Search Results

Search Term: pengakuan negara

Number of Results: 5


JHLGVol.1No.9 : Refleksi Akur Sunda Wiwitan dan Pengakuan Negara

Penulis: Gina Sabrina

Tema: Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK
Pengakuan menjadi hal yang mendasar dan penting dalam konsep hak asasi manusia melalui pengakuan pemenuhan terhadap hak-hak lainnya baru dapat terwujud secara optimal. Namun, pengakuan terhadap penganut aliran kepercayaan di Indonesia menemukan jalan terjal karena tidak mendapat pengakuan dari negara. Alih-alih pengakuan, bahkan negara kerap kali menjadi aktor yang melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya. Pembatasan ini berujung pada ketidakadilan struktural yang membuat diskriminasi atas pemenuhan hak lainnya. Tulisan ini akan merefleksikan bagaimana pengakuan negara terhadap aliran kepercayaan serta jalan panjang yang harus ditempuh oleh para penganut untuk dapat diakui oleh negara. Sebuah usaha panjang dari rangkaian peristiwa diskriminasi untuk mendapat pengakuan dan pemulihan terhadap hak dasarnya sebagai manusia.
Kata Kunci: Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Negara, Pengakuan Negara

Citation:
Sabrina, Gina. Refleksi Akur Sunda Wiwitan dan Pengakuan Negara. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.9 (Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.9 Desember 2020 Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia

Full PDF

_______________________________

Fazal Akmal Musyarri
Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal

Fery Rochmad Ramadhan
Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayan Minoritas di Indonesia

Gina Sabrina
Refleksi Akur Sunda Wiwitan dan Pengakuan Negara

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.3 (Tema Hukum Adat)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.3 Maret 2021 Tema Hukum Adat

Full PDF

_______________________________

Ahsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari dan Heni Rosida
Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Apriska Widiangela, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria
Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan

Basri M. R. Sangadji, M. Ghifari Fardhana B. dan Sendy Pratama F.
Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia

Dicky Eko Prasetio
Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila

Surya Mukti Pratama
Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia

JHLGVol.1No.8 : Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology

Penulis: Linda Dewi Rahayu

Tema: Hukum Lingkungan

ABSTRAK
Pada usia kemerdekan NKRI yang sudah mendekati usia satu abad, konsep impian negara kesejahteraan faktanya hanya sebatas retorika dan belum mempunyai ruh yang sesuai dengan amanat konstitusi. Kemasan Hukum yang dibalut dalam teks peraturan perundang-undangan seakan selalu kurang mampu menciptakan keadilan lingkungan hidup dan perlindungan atas hak sipil politik dan hak sosial ekonomi rakyat dalam setiap pasalnya. Sejak masa kolonial terdapat berbagai sistem tenurial yang diterapkan oleh berbagai komunitas adat di Indonesia bertentangan dengan kerangka hukum yang mendukung kontrol negara terhadap tanah-tanah hutan dan teritorialisasi penguasaan hutan, yang merupakan cara dimana kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku pada batas-batas wilayah hutan yang dterapkan secara politis oleh negara. Padahal seharusnya kehadiran hukum bermakna dapat menghadirkan ketertiban dan perlindungan terhadap hak demokrasi masyarakat selaku obyek hukum. Selalu kepentingan golongan tertentu yang lebih didahulukan dibandingkan kepentingan rakyat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan teknik analisis hermeneutika hukum. Sehingga dapat ditelisik entitas homogen sebagai kritik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menggunakan konsep Feminist Political Ecology, sehingga dapat dilihat pada realita bahwasanya perempuan adat belum memperoleh pengakuan yang utuh sebagai penyandang hak tambahan.
Kata Kunci: Entitas Homogen, Feminist Political Ecology, UU Kehutanan

Citation:
Rahayu, Linda Dewi. Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.8 (November 2020).

 

Full PDF