Search Results

Search Term: tenaga kerja

Number of Results: 13


JHLGVol.1No.2 : Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia)

Penulis: Nanda Putra Nurprimastya

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pergeseran peraturan penggunaan TKA di Indonesia dilihat dari perspektif perlindungan hukum bagi TKI. Selain itu, dilakukan analisa terkait wujud peraturan TKA yang ideal dan memenuhi konsep perlindungan hukum bagi TKI yang ada di Indonesia sehingga kepastian hukum terwujud. Pergeseran peraturan penggunaan TKA mulai dari tahun 1958 hingga 2018 secara signifikan. Pergeseran berupa peyempurnaan namun juga ada kemudahan dalam administrasi serta penghapusan beberapa norma yang berakibat mempermudah TKA masuk ke Indonesia. Melihat kondisi tersebut perlu dibuat norma yang mencerminkan perlindungan hukum bagi TKI berdasarkan UUD NRI 1945. Adapun norma tersebut diantaranya penggunaan TKA tidak boleh berlangsung terus-menerus, kewajiban menyerap TKI dalam setiap penggunaan TKA, memberikan kepastian kerja bagi TKI pendamping setelah masa kerja TKA berakhir, mengembalikan ketentuan IMTA, TKA wajib mampu berbahasa Indonesia, TKA membuat pernyataan mengalihkan keahliannya pada TKI pendamping dan lolos tes kesehatan, penilaian kelayakan dengan verifikasi lapangan, penerbitan IMTA melibatkan kementerian terkait, menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi ketenagakerjaan dan menambah sanksi pidana. Dengan beberapa perubahan norma diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi TKI.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pergeseran Peraturan, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing (TKA), Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Citation:
Nurprimastya, Nanda Putra. Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.2 : Odissey Concept; Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi

Penulis: Rossa Wahyu Ningrum, Dyah Alif Suryaningsih dan Fazal Akmal Musyarri

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Karya tulis ini menjelaskan tentang jaminan sosial tenaga kerja kelompok Negara ASEAN. Tenaga kerja sebagai penunjang peningkatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara berhak atas jaminan sosial. Di Indonesia, jaminan sosial tenaga kerja itu sendiri di lindungi oleh Asuransi TKI yang tergabung didalam satu konsorsium asuransi. Basic nya karena konsorsium merupakan sebuah jaminan sosial asuransi swasta justru lebih mengutamakan Profit Oriented dibanding menjamin keberlangsungan nasib tenaga kerja mulai dari sebelum pemberangkatan sampai menjamin keselamatan TKI kembali ke negara asalnya. Ada beberapa kendala yang masih menjadi momok belum terselesaikan masalah tenaga kerja, mulai dari kesulitan dalam pengurusan klaim asuransi karena tenaga kerja harus kembali ke negara asal untuk mengurus klaim asuransinya dan klaim asuransi oleh konsorsium yang tidak maksimal. Sehingga penulis membuat gagasan yaitu BPJS Go International yang merupakan leburan dari konsorsium-konsorsium asuransi di Indonesia. Selain itu penulis juga membuat gagasan mengenai konsep pemenuhan jaminan sosial terpadu dan terintegrasi untuk tenaga kerja ASEAN berbasis Odissey Concept.
Kata Kunci: ASEAN, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Odissey Concept

Citation:
Ningrum, Rossa Wahyu, dkk.. Odissey Concept; Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.5 (Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.5 Mei 2021 Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

Full PDF

_______________________________

Fitria Puspita Rachmandita
Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja : Sebuah Konkretisasi dari Radbruch Formula

Herlin Sri Wahyuni, Irqi Sheva Maulana dan Luna Dezeana Ticoalu
TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Ismi Pratiwi Podungge, David Patiolo, Vrisca Silvya dan Isma Hanifa
Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh

JHLGVol.2No.5 : Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja: Sebuah Konkretisasi dari Radbruch Formula

Penulis: Fitria Puspita Rachmandita

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Di jaman yang sedang berkembang ini uang merupakan salah satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu banyak terjadi perselisihan antar pekerja dengan pengusaha. Maka adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi permasalahan Ketenagakerjaan contohnya permasalahan dalam pengupahan. Upah Minimum dan Upah Kerja Lembur yaitu upah pokok dan tunjangan tetap masih menjadi perselisihan dalam pengupahan karena masyarakat Indonesia menganggap bahwa perhitungan Upah Minimum baik itu Regional maupun Provinsi kurang sesuai. Maka perlu adanya reformulasi seperti dengan penambahan upah sesuai dengan prestasi yang dilakukan oleh tiap masing-masing pekerjanya agar tercipta suatu keadilan dalam masyarakat.
Kata Kunci: Keadilan, Pengupahan, Prestasi Pekerja, Sistem Pengupahan

Citation:
Rachmandita, Fitria Puspita. Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja: Sebuah Konkretisasi dari Radbruch Formula. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.5 (Mei 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.2 : Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Penulis: Dian Ayu Nurul Muthoharoh dan Danang Ari Wibowo

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Pekerja atau buruh memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Hak pekerja yang menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini adalah hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk melindungi hak tersebut, pemerintah memberikan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak yang serius seperti cacat atau berpotensi cacat yang tentunya mempengaruhi kemampuan bekerja. Return to Work merupakan perluasan manfaat pada jaminan kecelakaan kerja, yaitu berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat atau berpotensi cacat, mulai dari terjadinya musibah kecelakaan sampai dengan dapat kembali bekerja. Tujuan program ini adalah untuk memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat kembali bekerja tanpa menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja karena kecacatan yang dialaminya.
Kata Kunci: Jaminan Kecelakaan Kerja, Pekerja, Return to Work

Citation:
Muthoharoh, Dian Ayu Nurul dan Danang Ari Wibowo. Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.2 (Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.2 Mei 2020 Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

Full PDF

_______________________________

Dian Ayu Nurul Muthoharoh dkk.
Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Dyah Alif Suryaningsih
Analisis Yuridis Pemberian Hak kepada Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja untuk Mencairkan Manfaat Jaminan Hari Tua

Ismi Pratiwi Podungge
Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum)

Nanda Putra Nurprimastya
Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia)

Rossa Wahyu Ningrum dkk.
Odissey Concept; Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi

JHLGVol.2No.5 : Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh

Penulis: Ismi Pratiwi Podungge, David Patiolo, Vrisca Silvya dan Isma Hanifa

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran serikat pekerja/buruh dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh. Pemutusan Hubungan Kerja telah memiliki pengaturan tersendiri yang termuat dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun pada praktiknya di lapangan, undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kelemahan dimana dalam aturan-aturannya ditemukan celah yang dapat membuat perusahaan menyimpangi isi/makna dari aturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dititikberatkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa sangat dibutuhkannya serikat pekerja atau buruh dalam hal menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam suatu perusahaan salah satunya adalah permasalahan pemutusan hubungan kerja yang biasanya dilakukan secara sepihak oleh pengusaha dan merugikan pekerja/buruh itu sendiri. Dalam tulisan ini, penulis juga bermaksud melakukan komparasi pengaturan peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kata Kunci: Peran Serikat Pekerja/Buruh, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Citation:
Podungge, Ismi Pratiwi dkk.. Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.5 (Mei 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.2 : Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum)

Penulis: Ismi Pratiwi Podungge

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Buruh dan Tenaga Kerja memiliki tujuan utama dalam melakoni pekerjaan mereka sebagai salah satu stakeholder vital yang menunjang perekonomian. Bukan hanya untuk mengabdi pada negara, tetapi juga sebagai upaya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Namun pada faktanya, seringkali pemberi kerja tidak sepenuhnya dapat memberi kesejahteraan yang layak. Upah atau gaji yang didapat acapkali tidak sesuai dengan beban pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, disinilah serikat pekerja atau serikat buruh memiliki peranan yang penting dalam memenuhi kepentingan buruh atau tenaga kerja di suatu perusahaan. Secara normatif, ketentuan mengenai serikat buruh atau serikat pekerja terdiaspora dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Walaupun terdapat juga problematika yang melingkupinya terutama karena adanya ketentuan dimungkinkannya didirikan beberapa serikat pekerja dan dibolehkannya menerima sumbangan dari negara lain. Namun eksistensi dan kondisi saat ini membuat eksistensi serikat pekerja semakin diterima luas.
Kata Kunci: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, Serikat Buruh, Serikat Pekerja

Citation:
Podungge, Ismi Pratiwi. Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.2 : Analisis Yuridis Pemberian Hak kepada Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja untuk Mencairkan Manfaat Jaminan Hari Tua

Penulis: Dyah Alif Suryaningsih

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Penelitian ini membahas terkait pemberian hak atas manfaat Jaminan Hari Tua kepada peserta terkena PHK yang disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa peserta yang berhenti bekerja juga termasuk peserta yang terkena PHK, kemudian peserta tersebut dapat mencairkan manfaat JHT sekaligus dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal di PHK. Pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 menyatakan bahwa pembayaran manfaat JHT hanya dapat diberikan apabila peserta mencapai usia pensiun 56, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang merupakan payung hukum jaminan sosial. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan Asas Manfaat yang mengamanatkan bahwa JHT harus memberikan kedayagunaan dan keberhasilan tujuan sesuai filosofi JHT. Berdasarkan hal tersebut karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemberian hak kepada peserta yang terkena PHK untuk mencairkan manfaat JHT nya telah sesuai atau tidak dengan Asas Manfaat dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Kata Kunci: Asas Manfaat, Jaminan Hari Tua (JHT), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Citation:
Suryaningsih, Dyah Alif. Analisis Yuridis Pemberian Hak kepada Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja untuk Mencairkan Manfaat Jaminan Hari Tua. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)