Search Results

Search Term: proteksionisme

Number of Results: 3


JHLGVol.1No.1 : Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok

Penulis: Moh. Roziq Saifulloh

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Liberalisasi perdagangan adalah penghapusan atau pengurangan batasan maupun hambatan pada pertukaran barang secara bebas antar negara. Disisi lain, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat (AS) kepada produk Tiongkok menyebabkan perang dagang antara kedua negara tersebut. Dampak perang dagang AS-Tiongkok berdampak terhadap fluktuasi nilai IHSG di Indonesia, maka dibutuhkan kebijakan proteksionisme yang sesuai dengan instrumen hukum nasional dan internasional guna menstabilkan iklim investasi nasional serta mengkapitalisasi kondisi perang dagang AS-Tiongkok. Dalam esai ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis, sehingga penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.
Kata Kunci: IHSG, Kebijakan, Liberalisasi, Perang Dagang AS-Tiongkok, Proteksionisme

Citation:
Saifulloh, Moh. Roziq. Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.1 (Tema Hukum Internasional)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.1 April 2020 Tema Hukum Internasional

Full PDF

_______________________________

Amadda Ilmi
Legal Opinion: Nicaragua v. United States of America

Amanda Eugenia Soeliongan
Legal Opinion: Peracunan Eks Spionase Rusia

Danang Wahyu Setyo Adi
Pembatasan Hak Veto dalam DK-PBB Terkait Konflik Bersenjata di Suriah

Dwi Imroatus Sholikah
Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ)

Jodie Jeihan dkk.
Analisis Penetapan Evaluasi Generalized System of Preference (GSP) Amerika Serikat terhadap Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Kesepakatan Perdagangan Dibawah World Trade Organization (WTO)

Kandi Kirana dkk.
Asgardia: The Problems in Building a Space Society

Misbachul Munir dkk.
Contoh Penerapan Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif (Studi Kasus Imajiner Amalea v. Ritania atas Malachi Gap)

Moh. Roziq Saifulloh
Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok

Tasya Ester Loijens
Implikasi Yuridis Pemberlakuan Wacana Earth to Earth Transportation oleh SpaceX

Tasya Ester Loijens
Legal Opinion: Whaling in The Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening