Search Results

Search Term: persona non grata

Number of Results: 2


JHLGVol.1No.1 : Legal Opinion : Peracunan Eks Spionase Rusia

Penulis: Amanda Eugenia Soeliongan

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Peracunan Sergei Skripal di Inggris oleh intelijen militer Rusia menuai banyak kecaman dari berbagai negara di dunia. Aksi ini melanggar kedaulatan negara dan melanggar Hukum Internasional karena percobaan pembunuhan tersebut menggunakan senjata kimia yakni racun saraf dari era Uni Soviet bernama Novichok. Inggris akhirnya memberikan respon keras dengan menetapkan 23 duta besar Rusia sebagai Persona Non-Grata, yang telah sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Persona Non-Grata sebagai hak eksklusif setiap negara yang dapat dijadikan sebagai sanksi apabila terdapat pelanggaran hukum internasional, walaupun dapat terjadi kesewenangan dalam penggunaannya karena Negara Penerima tidak wajib untuk memberikan alasan yang sah. Oleh sebab itu, Persona Non-Grata dalam hukum diplomatik dapat dijadikan peringatan atau alat interupsi bagi suatu hubungan diplomatik yang dianggap tidak selaras. Tulisan ini akan membahas kejadian tersebut ditinjau dari Hukum Diplomatik dan Konsuler Internasional.
Kata Kunci: Hubungan Diplomatik, Hukum Diplomatik, Kasus Peracunan Sergei Skripal, Persona Non-Grata

Citation:
Soeliongan, Amanda Eugenia. Legal Opinion : Peracunan Eks Spionase Rusia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)