Search Results

Search Term: teroris

Number of Results: 3


JHLGVol.1No.9 : Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal

Penulis: Fazal Akmal Musyarri

Tema: Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK
Aksi Terorisme merupakan bentuk kejahatan nyata yang pernah menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Bahkan, di akhir 2020 ini, ditemukan jejak gembong yang disinyalir merupakan pelatihan terorisme di wilayah Jawa Barat. Hal ini mendorong bukan saja kajian mengenai kejahatan terorisme tapi juga perlu untuk memikirkan nasib dari orang-orang yang menjadi korban tindak pidana terorisme sebagai suatu Extra Ordinary Crime. Terorisme dikatakan sangat jahat karena sifatnya yang terorganisir dan dapat menimbulkan korban nyawa, luka fisik, hingga kerugian baik secara materiil maupun non-materiil. Hal inilah yang perlu dibahas juga dalam perspektif hukum. Bukan hanya dari segi normatif karena pada dasarnya, pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap korban terorisme masih menimbulkan tanda tanya dalam kondisi pelaku yang meninggal dunia atau belum ditemukannya sindikasi yang bertanggungjawab terhadap aksi terorisme. Oleh karena itulah di dalam tulisan ini akan dibahas mengenai ganti rugi korban terorisme tidak hanya dari pandangan normatif akan tetapi juga sosio-legal.
Kata Kunci: Ganti Rugi Terorisme, Sosio-Legal, Tindak Pidana Terorisme

Citation:
Musyarri, Fazal Akmal. Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.9 (Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.9 Desember 2020 Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia

Full PDF

_______________________________

Fazal Akmal Musyarri
Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal

Fery Rochmad Ramadhan
Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayan Minoritas di Indonesia

Gina Sabrina
Refleksi Akur Sunda Wiwitan dan Pengakuan Negara

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)