Search Results

Search Term: politik

Number of Results: 13


Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.7 (Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.7 Oktober 2020 Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi

Full PDF

_______________________________

Adityadarma Bagus P.S.P. dkk.
Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan Etika Profesi

Fazal Akmal Musyarri
Anotasi atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Moh. Rif’an dkk.
Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision

JHLGVol.2No.3 : Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Penulis: Surya Mukti Pratama

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Politik hukum rekognisi terhadap masyarakat hukum adat yang digariskan oleh UUD NRI 1945 mengharuskan pemerintah menjadikan hukum adat sebagai sumber dan inspirasi dalam pembangunan hukum nasional. Dalam bidang hukum privat seperti hukum tanah dan waris, hukum adat telah banyak dielaborasi menjadi hukum nasional. Namun, hukum adat yang bersifat ketatanegaraan masih kurang dielaborasi sehingga acapkali terkesan tidak dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan hukum tata negara Indonesia. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa hukum adat ketatanegaraan ternyata merupakan sumber formal (mengikat) dalam hukum tata negara, yang hierarkinya berada dibawah perundang-undangan yang bersifat ketatanegaraan. Sebagian hukum adat ketatanegaraan juga ternyata telah diadopsi dalam hukum tata negara positif, seperti ketentuan mengenai persekutuan hukum kenegaraan asli (desa) dan konsep presiden sebagai pemegang kekuasaan angkatan perang.
Kata Kunci: Desa, Hukum Adat, Negara, Sumber Hukum

Citation:
Pratama, Surya Mukti. Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Official Partner: Forum Kajian Penalaran Hukum dan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Nama Organisasi: Forum Kajian Penalaran Hukum dan Karya Tulis Ilmiah (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Deskripsi: 

Forum Kajian Penalaran Hukum & Karya Tulis Ilmiah (FKPH) didirikan pada tanggal 21 Juni 2019 dan berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang yang bergerak di bidang kajian dan penelitian terkait isu-isu hukum. FKPH berbentuk forum kemahasiswaan yang mana sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia dalam bidang akademis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. FKPH bersifat independen yang mengembangkan aspek hukum, logika, moralitas, religious dan kejujuran akademisi.

Visi:

FKPH memiliki visi yaitu mewujudkan lingkungan Mahasiswa Fakultas Hukum yang lebih kreatif, visioner, dan representative di bidang akademis.

Misi:

Sebagai motor penggerak Mahasiswa Fakultas Hukum dalam mengembangkan penalaran sesuai dinamika hukum, sosial dan politik dan menghasilkan mahasiswa hukum yang berwawasan luas yang kreatif, kritis, inovatif dan representative serta menjadikan mahasiswa hukum lebih aktif dalam penalaran hukum dan karya ilmiah.

Representasi: Florensia Aprianda

JHLGVol.2No.2 : Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap (1999-2004)

Penulis: Dian Kurnia Hayati

Tema: Hukum Islam

ABSTRAK
Penelitian ini membahas perbedaan pandangan antara pihak Pengadilan Agama, Departemen Agama, dan Mahkamah Agung dalam proses integrasi Peradilan Agama di bawah satu atap. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber utama yang digunakan adalah arsip primer berupa risalah sidang RUU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, RUU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, majalah, dan surat kabar sezaman. Temuan baru dalam artikel ini adalah pro dan kontra dalam proses integrasi Peradilan Agama bukan hanya disebabkan oleh aspek idealisme hukum, tetapi perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak terkait. Dengan demikian, disimpulkan bahwa faktor-faktor integrasi Peradilan Agama tidak terbatas pada landasan ideal untuk mewujudkan independensi peradilan dalam bingkai reformasi, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan politik.
Kata Kunci: Departemen Agama, Mahkamah Agung, Peradilan Agama, Reformasi, Sistem Satu Atap

Citation:
Hayati, Dian Kurnia. Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap (1999-2004). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.2 (Februari 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Official Partner: Forum Kajian Keilmuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Nama Organisasi: Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember

Deskripsi:

FK2H didirikan sebagai wadah pengembangan potensi, minat dan bakat mahasiswa FH UNEJ yang memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan intelektual melalui pendekatan integral dengan beragam perspektif, baik hukum, ekonomi, sosial dan politik.

FK2H identik dengan argumentasi, ekspresi ide-ide, analisis kritis dan solusi. FK2H mencoba mendefinisikan ulang peran dan kontribusi pemuda dengan tujuan untuk memberikan solusi yang bersifat terapan mengenai permasalahan yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. FK2H mengembangkan paradigma untuk menghasilkan para pemuda yang bertanggung jawab secara intelektual, moral dan sosial. Oleh karena itu, FK2H terus berkomitmen mempertahankan tradisi akademis yang berjiwa sosial terhadap para anggotanya. FK2H juga menjaga budaya yang telah terbangun sejak awal berdiri untuk saling menjunjung tinggi gagasan, karya, inovasi, kreativitas dan dedikasi.

FK2H bertransformasi untuk unggul dalam pemikiran dan untuk turut berupaya menjadi katalisator perubahan besar oleh para pemuda Indonesia. Dalam proses transformasi tersebut, FK2H terus mengevaluasi apa yang harus diperbaiki, meneruskan dan mengembangkan apa yang sudah berjalan untuk menjadi lebih baik lagi.

Visi:

Terwujudnya insan akademis yang aktif dalam ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum.

Misi:

  1. Optimalisasi dan peningkatan pemahaman keilmuan dalam bidang penelitian hukum dan penalaran ilmiah;
  2. Menjadikan FK2H sebagai lembaga kajian keilmuan yang responsif dan proaktif terhadap dinamika hukum;
  3. Membangun FK2H sebagai lembaga keilmuan mahasiswa yang mendorong terwujudnya kampus riset.

Representasi: Vicko Taniady

JHLGVol.1No.7 : Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision

Penulis: Moh. Rif’an, Muhammad Akbar Nursasmita, Fazal Akmal Musyarri, Danang Wahyu Setyo Adi dan Elsa Assari

Tema: Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi

ABSTRAK
Di dunia, terdapat dua sistem hukum yang banyak digunakan oleh negara-negara yaitu Civil Law atau Eropa Kontinental dan Common Law atau Anglo Saxon. Dua sistem hukum tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang menghasilkan keunggulan dan kelemahan. Secara sederhana, Civil Law menuntut adanya kepastian hukum dengan digunakannya peraturan perundang-undangan sebagai rujukan utama. Sedangkan Common Law menuntut kebaruan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat dengan menyandarkan pertimbangan putusan hakim kepada putusan terdahulu. Hal ini tentu saja menimbulkan pertentangan secara filsafati dan memaksa alam pikir untuk memilih mana sistem yang paling ideal untuk digunakan. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis dilematika antara dua sistem hukum tersebut secara komprehensif.
Kata Kunci: Civil Law/Eropa Kontinental, Common Law/Anglo Saxon, Keadilan, Sistem Hukum

Citation:
Rif’an, Moh.. Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.7 (Oktober 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.7 : Anotasi atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Penulis: Fazal Akmal Musyarri

Tema: Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Profesi Hukum

ABSTRAK
Wacana mengenai pengaturan matang Pendidikan Karakter mengemuka beberapa beberapa waktu terakhir. Hal ini karena pendidikan akademik belum walaupun mempengaruhi intelegensia akan tetapi belum tentu membangun karakter seorang manusia. Di titik inilah diperlukan adanya Pendidikan Karakter yang bukan hanya menyokong kebutuhan akademik akan tetapi juga sifat dan karakter Sehingga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai mengembangkan sistem Pendidikan Karakter yang diejawantahkan melalui sistem pendidikan nasional dan diterapkan di sekolah-sekolah nusantara. Secara normatif, pengaturan tentang Pendidikan Karakter tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi dari Pendidikan Karakter dan efektivitasnya disesuaikan dengan pemikiran esensial Ki Hadar Dewantara.
Kata Kunci: Hukum Pendidikan, Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Citation:
Musyarri, Fazal Akmal. Anotasi atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.7 (Oktober 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.7 : Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan Etika Profesi

Penulis: Adityadarma Bagus P.S.P, Dona Sri Sunardi Wijayanti, Irene Fransisca Liemanto, Qonrezti Shebilla Kalia dan Andika Cahyo Bintoro

Tema: Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi

ABSTRAK
Beberapa contoh kasus penelantaran klien oleh advokat nakal atau advokat hitam menjadi refleksi bahwasannya pengaturan mengenai kode etik untuk profesi advokat di Indonesia belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi urgensi perdana bahwasannya etika profesi merupakan hal yang berperan penting dalam penegakan kedisiplinan, kehormatan serta keluhuran dari suatu profesi secara umum, baik perkumpulan maupun individu yang berprofesi sebagai advokat. Kemudian, kode etik sebagai bentuk dari etika profesi tersebut tidak hanya berhenti di tataran pemikiran maupun teori, melainkan juga harus diterapkan secara praktek di lapangan. Etika profesi menurut kajian komprehensif filsafat hukum sangat diperlukan untuk menegakkan marwah profesi advokat baik dari hulu hingga ke hilir, terutama ketika membahas mengenai moralitas. Dalam tulisan ini, penulis mengambil contoh kasus Joko Sriwidodo sebagai gambaran.
Kata Kunci: Etika Profesi, Filsafat Hukum, Kode Etik Advokat, Moralitas

Citation:
P.S.P., Adityadarma Bagus, dkk.. Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan Etika Profesi. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.7 (Oktober 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Reviewer

Tema Hukum Internasional: Amanda Eugenia Soeliongan, S.H., M.H.

Tema Hukum Islam: Nurul Ula Ulya, S.H., M.H.

Tema Hukum Adat: Moh. Rif’an, S.H., M.H.

Tema Hukum Perdata: Fazal Akmal Musyarri, S.H., M.H.

Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan: Xavier Nugraha, S.H.

Tema Hukum Keluarga: Dimas Auliya Fikri Bil Fili, S.H., M.Kn.

Tema Hukum Pidana: Muh. Sutri Mansyah, S.H., M.H.

Tema Hukum Pemerintahan: Josua Satria Collins, S.H.

Tema Hukum Agraria: M. Fikri Alan, S.H., M.H.

Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum: Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H.

Tema Hukum Lingkungan: Linda Dewi Rahayu, S.H., M.H.

Tema Hukum dan HAM: Fery Rochmad Ramadhan, S.H.

About

Jurnal Hukum Lex Generalis merupakan wadah yang dibentuk untuk menampung karya-karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan Hukum di beberapa bidang secara umum. Jurnal Hukum Lex Generalis menggunakan sistem penelaahan sejawat (Peer Review) untuk menyeleksi naskah yang masuk dan dipublikasikan. Sesuai dengan namanya yaitu “Lex Generalis” yang merupakan Bahasa Latin yang berarti “Hukum Umum”, Jurnal Hukum ini juga bermuatan karya-karya sivitas akademisi hukum. Pada umumnya tulisan yang ditampung merupakan makalah, opini hukum, artikel dan karya tulis ilmiah residu dari tugas kuliah maupun yang telah diperlombakan. Namun demikian, Editorial tetap menjaga kelayakan dan validitas karya tulis dengan mensyaratkan pencantuman sumber-sumber ilmiah dan sumber hukum. Sitasi yang demikian diwujudkan dalam bentuk catatan kaki (Footnote) dan daftar pustaka (Bibliography) dalam setiap tulisan yang termuat.

Tujuan utama dari Jurnal Hukum Lex Generalis ini adalah menjadi garda rujukan bagi sivitas akademika yang sedang menulis baik untuk keperluan tugas maupun penulisan ilmiah lainnya. Selain itu tujuan lain dari Jurnal Hukum Lex Generalis adalah untuk menjadi wadah yang menampung tulisan-tulisan anda dan untuk menambah wawasan pembaca baik sivitas hukum, akademisi, praktisi dan masyarakat umum. Beberapa tulisan yang dimuat memiliki topik yang menarik untuk diangkat dan mudah-mudahan juga dapat dipahami oleh orang awam. Diharapkan dengan peluncuran Jurnal Hukum Lex Generalis yang dikelola oleh Rewang Rencang ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak pada umumnya.

Mengingat Jurnal Hukum Lex Generalis akan menerbitkan kompilasi tulisan hukum sesuai topik atau tema setiap bulan. Satu kali terbitan akan berisi maksimal lima tulisan yang berkaitan dengan topik atau tema bulanan yang sedang disiapkan untuk dirilis. Tema itu meliputi: 1. Januari : Seri Hukum Internasional 2. Februari : Tema Hukum Bebas (Diprioritaskan Hukum Islam, Kesehatan, Pers dan Militer) 3. Maret : Seri Hukum Adat 4. April : Seri Hukum Perdata 5. Mei : Seri Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan 6. Juni : Seri Hukum Keluarga 7. Juli : Seri Hukum Pidana 8. Agustus : Seri Hukum Pemerintahan (HAN dan HTN) 9. September : Seri Hukum Agraria 10. Oktober : Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum 11. November : Hukum Lingkungan 12. Desember : Hukum dan HAM