Search Results

Search Term: perdagangan

Number of Results: 7


JHLGVol.2No.1 : Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization) Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia

Penulis: Deden Rafi Syafiq Rabbani

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau Trade Facilitation Agreement (TFA) WTO merupakan langkah yang signifikan maju untuk rezim perdagangan internasional, mewakili harapan baru untuk relevansi WTO. TFA adalah perjanjian multilateral pertama sejak pembentukan WTO di 1995 dan termasuk langkah-langkah baru untuk membantu negara berkembang membangun kapasitas, juga mempertimbangkan masalah regulasi dari anggota WTO. TFA perlu diinterpretasikan dengan tepat, kombinasi dari langkah-langkah pengembangan kapasitas, menjadi fokus peningkatan teknologi dan permohonan kebijakan, termasuk kebijakan setiap negara yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian lalu lintas perdagangan luar negeri. Kehadiran TFA juga dinilai akan mengurangi biaya perdagangan lintas batas, sekaligus meningkatkan perdagangan untuk negara berkembang dan memungkinkan anggota WTO untuk kontrol yang lebih baik arus perdagangan, melalui kombinasi perampingan prosedural dan regulasi kebijaksanaan. Melalui metode analisis normatif kualitatif, tulisan ini meneliti teori-teori hukum dan asas-asas serta kaidah yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional. Penulis menganalisis permasalahan berkaitan dengan jalannya perjanjian fasilitasi perdagangan dalam kerangka WTO serta dengan implemetasinya di Indonesia. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran TFA, memberikan dampak yang penting serta signifikan terhadap lalu lintas perdagangan internasional terutama menyangkut anggota WTO termasuk Indonesia. Kedua, pengaturan normatif TFA di Indonesia sudah diatur dalam beberapa produk hukum baik undang-undang maupun peraturan presiden, sehingga impelementasi kehadiran TFA mempengaruhi pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri dan ekspor impor.
Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Trade Facilitation Agreement, WTO (World Trade Organization)

Citation:
Rabbani, Deden Rafi Syafiq. Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.1 : Analisa Penetapan Evaluasi Generalized System of Preference (GSP) Amerika Serikat Terhadap Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kesepakatan Perdagangan Dibawah World Trade Organization (WTO)

Penulis: Jodie Jeihan, Tasya Ester Loijens dan Intan Ekaningtyas

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Liberalisme merupakan prinsip dasar yang dianut oleh Amerika Serikat dalam semua kebijakannya termasuk kebijakan perdagangan. Prinsip tersebut juga dijalankan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa orientasi kepada kesepakatan yang bersifat bilateral. Jika ditinjau dari hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, fasilitas Generalized System of Preference atau GSP merupakan satu-satunya hubungan bilateral yang dapat dijalankan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat. GSP adalah kebijakan AS berupa pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang yang dalam hal ini Indonesia merupakan salah satunya. Namun ternyata terdapat kebijakan evaluasi pelaksanaan GSP terhadap Indonesia melihat pada neraca perdagangan dan kebijakan perekonomian Indonesia yang memberi dampak pada Amerika Serikat. Dengan adanya evaluasi tersebut berpotensi mengurangi Bargaining Position Indonesia dalam fasilitas GSP. Apabila sampai pada kondisi yang tidak diharapkan tersebut dapat merugikan Indonesia karena naiknya tarif yang dikenakan pada sektor ekspor. Penulis bermaksud menelaah kebijakan reevaluasi tersebut ditinjau dari segi hukum internasional.
Kata Kunci: GSP, Hubungan Dagang Indonesia dan Amerika Serikat, WTO

Citation:
Jeihan, Jodie, Tasya Ester Loijens dan Intan Ekaningtyas. Analisa Penetapan Evaluasi Generalized System of Preference (GSP) Amerika Serikat Terhadap Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kesepakatan Perdagangan Dibawah World Trade Organization (WTO). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.1 (Tema Hukum Internasional)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.1 Januari 2021 Tema Hukum Internasional

Full PDF

_______________________________

Danang Wahyu Setyo Adi
Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional

Deden Rafi Syafiq Rabbani
Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia

Ricardo Santos dan Hery Firmansyah
Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri

Rivaldo Ganti Diolan Siahaan
Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer

Tasya Ester Loijens
Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

JHLGVol.1No.1 : Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok

Penulis: Moh. Roziq Saifulloh

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Liberalisasi perdagangan adalah penghapusan atau pengurangan batasan maupun hambatan pada pertukaran barang secara bebas antar negara. Disisi lain, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat (AS) kepada produk Tiongkok menyebabkan perang dagang antara kedua negara tersebut. Dampak perang dagang AS-Tiongkok berdampak terhadap fluktuasi nilai IHSG di Indonesia, maka dibutuhkan kebijakan proteksionisme yang sesuai dengan instrumen hukum nasional dan internasional guna menstabilkan iklim investasi nasional serta mengkapitalisasi kondisi perang dagang AS-Tiongkok. Dalam esai ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis, sehingga penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.
Kata Kunci: IHSG, Kebijakan, Liberalisasi, Perang Dagang AS-Tiongkok, Proteksionisme

Citation:
Saifulloh, Moh. Roziq. Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.1 : Analisa Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ)

Penulis: Dwi Imroatus Sholikah

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Hukum laut yang merupakan cabang dari hukum internasional telah berkembang sejak dulu dan mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan terkait peraturannya. Terlebih lagi hukum laut sangat berperan untuk membatasi daerah-daerah laut, daratan dan perairan suatu negara. Yang disini laut merupakan jalan yang sangat sering digunakan untuk menghubungkan suatu negara dengan negara lain untuk kepentingan perdagangan bahkan untuk kepentingan yang lainnya. Disisi lain adanya hukum laut internasional agar melindungi sumber daya alam agar tidak disalahgunakan. Mahkamah Internasional adalah untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggota. Lembaga ini juga memberikan pendapat atau nasihat kepada badan-badan resmi dan lembaga khusus yang dibentuk oleh PBB. Dalam pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Internasional mengacu pada konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang bersengketa. ICJ juga berpedoman pada kebiasaan internasional yang menjadi bukti praktik umum.
Kata Kunci: Hukum Laut Internasional, Konflik antara Peru dengan Chili, Mahkamah Internasional (ICJ)

Citation:
Sholikah, Dwi Imroatus. Analisa Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.1 (Tema Hukum Internasional)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.1 April 2020 Tema Hukum Internasional

Full PDF

_______________________________

Amadda Ilmi
Legal Opinion: Nicaragua v. United States of America

Amanda Eugenia Soeliongan
Legal Opinion: Peracunan Eks Spionase Rusia

Danang Wahyu Setyo Adi
Pembatasan Hak Veto dalam DK-PBB Terkait Konflik Bersenjata di Suriah

Dwi Imroatus Sholikah
Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ)

Jodie Jeihan dkk.
Analisis Penetapan Evaluasi Generalized System of Preference (GSP) Amerika Serikat terhadap Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Kesepakatan Perdagangan Dibawah World Trade Organization (WTO)

Kandi Kirana dkk.
Asgardia: The Problems in Building a Space Society

Misbachul Munir dkk.
Contoh Penerapan Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif (Studi Kasus Imajiner Amalea v. Ritania atas Malachi Gap)

Moh. Roziq Saifulloh
Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok

Tasya Ester Loijens
Implikasi Yuridis Pemberlakuan Wacana Earth to Earth Transportation oleh SpaceX

Tasya Ester Loijens
Legal Opinion: Whaling in The Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening