Search Results

Search Term: perlindungan hukum

Number of Results: 19


JHLGVol.2No.6 : Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia

Penulis: Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani dan Aura Shava Dhinda Salsabila

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Perkawinan merupakan ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan dapat dikatakan sah atau tidak sah tergantung telah atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang diatur Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, diantara pasal tersebut yakni Pasal 8 disebutkan pula perkawinan yang dilarang, salah satunya yaitu karena hubungan darah dalam garis keturunan. Perkawinan tersebut dinamakan perkawinan sedarah (Incest). Permasalahannya di Indonesia yakni adanya masyarakat yang melakukan perkawinan sedarah tersebut dan bagaimana jika dalam perwakinan tersebut lahir seorang anak. Oleh karena itu, perlu diketahui perlindungan hukum terhadap hak anak Incest berdasarkan hukum negara Indonesia.
Kata Kunci: Hak Anak, Incest, Perkawinan Sedarah

Citation:
Afifah, Rindi Putri, dkk.. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.5 : TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Penulis: Herlin Sri Wahyuni, Irqi Sheva Maulana dan Luna Dezeana Ticoalu

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Atlet sepak bola saat ini memiliki kondisi yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Salah satunya yakni terkait dengan kontrak kerja para atlet sepak bola saat ini dan juga cara penyelesaian sengketa terkait masalah tersebut. Oleh karena itu penulis membuat alternatif pemecahan masalah yakni “TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia” yang berupa sebuah konsep perlindungan, pemenuhan hak-hak atlet dan penyelesaian sengketa atlet yang berperkara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Kata Kunci: Atlet Sepak Bola, Kesejahteraan, Pemenuhan Hak, Perlindungan Hukum, TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare)

Citation:
Wahyuni, Herlin Sri dkk.. TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.5 (Mei 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.9 : Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayan Minoritas di Indonesia

Penulis: Fery Rochmad Ramadhan, Fazal Akmal Musyarri dan Maya Maulidya Nasmi

Tema: Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemajemukan budaya di dalamnya, termasuk agama yang dianut oleh masyarakat. Namun fakta di lapangan, hanya agama dan kepercayaan mayoritas saja yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Padahal di dalam konstitusi tidak ada peraturan yang mengharuskan setiap warga negara menganut enam agama mayoritas tersebut. Artinya, agama minoritas selain enam agama tersebut diperbolehkan berkembang di Indonesia asalkan masih dalam batas kewajaran. Konstitusi yang mengandung peraturan yang membahas kebebasan beragama diantaranya tercantum dalam Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun jika diperhatikan baik-baik, Undang-Undang tersebut berisi pernyataan yang dapat menimbulkan salah penafsiran. Salah penafsiran tersebut dapat berakibat fatal terutama bagi penganut agama minoritas di luar agama yang diakui di Indonesia. Akibat paling jelas adalah adanya diskriminasi terhadap golongan minoritas tersebut, baik dalam hal kekerasan fisik maupun di bidang administrasi. Contohnya, masyarakat Ahmadiyah yang tidak tenang dalam menjalankan ibadah dan masyarakat Sunda Wiwitan yang hingga saat ini sulit mendapatkan surat-surat administrasi resmi karena terbentur dengan masalah kolom agama. Selama ini, agama dan kepercayaan minoritas eksistensinya kurang diakui bahkan cenderung dianggap sesat oleh masyarakat. Padahal, mereka juga memiliki hak yang meliputi hak internal dan hak eksternal kebebasan beragama yang seharusnya tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Jika ditelusuri ke belakang, ternyata salah satu penyebabnya adalah kerancuan pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama itu tadi.
Kata Kunci: Agama dan Kepercayaan, Hak Asasi Manusia, UU PNPS

Citation:
Ramadhan, Fery Rochmad, dkk.. Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayan Minoritas di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.2 : Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia)

Penulis: Nanda Putra Nurprimastya

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pergeseran peraturan penggunaan TKA di Indonesia dilihat dari perspektif perlindungan hukum bagi TKI. Selain itu, dilakukan analisa terkait wujud peraturan TKA yang ideal dan memenuhi konsep perlindungan hukum bagi TKI yang ada di Indonesia sehingga kepastian hukum terwujud. Pergeseran peraturan penggunaan TKA mulai dari tahun 1958 hingga 2018 secara signifikan. Pergeseran berupa peyempurnaan namun juga ada kemudahan dalam administrasi serta penghapusan beberapa norma yang berakibat mempermudah TKA masuk ke Indonesia. Melihat kondisi tersebut perlu dibuat norma yang mencerminkan perlindungan hukum bagi TKI berdasarkan UUD NRI 1945. Adapun norma tersebut diantaranya penggunaan TKA tidak boleh berlangsung terus-menerus, kewajiban menyerap TKI dalam setiap penggunaan TKA, memberikan kepastian kerja bagi TKI pendamping setelah masa kerja TKA berakhir, mengembalikan ketentuan IMTA, TKA wajib mampu berbahasa Indonesia, TKA membuat pernyataan mengalihkan keahliannya pada TKI pendamping dan lolos tes kesehatan, penilaian kelayakan dengan verifikasi lapangan, penerbitan IMTA melibatkan kementerian terkait, menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi ketenagakerjaan dan menambah sanksi pidana. Dengan beberapa perubahan norma diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi TKI.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pergeseran Peraturan, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing (TKA), Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Citation:
Nurprimastya, Nanda Putra. Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.3 : Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Penulis: Ahsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari dan Heni Rosida

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Perlindungan hak masyarakat hukum adat berbenturan dengan hukum nasional. Hal ini tampak dari spesifikasi UU Minerba yang meninggalkan poin penting untuk melindungi hak masyarakat adat dibandingkan keikutsertaannya, seperti dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan. UU Minerba dianggap merampas ruang masyarakat adat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini berupa yuridis-normatif. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah RUU Masyarakat Hukum Adat seharusnya segera disahkan sejak mendapatkan data yang sebenarnya dari wilayah dan masyarakat hukum adat berkaitan dengan perlindungan hak tradisional. Selain itu, pemerintah juga harus membuat peraturan pelaksana mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Minerba, Perlindungan Hak

Citation:
Nadiyya, Ahsana, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari dan Heni Rosida. Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.6 (Tema Hukum Keluarga)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.6 Juni 2021 Tema Keluarga

Full PDF

_______________________________

Dewiwaty
Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Perawat dan Pasien dalam Kasus Penanganan Bayi Prematur

I Wayan Bhayu Eka Pratama, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita dan Ni Nyoman Indah Ratnasari
Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern

Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya dan Rizqi Mulyani Slamet
Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani dan Aura Shava Dhinda Salsabila
Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia

JHLGVol.2No.6 : Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Penulis: Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya dan Rizqi Mulyani Slamet

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Pembuatan perjanjian perkawinan pada dasarnya sangat diperlukan bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, prenup sangat bermanfaat dan juga merupakan sebuah bentuk perlindungan diri. Terdapat beberapa perceraian yang disebabkan urusan harta kekayaan. Oleh karena itu diperlukan adanya akta perjanjian kawin sebagai antisipasi permasalahan yang muncul di kemudian hari. Penulisan paper ini bertujuan untuk menjelaskan alur pembuatan prenup dan urgensi pembuatan akta perjanjian perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan orang asing. Metode penelitian dari paper ini adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Perceraian, Perjanjian Perkawinan, Perkawinan

Citation:
Rastini, dkk.. Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.5 (Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.5 Mei 2021 Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

Full PDF

_______________________________

Fitria Puspita Rachmandita
Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja : Sebuah Konkretisasi dari Radbruch Formula

Herlin Sri Wahyuni, Irqi Sheva Maulana dan Luna Dezeana Ticoalu
TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Ismi Pratiwi Podungge, David Patiolo, Vrisca Silvya dan Isma Hanifa
Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.3 (Tema Hukum Adat)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.3 Maret 2021 Tema Hukum Adat

Full PDF

_______________________________

Ahsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari dan Heni Rosida
Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Apriska Widiangela, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria
Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan

Basri M. R. Sangadji, M. Ghifari Fardhana B. dan Sendy Pratama F.
Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia

Dicky Eko Prasetio
Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila

Surya Mukti Pratama
Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia

JHLGVol.2No.3 : Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan

Penulis: Apriska Widiangela, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Konflik Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lamandau dan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) terkait pembukaan hutan adat Kinipan masih berkepanjangan. Pengakuan MHA masih menjadi perdebatan lantaran ketidakjelasan sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Belum diakuinya eksistensi MHA Laman Kinipan mengakibatkan minimnya perlindungan hukum. Hal ini diperparah ketika Pemda Kabupaten Lamandau menerbitkan perizinan bagi PT SML dengan melanggar asas Good Governance. Akibatnya hak-hak MHA Laman Kinipan terciderai. Pemda Kabupaten Lamandau seharusnya mulai mengakui eksistensi MHA Laman Kinipan dan meninjau kembali perizinan yang diterbitkan bagi PT SML.
Kata Kunci: Good Governance, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan, Sistem Hukum Nasional

Citation:
Widiangela, Apriska, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria. Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)