Search Results

Search Term: perkawinan

Number of Results: 9


JHLGVol.2No.6 : Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern

Penulis: I Wayan Bhayu Eka Pratama, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita dan Ni Nyoman Indah Ratnasari

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Perkawinan nyentana merupakan penyimpangan dari sistem kekerabatan patrilineal di Bali. Pelaksanaan perkawinan ini bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan dari keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Pelaksanaan perkawinan nyentana berkaitan dengan prosesi pengangkatan anak perempuan menjadi sentana rajeg agar berhak meneruskan keturunan keluarganya. Perkawinan nyentana sering dihindari oleh pihak laki-laki karena sulitnya mendapatkan restu dari orang tua, konflik waris, dan dorongan untuk adaptasi pada lingkungan baru. Permasalahan ini memunculkan alternatif perkawinan pada gelahang. Sistem perkawinan pada gelahang memposisikan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama sebagai purusa. Akibatnya, tanggung jawab laki-laki dan perempuan di keluarga asalnya sama-sama berperan layaknya seorang kepala keluarga.
Kata Kunci: Perkawinan Nyentana, Sentana Rajeg, Pada Gelahang

Citation:
Pratama, I Wayan Bhayu, dkk.. Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.6 : Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Penulis: Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya dan Rizqi Mulyani Slamet

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Pembuatan perjanjian perkawinan pada dasarnya sangat diperlukan bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, prenup sangat bermanfaat dan juga merupakan sebuah bentuk perlindungan diri. Terdapat beberapa perceraian yang disebabkan urusan harta kekayaan. Oleh karena itu diperlukan adanya akta perjanjian kawin sebagai antisipasi permasalahan yang muncul di kemudian hari. Penulisan paper ini bertujuan untuk menjelaskan alur pembuatan prenup dan urgensi pembuatan akta perjanjian perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan orang asing. Metode penelitian dari paper ini adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Perceraian, Perjanjian Perkawinan, Perkawinan

Citation:
Rastini, dkk.. Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.3 : Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia

Penulis: Adityadarma Bagus P.S.P., Uwais Deffa I. Qorni, Hanis Aristya Hermawan, RR. Alysia Gita Purwasaputri dan Aditama Nur Ilham Pramulia

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Hukum adat merupakan seperangkat norma tertulis maupun tidak tertulis yang telah hidup di masyarakat sejak dahulu kala. Beberapa daerah di Indonesia yang masih akan kental adat dan budaya, praktik-praktik adat kerap dilakukan yang sering menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum positif Indonesia. Praktik Paerkawinan Adat Ngarorod merupakan tradisi masyarakat Bali yang dapat menimbulkan pertanyaan dengan peraturan hukum indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan kekerabatan serta perbedaan kasta perempuan lebih tinggi dari pihak lelaki, menjadi salah satu penyebab terjadinya Adat Ngerorod.
Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Perkawinan, Perkawinan Ngerorod

Citation:
P.S.P., Adityadarma Bagus. Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.3 : Batasan Kata “Kekejaman” dalam Pasal 19 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penulis: Paradisa Eksakta Gheosa

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai batasan kata kekejaman dalam pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan arti dan batasan mengenai kata kekejaman. Sehingga dalam berbagai putusan perceraian terdapat ketidakseragaman karena tidak adanya pemahaman norma yang disepakati secara umum oleh para hakim mengenai kata kekejaman dalam memutuskan perkara cerai dengan alasan tersebut. Salah satu putusan mengemukakan bahwa kata kekejaman diartikan sebagai kekejaman terhadap fisik. Sedangkan pada putusan yang berbeda mengartikan kekejaman sebagai kekejaman terhadap mental. Hal ini menyebabkan terdapatnya kekaburan mengenai kata “kekejaman” dalam pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, dengan adanya kekaburan tersebut, pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum sepenuhnya digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perceraian. Sehingga, beberapa hakim lebih memilih untuk memberikan pertimbangan dengan merujuk pasal 19 huruf (f) dalam memutus gugatan perceraian. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa batasan kata kekejaman dalam pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian menghasilkan suatu temuan bahwa yang dimaksud dengan kekejaman dalam pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan, rasa sakit, luka baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Adapun batasan kata kekejaman adalah kekerasan.
Kata Kunci: Alasan Perceraian, Kekejaman, Ketidakseragaman Penafsiran Hakim

Citation:
Gheosa, Paradisa Eksakta. Batasan Kata “Kekejaman” dalam Pasal 19 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.6 (Tema Hukum Keluarga)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.6 Juni 2021 Tema Keluarga

Full PDF

_______________________________

Dewiwaty
Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Perawat dan Pasien dalam Kasus Penanganan Bayi Prematur

I Wayan Bhayu Eka Pratama, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita dan Ni Nyoman Indah Ratnasari
Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern

Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya dan Rizqi Mulyani Slamet
Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani dan Aura Shava Dhinda Salsabila
Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia

JHLGVol.2No.6 : Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia

Penulis: Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani dan Aura Shava Dhinda Salsabila

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Perkawinan merupakan ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan dapat dikatakan sah atau tidak sah tergantung telah atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang diatur Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, diantara pasal tersebut yakni Pasal 8 disebutkan pula perkawinan yang dilarang, salah satunya yaitu karena hubungan darah dalam garis keturunan. Perkawinan tersebut dinamakan perkawinan sedarah (Incest). Permasalahannya di Indonesia yakni adanya masyarakat yang melakukan perkawinan sedarah tersebut dan bagaimana jika dalam perwakinan tersebut lahir seorang anak. Oleh karena itu, perlu diketahui perlindungan hukum terhadap hak anak Incest berdasarkan hukum negara Indonesia.
Kata Kunci: Hak Anak, Incest, Perkawinan Sedarah

Citation:
Afifah, Rindi Putri, dkk.. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.3 : Studi Normatif Terhadap Masa Iddah bagi Wanita yang Hamil dengan Laki-Laki Lain (Analisis Penetapan Hakim PA Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA)

Penulis: Paramita Widyanti

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Dalam Studi kasus penetapan hakim Pengadilan Agama, terdapat pertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimana hakim bertentangan aturan yang ada pada Pasal 153 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam terkait masa Iddah wanita yang hamil. Dijelaskan bahwa masa Iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan. Namun disini hakim dalam dasar pertimbangannya dapat bertentangan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam terkait Nikah Hamil. Namun bila kita teliti lebih lanjut hal tersebut akan bertentangan pula dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam terkait Larangan Perkawinan. Bila melihat salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka hal tersebut tidak memberikan keadilan pada pihak suami. Sebab telah jelas yang melakukan kesalahan adalah wanita tersebut dengan melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain hingga menyebabkan dia hamil.
Kata Kunci: Larangan Perkawinan, Nikah Hamil, Wanita Hamil dengan Laki-Laki Lain

Citation:

Widyanti, Paramita. Studi Normatif Terhadap Masa Iddah bagi Wanita yang Hamil dengan Laki-Laki Lain (Analisis Penetapan Hakim PA Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.3 (Tema Hukum Keluarga)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.3 Juni 2020 Tema Hukum Keluarga

Full PDF

_______________________________

Adityadarma Bagus P.S.P dkk.
Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia

Paradisa Eksakta Gheosa
Batasan Kata “Kekejaman” dalam Pasal 19 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Paramita Widyanti
Studi Normatif terhadap Masa Iddah bagi Wanita yang Hamil dengan Laki-Laki Lain (Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0033/PDT.P/2015/PA.TA)