukan pembuktian meskipun pihak yang meminta pembukaan kasus dan pembuktian adalah negara tempat pihak pemilik aset. Sehingga dibutuhkan suatu regulasi khusus yang dapat membuka transparansi pembuktian aset suatu perusahaan yang disimpan di luar negeri. Stolen Asset Recovery (StAR) merupakan kerjasama antara World Bank dan merupakan produk dari United Nation of Drugs and Crime yang mengimplementasikan UNCAC. StAR memudahkan negara dalam membuka kasus dan melakukan pembuktian terhadap aset perusahaan. Selama ini sudah banyak negara yang menerapkan STAR, namun hanya diterapkan pada aset yang dimiliki oleh individu maupun pejabat negara. Sehingga StAR dapat lebih dioptimalkan fungsinya dengan menerapkannya pada aset yang dimiliki oleh perusahaan. Diharapkan pengejakulantahan INTROSYM dapat menurunkan tindak pidana korupsi di sektor swasta yang susah di brantas dan diselesaikan di ranah hukum Indonesia.
Kata Kunci: INTROSYM, Stolen Aset Recovery, Whistle Blower

Citation:
Pujianti, Melta Setya Rahayu. INTROSYM : Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

 

Full PDF

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.4 (Tema Hukum Pidana)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.4 Juli 2020 Tema Hukum Pidana

Full PDF

_______________________________

Dina Aprilia Iswara
Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa

Dina Aprilia Iswara
Rekontruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Juan Maulana Alfedo
Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana

Melta Setya Rahayu Pujianti dkk.
INTROSYM : Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta

Yanels Garsione Damanik
Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)