Search Results

Search Term: putusan

Number of Results: 13


JHLGVol.2No.3 : Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila

Penulis: Dicky Eko Prasetio

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Hukum Adat Sendi memiliki kekhasan dalam pelaksanaan peradilan adat, yaitu menggunakan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra serta menggunakan empat aparatur lokal Hukum Adat Sendi, yaitu: Cakrabuana, Jaksa Adat, Pamengku, dan Kasepuhan. Kekhasan tersebut juga terwujud pada putusan Peradilan Adat Sendi yang seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim di pengadilan untuk menggali nilai-nilai yang hidup (living law) pada masyarakat Adat Sendi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI 1945, putusan pengadilan, serta Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum adat, kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari artikel jurnal, buku, serta website yang berkaitan dengan hukum adat, Peradilan Adat Sendi, serta konsep constitutional culture dan negara hukum Pancasila, kemudian bahan non hukum terdiri dari buku dan artikel jurnal non-hukum yang bersifat menunjang penelitian ini seperti tentang masyarakat adat, kebudayaan, serta Pancasila. Masalah hukum (legal issue) dalam penelitian ini yaitu kekosongan hukum di tingkat Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai masyarakat hukum adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi diperlukan untuk melakukan internalisasi dan eksternalisasi nilai Hukum Adat Sendi serta diperlukan dalam perannya untuk memperkuat aspek Constitutional Culture dalam negara hukum Pancasila.
Kata Kunci: Constitutional Culture, Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi, Negara Hukum Pancasila

Citation:
Prasetio, Dicky Eko. Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.8 : Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology

Penulis: Linda Dewi Rahayu

Tema: Hukum Lingkungan

ABSTRAK
Pada usia kemerdekan NKRI yang sudah mendekati usia satu abad, konsep impian negara kesejahteraan faktanya hanya sebatas retorika dan belum mempunyai ruh yang sesuai dengan amanat konstitusi. Kemasan Hukum yang dibalut dalam teks peraturan perundang-undangan seakan selalu kurang mampu menciptakan keadilan lingkungan hidup dan perlindungan atas hak sipil politik dan hak sosial ekonomi rakyat dalam setiap pasalnya. Sejak masa kolonial terdapat berbagai sistem tenurial yang diterapkan oleh berbagai komunitas adat di Indonesia bertentangan dengan kerangka hukum yang mendukung kontrol negara terhadap tanah-tanah hutan dan teritorialisasi penguasaan hutan, yang merupakan cara dimana kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku pada batas-batas wilayah hutan yang dterapkan secara politis oleh negara. Padahal seharusnya kehadiran hukum bermakna dapat menghadirkan ketertiban dan perlindungan terhadap hak demokrasi masyarakat selaku obyek hukum. Selalu kepentingan golongan tertentu yang lebih didahulukan dibandingkan kepentingan rakyat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan teknik analisis hermeneutika hukum. Sehingga dapat ditelisik entitas homogen sebagai kritik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menggunakan konsep Feminist Political Ecology, sehingga dapat dilihat pada realita bahwasanya perempuan adat belum memperoleh pengakuan yang utuh sebagai penyandang hak tambahan.
Kata Kunci: Entitas Homogen, Feminist Political Ecology, UU Kehutanan

Citation:
Rahayu, Linda Dewi. Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.8 (November 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.5 : Singgasana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Dialektika Universalisme Vs. Partikularisme HAM (Komentar terhadap Putusan MK 88/PUU-XIV/2016)

Penulis: Febriansyah Ramadhan dan Luthfi Marfungah

Tema: Hukum Pemerintahan

ABSTRAK
Artikel ini akan mengurai peniliaian terhadap perempuan dilihat dari kacamata universalisme vs. partikularisme HAM dalam Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut adalah mengenai syarat gender atau keharusan memiliki istri dalam pengisian Sultan Yogyakarta. Tudingan diskriminasi yang disematkan para pemohon dan hakim MK terhadap syarat tersebut akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Headline atau argumentasi utama yang dibangun oleh para pemohon melalui kuasanya dan juga kesembilan hakim MK adalah “negara tidak boleh mengintervensi Keistimewaan Keraton Yogyakarta”. Dalam kacamata para pemohon, intervensi dilakukan dalam bentuk pengaturan di UU KDIY yang tidak memberi kesempatan perempuan. Padahal perlu diingat, ratio legis dari pembentukan aturan itu karena disandarkan pada alasan sejarah, dimana kedudukan Sultan selalu diisi oleh laki-laki selama berpuluh-puluh tahun. Lantas, siapakah sebenarnya yang mengintervensi, undang-undang, cara berfikir hakim atau para pemohon yang justru menilai kearifan keraton dengan pendekatan diskriminasi yang disandarkan para prinsip-prinsip universal? Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang akan menggali bahan-bahan hukum mulai dari sumber-sumber hukum formil dan beberapa literatur kepustakaan. Manfaat penelitian ini adalah untuk menghilangkan preseden buruk dalam tradisi kenegaraan kita yang sering menilai hal-hal bersifat kearifan lokal dengan pendekatan universalisme HAM.
Kata Kunci: Partikularisme HAM, Singgasana Keraton, Universalisme

Citation:
Ramadhan, Febriansyah dan Luthfi Marfungah. Singgasana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Dialektika Universalisme Vs. Partikularisme HAM (Komentar terhadap Putusan MK 88/PUU-XIV/2016). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.3 (Tema Hukum Adat)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.3 Maret 2021 Tema Hukum Adat

Full PDF

_______________________________

Ahsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari dan Heni Rosida
Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Apriska Widiangela, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria
Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan

Basri M. R. Sangadji, M. Ghifari Fardhana B. dan Sendy Pratama F.
Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia

Dicky Eko Prasetio
Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila

Surya Mukti Pratama
Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Distribution Partner

Dalam rangka menyebarluaskan informasi Jurnal Hukum Lex Generalis (JHLG) terutama di kalangan akademisi hukum di seluruh Indonesia, kami menyusun program Kerjasama Inklusif dengan lembaga riset hukum yang tidak diragukan lagi sepak terjangnya dalam dunia penulisan hukum. Adapun tujuan utama kami adalah mengkampanyekan pentingnya menulis jurnal serta untuk menunjukkan ke permukaan akan potensi-potensi pemikiran hukum dari anggota-anggota lembaga riset selaku Official Partner kami. Berikut adalah daftar lembaga-lembaga riset yang telah berjasa dalam menyebarluaskan informasi mengenai kami.

  1. Association of Tadulako Law Research and Debaters (ATLAS) Fakultas Hukum Universitas Tadulako
  2. Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  3. Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
  4. Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
  5. Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember
  6. Forum Kajian Penalaran Hukum dan Karya Tulis Ilmiah (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
  7. Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negara “Veteran” Jakarta
  8. Forum Studi Ilmiah Islam (FOSIL) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
  9. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI)
  10. Kelompok Studi Hukum (KSH) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
  11. Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  12. Kelompok Studi Penelitian dan Debat (KSPD) “Verfassung” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
  13. Komunitas Pelayar Jusititia (KPJ) Fakultas Hukum Universitas Riau
  14. Komunitas Riset dan Debat (KRD) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
  15. Legal Drafting Community and Society (LEGACY) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
  16. Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  17. Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  18. Lembaga Riset dan Debat (LRD) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
  19. Lingkar Studi Mahasiswa Hukum Tata Negara (LIMTARA) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa
  20. Majlis Kajian Studi Islam dan Hukum (MAKASIH) LSO Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
  21. Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman Mahasiswa Hukum (PUKASH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Kerjasama dengan lembaga-lembaga riset tersebut bersifat semi formal dan sukarela. Artinya, tidak memerlukan legalitas yang birokratif, cukup mengirim satu orang representasi resmi sebagai jembatan informasi antara JHLG dengan lembaga riset yang bersangkutan. Secara sukarela maksudnya sejauh ini kami tidak memberikan beban kewajiban apapun, bahkan dalam hal penyebarluasan informasi dari kami, semua dikembalikan ke kebijakan portal informasi dan komunikasi serta hubungan internal dan eksternal masing-masing lembaga riset. Official Partner dapat menggunakan medium apapun baik sosial media maupun grup-grup tertentu. Dapat langsung menyebarluaskan flyer dari kami ataupun melakukan editing sesuai Standard Operational Procedure / Design Template milik Official Partner sendiri.

Walaupun begitu, kami juga memberikan beberapa benefit begi para Official Partner. Benefit tersebut pertama, setiap tulisan yang dikirimkan oleh anggota Official Partner mendapat rekomendasi oleh Editor yang ditujukan kepada Mitra Bestari (keputusan tetap di tangan Mitra Bestari). Kedua, akses gratis ke basis data dan acara-acara JHLG. Ketiga, bagi hasil dari setiap paid publication yang merupakan referensi Official Partner. Keempat, dimuat dalam laman khusus baik pada awalan jurnal maupun website JHLG. Kelima, apabila JHLG pada tahun 2022 telah mendapat akreditasi Sinta, Official Partner berkesempatan mendapat slot publikasi gratis.

Selain Official Partner, kami juga menerima Individual Partner. Yaitu mahasiswa aktif yang “dianggap” mewakili kampusnya untuk menyebarluaskan informasi dari kami ke sivitas akademika di kampusnya. Hal tersebut dimungkinkan untuk membuka unofficial partnership karena tidak memiliki lembaga riset ataupun lembaga riset di kampus yang bersangkutan tidak bekerjasama secara resmi dengan JHLG. Keberadaan Individual Partner juga sama pentingnya dengan Official Partner karena dapat membuat sivitas akademika di kampusnya mendapat informasi penting terkait edisi terbaru maupun Call for Paper serta acara-acara JHLG.

Berminat menjadi Official Partner maupun Individual Partner? Silahkan hubungi kami melalui WA di 08974720404 atau klik tautan ini.

JHLGVol.1No.7 : Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision

Penulis: Moh. Rif’an, Muhammad Akbar Nursasmita, Fazal Akmal Musyarri, Danang Wahyu Setyo Adi dan Elsa Assari

Tema: Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi

ABSTRAK
Di dunia, terdapat dua sistem hukum yang banyak digunakan oleh negara-negara yaitu Civil Law atau Eropa Kontinental dan Common Law atau Anglo Saxon. Dua sistem hukum tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang menghasilkan keunggulan dan kelemahan. Secara sederhana, Civil Law menuntut adanya kepastian hukum dengan digunakannya peraturan perundang-undangan sebagai rujukan utama. Sedangkan Common Law menuntut kebaruan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat dengan menyandarkan pertimbangan putusan hakim kepada putusan terdahulu. Hal ini tentu saja menimbulkan pertentangan secara filsafati dan memaksa alam pikir untuk memilih mana sistem yang paling ideal untuk digunakan. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis dilematika antara dua sistem hukum tersebut secara komprehensif.
Kata Kunci: Civil Law/Eropa Kontinental, Common Law/Anglo Saxon, Keadilan, Sistem Hukum

Citation:
Rif’an, Moh.. Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.7 (Oktober 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.8 : Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Penulis: Moh. Rif’an

Tema: Hukum Lingkungan

ABSTRAK
Sejarah pemanfaatan lahan berbasis masyarakat merupakan kenyataan yang riil dan faktual yang dapat dilihat dari masa lalu dan masa sekarang. Pada dasarnya, telaah atas kebijakan hutan tidak akan jauh dari pemahaman atas Hubungan antara Penguasa (regulator), Hutan dan Masyarakat, yang dapat dilihat dalam dua aspek yaitu yuridis dan sosiologis. Dalam telaah aspek yuridis, telah diatur dalam kerangka hukum bahwa masyarakat yang memiliki kaitan hak atas hutan (atas hutan adat atau hutan hak) memperoleh status hukumnya dan wajib dilakukan perlindungan atas itu. Kondisi demikian menyesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan dalam perspektif aspek sosiologis, hutan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan atas dasar Hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan dan kemakmuran masyarakat yang keberadaannya harus dipertahankan secara optimal. Namun sayangnya, sekelumit aktivitas negara yang tercermin dari praktik pengelolaan hutan hingga perhelatan pasal demi pasal Peraturan Kementerian hingga Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan adanya dilema dalam pengelolaan hutan. Berangkat dari pemahaman bahwa negara dalam tingkah pemerintah hingga daerah tingkat kabupaten/kota mampu mengambil potensi sumber daya hutan secara konstitusional tanpa mengurangi hak-hak masyarakat yang berujung pada memantik konflik secara sistemik.
Kata Kunci: Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Hutan

Citation:
Rif’an, Moh.. Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.8 (November 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.6 : Analisis Makna Kata “Keseimbangan” Dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Penulis: Harvi Fikri Ramesa

Tema: Hukum Agraria

ABSTRAK
Pengadaan tanah ialah suatu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Dasarnya ialah pengadaan tanah harus memperhatikan Prinsip Keseimbangan, dan hal itu secara implisit dijelaskan dalam Pasal 9 (1). Makna kata keseimbangan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa maksudnya. Sehingga timbul kekaburan norma, yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan berdampak terhadap bagaimana upaya menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Ketidakjelasan pasal tersebut kemudian diajukan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pengujian Pasal 9 (1) dan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut ditolak seluruhnya. Konsekuensinya, prinsip keseimbangan tidak hadir dalam proses pengadaan tanah. Hal itu dibuktikan dengan tingginya angka konflik agraria di sektor Infrastruktur. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat pada tahun 2017 terdapat 94 konflik agraria yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan mendasarkan kepada bahan hukum primer serta sekunder, kemudian proses analisisnya menggunakan teknik analisis bahan hukum yaitu interpretasi hukum, yang bertujuan untuk menguraikan dan mengetahui maksud kata keseimbangan dalam Pasal 9 (1). Dalam penyusunan analisis makna kata keseimbangan ini digunakan model penalaran induksi atau dari umum ke khusus. Dari hasil penelitian ini menghasilkan suatu temuan atau simpulan bahwa prinsip keseimbangan yang ideal dalam pengadaan tanah harus ada baik dalam segi substansi pengaturan pengadaan tanah dan segi prosedural pengadaan tanah. Untuk mewujudkan keseimbangan yang ideal di antara dua segi tersebut, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Ganti rugi yang layak.
Kata Kunci: Keseimbangan, Konflik Agraria, Pengadaan Tanah

Citation:
Ramesa, Harvi Fikri. Analisis Makna Kata “Keseimbangan” dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.6 (September 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.6 : Reformasi Pengadaan Lahan Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT sebagai Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah di Indonesia

Penulis: Guardino Ibrahim Fahmi dan Fazal Akmal Musyarri

Tema: Hukum Agraria

ABSTRAK
Pembebasan lahan merupakan problematika yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berbagai permasalahan tentang pembebasan lahan dapat menghambat perkembangan ekonomi dan menambah kesenjangan pembangunan di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk terus mendukung dan mensukseskan program pembebasan lahan. Masalah yang sering dihadapi dalam proses pengadaan tanah adalah sengketa pertanahan disamping sengketa hukum. Berbagai sengketa yang ada berpotensi menghambat pembangunan suatu proyek infrastruktur, bahkan tak jarang proyek infrastruktur tersebut menjadi terbengkalai hingga bertahun-tahun. Disinilah untuk selanjutnya penegakan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diharapkan dapat menjadi sarana kelancaran proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya infrastruktur. Menurut undang-undang a quo, pengadaan tanah untuk infrastruktur ditetapkan oleh Gubernur melalui surat keputusan untuk menunjuk suatu wilayah sebagai lahan pembangunan infrastruktur. Apabila terdapat keberatan, maka akandiajukan gugatan ke PTUN. Apabila terdapat sisa pengadaan tanah yang belum dibebaskan, maka akan kembali ke siklus administrasi awal. Hal tersebut tentu membuat penyelesaian sengketa menjadi lebih lama dan rumit sehingga terkesan kurang efektif. Terlebih lagi, apabila suatu infrastruktur yang akan dibangun merupakan proyek strategis pemerintah. Sehingga penulis menggagas suatu grand design berupa Sistem Peradilan Agraria Terpadu (SPAT) yang mengkolaborasikan antara beberapa ranah hukum, mengingat hukum agraria sulit dikategorisasi ke dalam ranah hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum admimistrasi. Penangananan hukum agraria tidak dapat ditangani melalui hukum acara yang ada saat ini, sehingga membutuhkan hukum acara yang lebih khusus dan terpadu. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. SPAT adalah sistem peradilan terpadu khusus untuk mengadili sengketa di bidang hukum agraria, yang tidak hanya menggunakan hukum positif dalam peraturan perundang-undangan, namun juga mengakomodasi hukum adat yang berlaku. SPAT diimplementasikan melalui Pengadilan Agraria dengan memberdayakan hakim khusus ekspertasi hukum agraria. Dalam sengketa agraria khususnya persiapan pengadaan lahan untuk tanah yang akan dibangun infrastruktur, pemerintah mengajukan permohonan penetapan lahan. Lalu pengadilan membuktikan dengan melakukan peninjauan empiris mengenai lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan infrastruktur. Dikarenakan berlaku terhadap masyarakat maupun masyarakat hukum adat, sehingga hukum yang digunakan tidak hanya hukum positif namun juga hukum yang berlaku di masyarakat suatu daerah. Dengan dibentuk dan diimplementasikannya SPAT ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga kesenjangan antar wilayah di Indonesia dapat diminimalisir.
Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur, Pengadaan Lahan, Sistem Peradilan Agraria Terpadu (SPAT)

Citation:
Fahmi, Guardino Ibrahim. Reformasi Pengadaan Lahan Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT sebagai Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.6 (September 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.5 : Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil)

Penulis: Sinta Devi Ambarwati, M. Roziq Saifulloh dan Stella M.S. Aritonang

Tema: Hukum Pemerintahan

ABSTRAK
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi yang didasarkan pada doktrin “power of the people”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada tahun 2019, Pemilu tersebut akan dilaksanakan secara serentak. Adanya Pemilu serentak ini lahir setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, muncul beberapa persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 tersebut yaitu adanya penerapan konsep Presidential Threshold atau ambang batas untuk pengajuan Presiden dan Wakil Presiden. Penerapan kebijakan Presidential Threshold ini memberikan dampak positif, salah satunya yakni penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Akan tetapi dengan adanya penerapan Presidential Threshold ini juga dapat menimbulkan adanya politik transaksional antar partai politik. Selain itu, Presidential Threshold juga dianggap menghilangkan hak warga negara untuk memilih (right to vote). Seiring dengan beberapa kelemahan penerapan Presidential Threshold tersebut maka diperlukan adanya sebuah gagasan untuk mengatur kebijakan Presidential Threshold agar dalam penerapannya nanti pada Pemilu 2019 tidak ada lagi kontradiksi yang terjadi di masyarakat terkait adanya kebijakan Presidential Threshold. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan adanya konsep Pemilihan Umum menggunakan sistem Presidential Threshold secara Serentak, namun dalam pelaksanaanya nanti menggunakan sistem Pemilu Tertutup. Adapun alternatif yang kedua guna mengoptimalakan Pemilu serentak 2019, yakni menggunakan sistem Presidential Threshold dan sistem Pemilu Terbuka, namun dilaksanakan secara Bertahap. Yang ketiga menggunakan sistem Presidential Threshold 0%.
Kata Kunci: Indonesia vs. Brazil, Pemilihan Umum, Presidential Threshold

Citation:
Ambarwati, Sinta Devi. Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

 

Full PDF