Search Results
Search Term: putusan
Number of Results: 4
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.3 (Tema Hukum Adat)
_______________________________
Ahsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari dan Heni Rosida
Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat
Apriska Widiangela, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria
Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan
Basri M. R. Sangadji, M. Ghifari Fardhana B. dan Sendy Pratama F.
Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia
Dicky Eko Prasetio
Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila
Surya Mukti Pratama
Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia
Distribution Partner
Dalam rangka menyebarluaskan informasi Jurnal Hukum Lex Generalis (JHLG) terutama di kalangan akademisi hukum di seluruh Indonesia, kami menyusun program Kerjasama Inklusif dengan lembaga riset hukum yang tidak diragukan lagi sepak terjangnya dalam dunia penulisan hukum. Adapun tujuan utama kami adalah mengkampanyekan pentingnya menulis jurnal serta untuk menunjukkan ke permukaan akan potensi-potensi pemikiran hukum dari anggota-anggota lembaga riset selaku Official Partner kami. Berikut adalah daftar lembaga-lembaga riset yang telah berjasa dalam menyebarluaskan informasi mengenai kami.
- Association of Tadulako Law Research and Debaters (ATLAS) Fakultas Hukum Universitas Tadulako
- Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
- Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember
- Forum Kajian Penalaran Hukum dan Karya Tulis Ilmiah (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
- Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negara “Veteran” Jakarta
- Forum Studi Ilmiah Islam (FOSIL) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI)
- Kelompok Studi Hukum (KSH) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Kelompok Studi Penelitian dan Debat (KSPD) “Verfassung” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Komunitas Pelayar Jusititia (KPJ) Fakultas Hukum Universitas Riau
- Komunitas Riset dan Debat (KRD) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
- Legal Drafting Community and Society (LEGACY) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
- Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Lembaga Riset dan Debat (LRD) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
- Lingkar Studi Mahasiswa Hukum Tata Negara (LIMTARA) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa
- Majlis Kajian Studi Islam dan Hukum (MAKASIH) LSO Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman Mahasiswa Hukum (PUKASH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Kerjasama dengan lembaga-lembaga riset tersebut bersifat semi formal dan sukarela. Artinya, tidak memerlukan legalitas yang birokratif, cukup mengirim satu orang representasi resmi sebagai jembatan informasi antara JHLG dengan lembaga riset yang bersangkutan. Secara sukarela maksudnya sejauh ini kami tidak memberikan beban kewajiban apapun, bahkan dalam hal penyebarluasan informasi dari kami, semua dikembalikan ke kebijakan portal informasi dan komunikasi serta hubungan internal dan eksternal masing-masing lembaga riset. Official Partner dapat menggunakan medium apapun baik sosial media maupun grup-grup tertentu. Dapat langsung menyebarluaskan flyer dari kami ataupun melakukan editing sesuai Standard Operational Procedure / Design Template milik Official Partner sendiri.
Walaupun begitu, kami juga memberikan beberapa benefit begi para Official Partner. Benefit tersebut pertama, setiap tulisan yang dikirimkan oleh anggota Official Partner mendapat rekomendasi oleh Editor yang ditujukan kepada Mitra Bestari (keputusan tetap di tangan Mitra Bestari). Kedua, akses gratis ke basis data dan acara-acara JHLG. Ketiga, bagi hasil dari setiap paid publication yang merupakan referensi Official Partner. Keempat, dimuat dalam laman khusus baik pada awalan jurnal maupun website JHLG. Kelima, apabila JHLG pada tahun 2022 telah mendapat akreditasi Sinta, Official Partner berkesempatan mendapat slot publikasi gratis.
Selain Official Partner, kami juga menerima Individual Partner. Yaitu mahasiswa aktif yang “dianggap” mewakili kampusnya untuk menyebarluaskan informasi dari kami ke sivitas akademika di kampusnya. Hal tersebut dimungkinkan untuk membuka unofficial partnership karena tidak memiliki lembaga riset ataupun lembaga riset di kampus yang bersangkutan tidak bekerjasama secara resmi dengan JHLG. Keberadaan Individual Partner juga sama pentingnya dengan Official Partner karena dapat membuat sivitas akademika di kampusnya mendapat informasi penting terkait edisi terbaru maupun Call for Paper serta acara-acara JHLG.
Berminat menjadi Official Partner maupun Individual Partner? Silahkan hubungi kami melalui WA di 08974720404 atau klik tautan ini.
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.8 (Tema Hukum Lingkungan)
_______________________________
Juan Maulana Alfedo dkk.
Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian Lingkungan Dunia
Linda Dewi Rahayu
Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology
Moh. Rif’an
Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia
Tasya Ester Loijens
Implikasi Yuridis Pemberlakuan Wacana Earth to Earth Transportation oleh SpaceX
Tasya Ester Loijens
Legal Opinion: Whaling in The Antartic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)
Glosarium Hukum
Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.
Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.
A
B
D
E
F
G
H
- Hak Asasi Manusia atau HAM
- Hak Atas Tanah
- Hak Individual atas Tanah
- Hak Menguasai atas Tanah
- Hak Veto
- Hukum Internasional
- Hukum Keluarga
- Hukum Laut Internasional
- Hukum Lingkungan
- Hukum Pemerintahan
- Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
- Hukum Udara dan Ruang Angkasa
- Kebijakan Pengelolaan Hutan
I
J
K
- Keadaan Darurat
- Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
- Kekejaman
- Komisi Kejaksaan
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Konsorsium
- Konstitusi
- Konversi Hak Atas Tanah
- Korupsi Sektor Swasta
M
P
- PAK (Penyakit Akibat Kerja)
- Pembangunan Infrastrukur
- Pemilihan Umum (Pemilu)
- Pendidikan Karakter
- Pengadaan Lahan
- Perceraian
- Perdagangan
- Perjanjian Sewa Menyewa
- Perkawinan
- Perkawinan Adat
- Perlindungan Hukum
- Pengakuan Negara
- Penyelesaian Sengketa
- Persona Non-Grata
- Perwakilan Diplomatik
- PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
- Politik Hukum
- Presidential Threshold (Preshold)
- Proteksionisme
- Putusan Hakim
R
S
T
- Tenaga Kerja
- Tenaga Kerja Asing
- Tenaga Kerja Indonesia
- Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
- Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
- Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
- Trade Facilitation Agreement (TFA)