Search Results

Search Term: sewa

Number of Results: 3


JHLGVol.1No.6 : Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang di Atas dan di Bawah Permukaan Tanah (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Negara Amerika Serikat dan Negara Belanda)

Penulis: Hary Stiawan

Tema: Hukum Agraria

ABSTRAK
Penelitian ini befokus pada pengaturan perjanjian sewa-menyewa ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Terdapat kekosongan hukum akibat ketiadaan pengaturan yang komprehensif terhadap kepemilikan ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Hal ini mempengaruhi sewa-menyewa atas ruang tersebut. Penelitian dilakukan dengan menganalisis konsep serta problematika pengaturan hukum terhadap kepemilikan dan perjanjian sewa-menyewa ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Selain itu, juga menganalisis pengaturan hukum terhadap hak dan kewajiban pemilik tanah atas konsep kepemilikan dan perjanjian sewa-menyewa ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan komparasi antara negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan ditafsirkan menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi komparatif, dan interpretasi futuris. Hasil penelitian adalah pengaturan perjanjian sewa-menyewa ruang di atas dan di bawah permukaan tanah dapat dilakukan. Pengaturan hukum tersebut diatur melalui konsep kepemilikan dan penyewaan yang menentukan hak dan kewajiban pemilik dan penyewa ruang. Bentuk pengaturan hukum melalui revisi peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kata Kunci: Konsep Kepemilikan dan Sewa-Menyewa, Perjanjian Sewa-Menyewa, Ruang di Atas dan di Bawah Permukaan Tanah

Citation:
Stiawan, Hary. Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang di Atas dan di Bawah Permukaan Tanah (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Negara Amerika Serikat dan Negara Belanda). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.6 (September 2020).

 

Full PDF

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.6 (Tema Hukum Agraria)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.6 September 2020 Tema Hukum Agraria

Full PDF

_______________________________

Guardino Ibrahim Fahmi dkk.
Reformasi Pengadaan Lahan Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT Sebagai Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah di Indonesia

Harvi Fikri Ramesa
Analisis Makna Kata Keseimbangan dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Hary Stiawan
Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang di Atas dan di Bawah Permukaan Tanah (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Negara Amerika Serikat dan Negara Belanda)

Vanessa Virgonia dkk.
Hak Menguasai dari Desa Atas Tanah, Hak-Hak Individual atas Tanah, Konversi Hak Atas Tanah Swapraja

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation AgreementĀ (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)