Search Results

Search Term: penyelesaian sengketa

Number of Results: 12


JHLGVol.2No.6 : Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Perawat dan Pasien dalam Kasus Penanganan Bayi Prematur

Penulis: Dewiwaty Efendy

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Semua orang di muka bumi ini menghendaki sehat. Berbagai upaya dilakukan untuk bisa sehat mulai dari menerapkan pola hidup yang baik sampai dengan mencari pelayanan kesehatan yang baik. Peran seorang tenaga kesehatan khususnya perawat juga menjadi motor penggerak dalam bidang kesehatan. Tugas dan wewenang yang wajib dipatuhi oleh seorang perawat dalam menjalan profesi nya, tetapi semua itu tidak luput dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan seorang perawat kepada pasiennya. Untuk itulah dibutuhkan iktikad yang baik dalam penyelesaikan sengketa yang dihadapi selama menjalankan profesinya. Suatu sengketa yang timbul antara perawat dan pasien atau keluarga pasien hendaknya diselesaikan dengan mediasi tanpa langsung dibawa ke jalur hukum, untuk itulah diperlukan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yang bertikai. Semua itu dilakukan supaya tidak menimbulkan rasa lelah berkepanjangan antara kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.
Kata Kunci: Bayi Prematur, Pasien, Perawat

Citation:
Efendy, Dewiwaty. Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Perawat dan Pasien dalam Kasus Penanganan Bayi Prematur. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.4 : Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber

Penulis: Maudy Andreana Lestari, Dewi Ari Shia Wase Meliala, Puja Anudiwanti, Nasya Nurul Amalina

Tema: Hukum Perdata

ABSTRAK
Saat ini, keberadaan internet (interconnected-networking) merupakan wadah bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara digital dan memberikan tanggung jawab bagi pemerintah di Indonesia untuk dapat melindungi hak konsumen secara komprehensif melalui regulasi yang mampu mengakomodasi dengan baik. Sayangnya, eksistensi BPSK sebagai lembaga alternatif yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan sengketa konsumen belum berperan maksimal dalam penyelesaian sengketa transaksi digital karena keterbatasan wewenang yang dimilikinya. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan suatu upaya dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi BPSK untuk melindungi hak-hak konsumen pada ranah siber.
Kata Kunci: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Hak Konsumen Siber, Alternatif Penyelesaian Sengketa Daring, Transaksi Digital

Citation:
Lestari, Maudy Andreana dkk.. Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.1 : Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional

Penulis: Danang Wahyu Setyo Adi

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Permasalahan hukum di tingkat internasional mengandung kompleksitas dan kerumitan yang lebih dibandingkan dengan konflik dalam suatu yurisdiksi wilayah tertentu. Hal tersebut dikarenakan permasalahan hukum internasional dapat melibatkan beberapa negara sekaligus dan mekanisme penyelesaian yang memerlukan upaya yang tidak sedikit. Seperti pada kasus yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan sengketa Laut China Selatan yang diajukan oleh Negara Filipina sebagai salah satu negara yang merasa memiliki hak atas Laut China Selatan. Filipina membawa kasus sengketa Laut China Selatan dengan Negara Tiongkok ini ke ranah Arbitrase Internasional. Filipina mendalilkan bahwasannya tindakan China yang membangun pulau-pulau buatan telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang. Kelanjutan analisis dari kasus ini akan dibahas lebih detail pada bagian di bawah ini.
Kata Kunci: Badan Arbitrase Nasional, China, Hukum Laut Internasional, Filipina, Sengketa Laut China Selatan

Citation:
Adi, Danang Wahyu Setyo. Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.1 : Analisa Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ)

Penulis: Dwi Imroatus Sholikah

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Hukum laut yang merupakan cabang dari hukum internasional telah berkembang sejak dulu dan mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan terkait peraturannya. Terlebih lagi hukum laut sangat berperan untuk membatasi daerah-daerah laut, daratan dan perairan suatu negara. Yang disini laut merupakan jalan yang sangat sering digunakan untuk menghubungkan suatu negara dengan negara lain untuk kepentingan perdagangan bahkan untuk kepentingan yang lainnya. Disisi lain adanya hukum laut internasional agar melindungi sumber daya alam agar tidak disalahgunakan. Mahkamah Internasional adalah untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggota. Lembaga ini juga memberikan pendapat atau nasihat kepada badan-badan resmi dan lembaga khusus yang dibentuk oleh PBB. Dalam pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Internasional mengacu pada konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang bersengketa. ICJ juga berpedoman pada kebiasaan internasional yang menjadi bukti praktik umum.
Kata Kunci: Hukum Laut Internasional, Konflik antara Peru dengan Chili, Mahkamah Internasional (ICJ)

Citation:
Sholikah, Dwi Imroatus. Analisa Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.6 (Tema Hukum Keluarga)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.6 Juni 2021 Tema Keluarga

Full PDF

_______________________________

Dewiwaty
Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Perawat dan Pasien dalam Kasus Penanganan Bayi Prematur

I Wayan Bhayu Eka Pratama, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita dan Ni Nyoman Indah Ratnasari
Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern

Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya dan Rizqi Mulyani Slamet
Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani dan Aura Shava Dhinda Salsabila
Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia

JHLGVol.2No.5 : TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Penulis: Herlin Sri Wahyuni, Irqi Sheva Maulana dan Luna Dezeana Ticoalu

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Atlet sepak bola saat ini memiliki kondisi yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Salah satunya yakni terkait dengan kontrak kerja para atlet sepak bola saat ini dan juga cara penyelesaian sengketa terkait masalah tersebut. Oleh karena itu penulis membuat alternatif pemecahan masalah yakni “TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia” yang berupa sebuah konsep perlindungan, pemenuhan hak-hak atlet dan penyelesaian sengketa atlet yang berperkara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Kata Kunci: Atlet Sepak Bola, Kesejahteraan, Pemenuhan Hak, Perlindungan Hukum, TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare)

Citation:
Wahyuni, Herlin Sri dkk.. TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.5 (Mei 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.4 (Tema Hukum Perdata)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.4 April 2021 Tema Hukum Perdata

Full PDF

_______________________________

Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini
Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said)

Kastania Lintang
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik

Maudy Andreana Lestari, Dewi Ari Shia Wase Meliala, Puja Anudiwanti, Nasya Nurul Amalina
Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber

Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, Thufail Rozaan
Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia

Seventina Monda Devita
Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional

JHLGVol.2No.4 : Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional

Penulis: Seventina Monda Devita

Tema: Hukum Perdata

ABSTRAK
Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa para pihak yang menggunakan Klausul Arbitrase tidak diperbolehkan untuk mengajukan perkara berkaitan dengan objek perjanjian ke pengadilan. Tidak hanya itu, pengadilan juga dilarang menerima perkara yang berdasarkan pada perjanjian yang menggunakan Klausul Arbitrase. Akan tetapi, kasus dalam perkara Nomor 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst dan 238/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst justru menyimpangi konsep tersebut dengan memeriksa dan mengadili perjanjian yang terdapat klausula arbitrase di dalamnya. Hal ini dapat mencoreng wajah hukum perdata Indonesia mengingat 90% kontrak bisnis komersial internasional menggunakan klausula arbitrase.
Kata Kunci: Arbitrase, Hukum Acara Perdata, Klausul Arbitrase, Kontrak Bisnis Internasional

Citation:
Devita, Seventina Monda. Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.3 : Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia

Penulis: Basri M. R. Sangadji, M. Ghifari Fardhana B. dan Sendy Pratama F.

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Masyarakat Madura cenderung menggunakan Carok dalam penyelesaian sengketa. Menurut masyarakat Madura, jalur tempuh Carok merupakan pemenuhan rasa keadilan. Sengketa-sengketa yang diselesaikan dalam Carok antara lain berupa perselingkuhan, penghinaan dan balas dendam. Praktik Carok sendiri dilakukan melalui perkelahian antara laki-laki Madura menggunakan senjata celurit. Tulisan ini menjelaskan mengenai nilai keadilan menurut masyarakat Madura, langkah mencegah kekerasan Carok dan rekonseptualisasi budaya Carok itu sendiri. Selain itu, diakhir tulisan ini akan memberikan suatu perbandingan dengan budaya lain yaitu, Sigajeng Laleng Lipa yang memiliki kemiripan dengan budaya Carok untuk memberikan penafsiran ulang terhadap budaya Carok dengan tujuan mengurangi Carok balasan atau balas dendam.
Kata Kunci: Carok, Hukum Adat, Keadilan Restoratif, Masyarakat Madura

Citation:
Sangadji, Basri M. R., M. Ghifari Fardhana B. dan Sendy Pratama F.. Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.6 : Reformasi Pengadaan Lahan Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT sebagai Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah di Indonesia

Penulis: Guardino Ibrahim Fahmi dan Fazal Akmal Musyarri

Tema: Hukum Agraria

ABSTRAK
Pembebasan lahan merupakan problematika yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berbagai permasalahan tentang pembebasan lahan dapat menghambat perkembangan ekonomi dan menambah kesenjangan pembangunan di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk terus mendukung dan mensukseskan program pembebasan lahan. Masalah yang sering dihadapi dalam proses pengadaan tanah adalah sengketa pertanahan disamping sengketa hukum. Berbagai sengketa yang ada berpotensi menghambat pembangunan suatu proyek infrastruktur, bahkan tak jarang proyek infrastruktur tersebut menjadi terbengkalai hingga bertahun-tahun. Disinilah untuk selanjutnya penegakan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diharapkan dapat menjadi sarana kelancaran proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya infrastruktur. Menurut undang-undang a quo, pengadaan tanah untuk infrastruktur ditetapkan oleh Gubernur melalui surat keputusan untuk menunjuk suatu wilayah sebagai lahan pembangunan infrastruktur. Apabila terdapat keberatan, maka akandiajukan gugatan ke PTUN. Apabila terdapat sisa pengadaan tanah yang belum dibebaskan, maka akan kembali ke siklus administrasi awal. Hal tersebut tentu membuat penyelesaian sengketa menjadi lebih lama dan rumit sehingga terkesan kurang efektif. Terlebih lagi, apabila suatu infrastruktur yang akan dibangun merupakan proyek strategis pemerintah. Sehingga penulis menggagas suatu grand design berupa Sistem Peradilan Agraria Terpadu (SPAT) yang mengkolaborasikan antara beberapa ranah hukum, mengingat hukum agraria sulit dikategorisasi ke dalam ranah hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum admimistrasi. Penangananan hukum agraria tidak dapat ditangani melalui hukum acara yang ada saat ini, sehingga membutuhkan hukum acara yang lebih khusus dan terpadu. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. SPAT adalah sistem peradilan terpadu khusus untuk mengadili sengketa di bidang hukum agraria, yang tidak hanya menggunakan hukum positif dalam peraturan perundang-undangan, namun juga mengakomodasi hukum adat yang berlaku. SPAT diimplementasikan melalui Pengadilan Agraria dengan memberdayakan hakim khusus ekspertasi hukum agraria. Dalam sengketa agraria khususnya persiapan pengadaan lahan untuk tanah yang akan dibangun infrastruktur, pemerintah mengajukan permohonan penetapan lahan. Lalu pengadilan membuktikan dengan melakukan peninjauan empiris mengenai lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan infrastruktur. Dikarenakan berlaku terhadap masyarakat maupun masyarakat hukum adat, sehingga hukum yang digunakan tidak hanya hukum positif namun juga hukum yang berlaku di masyarakat suatu daerah. Dengan dibentuk dan diimplementasikannya SPAT ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga kesenjangan antar wilayah di Indonesia dapat diminimalisir.
Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur, Pengadaan Lahan, Sistem Peradilan Agraria Terpadu (SPAT)

Citation:
Fahmi, Guardino Ibrahim. Reformasi Pengadaan Lahan Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT sebagai Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.6 (September 2020).

 

Full PDF