Search Results

Search Term: menteri

Number of Results: 8


JHLGVol.1No.5 : Analisis Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Menteri dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan, Konstitusi RIS, dan UUDS RI

Penulis: Josua Satria Collins

Tema: Hukum Pemerintahan

ABSTRAK
Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar dan tertinggi yang memuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara sehingga sifatnya harus lebih stabil dibandingkan produk hukum lainnya. Terlebih apabila Suatu Konstitusi mengandung jiwa dan semangat suatu negara yang apabila terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tersebut juga dapat membawa perubahan yang besar dan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan suatu negara. Bahkan keinginan dan aspirasi rakyat juga dapat termanifestasi dalam konstitusi tersebut. Di Indonesia sendiri, konstitusinya berubah-ubah seiring perjalanan historiografi bangsa. Dimulai dari dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945 pasca merdeka, kemudian berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat, bertransformasi kembali menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, hingga kembali lagi diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 berikut beserta amandemen-amandemen yang menyertainya. Secara teoritis, pergantian UUD setidak-tidaknya membawa perubahan struktur pemerintahan negara dan kemungkinan yang lebih jauh lagi ialah perubahan dasar filsafat negara, tujuan negara, dan kebijakan negara. Hal ini juga berlaku pula pada sistem atau konsep Menteri seiring dengan perubahan konstitusi di Indonesia, yang akan dibahas selanjutnya dalam tulisan ini.
Kata Kunci: Konsep Menteri, Konstitusi, Perubahan Konstitusi

Citation:
Collins, Josua Satria. Analisis Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Menteri dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan, Konstitusi RIS, dan UUDS RI. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.7 : Anotasi atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Penulis: Fazal Akmal Musyarri

Tema: Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Profesi Hukum

ABSTRAK
Wacana mengenai pengaturan matang Pendidikan Karakter mengemuka beberapa beberapa waktu terakhir. Hal ini karena pendidikan akademik belum walaupun mempengaruhi intelegensia akan tetapi belum tentu membangun karakter seorang manusia. Di titik inilah diperlukan adanya Pendidikan Karakter yang bukan hanya menyokong kebutuhan akademik akan tetapi juga sifat dan karakter Sehingga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai mengembangkan sistem Pendidikan Karakter yang diejawantahkan melalui sistem pendidikan nasional dan diterapkan di sekolah-sekolah nusantara. Secara normatif, pengaturan tentang Pendidikan Karakter tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi dari Pendidikan Karakter dan efektivitasnya disesuaikan dengan pemikiran esensial Ki Hadar Dewantara.
Kata Kunci: Hukum Pendidikan, Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Citation:
Musyarri, Fazal Akmal. Anotasi atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.7 (Oktober 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.8 : Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Penulis: Moh. Rif’an

Tema: Hukum Lingkungan

ABSTRAK
Sejarah pemanfaatan lahan berbasis masyarakat merupakan kenyataan yang riil dan faktual yang dapat dilihat dari masa lalu dan masa sekarang. Pada dasarnya, telaah atas kebijakan hutan tidak akan jauh dari pemahaman atas Hubungan antara Penguasa (regulator), Hutan dan Masyarakat, yang dapat dilihat dalam dua aspek yaitu yuridis dan sosiologis. Dalam telaah aspek yuridis, telah diatur dalam kerangka hukum bahwa masyarakat yang memiliki kaitan hak atas hutan (atas hutan adat atau hutan hak) memperoleh status hukumnya dan wajib dilakukan perlindungan atas itu. Kondisi demikian menyesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan dalam perspektif aspek sosiologis, hutan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan atas dasar Hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan dan kemakmuran masyarakat yang keberadaannya harus dipertahankan secara optimal. Namun sayangnya, sekelumit aktivitas negara yang tercermin dari praktik pengelolaan hutan hingga perhelatan pasal demi pasal Peraturan Kementerian hingga Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan adanya dilema dalam pengelolaan hutan. Berangkat dari pemahaman bahwa negara dalam tingkah pemerintah hingga daerah tingkat kabupaten/kota mampu mengambil potensi sumber daya hutan secara konstitusional tanpa mengurangi hak-hak masyarakat yang berujung pada memantik konflik secara sistemik.
Kata Kunci: Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Hutan

Citation:
Rif’an, Moh.. Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.8 (November 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.4 : Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana

Penulis: Juan Maulana Alfedo

Tema: Hukum Pidana

ABSTRAK
Kemajuan teknologi dan informasi di era modern telah memberikan implikasi kompleks dalam kehidupan masyarakat. Selain memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, di satu sisi juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat dan negara. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan ialah adanya penyalahgunaan media elektronik sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong (Hoaks). Berita bohong (Hoaks) merupakan usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai suatu berita palsu. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang April 2019 terdapat 486 kasus Hoaks di Indonesia. Salah satu kasus berita bohong (Hoaks) yang pernah terjadi ialah penyebaran berita bohong (Hoaks) terkait Covid-19 di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Puskesmas melalui postingan di media sosial. Akibat penyebaran berita bohong (Hoaks) tersebut menyebabkan masyarakat sekitar khawatir dan ketakutan, mengingat Covid-19 merupakan jenis virus yang memiliki sifat menular dan berbahaya. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, penyebaran berita bohong (Hoaks) merupakan salah satu bentuk tindak pidana dimana pelakunya dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Berita Bohong (Hoaks), Covid-19, Hukum Pidana, Media Elektronik

Citation:
Alfedo, Juan Maulana. Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.2 : Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia)

Penulis: Nanda Putra Nurprimastya

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pergeseran peraturan penggunaan TKA di Indonesia dilihat dari perspektif perlindungan hukum bagi TKI. Selain itu, dilakukan analisa terkait wujud peraturan TKA yang ideal dan memenuhi konsep perlindungan hukum bagi TKI yang ada di Indonesia sehingga kepastian hukum terwujud. Pergeseran peraturan penggunaan TKA mulai dari tahun 1958 hingga 2018 secara signifikan. Pergeseran berupa peyempurnaan namun juga ada kemudahan dalam administrasi serta penghapusan beberapa norma yang berakibat mempermudah TKA masuk ke Indonesia. Melihat kondisi tersebut perlu dibuat norma yang mencerminkan perlindungan hukum bagi TKI berdasarkan UUD NRI 1945. Adapun norma tersebut diantaranya penggunaan TKA tidak boleh berlangsung terus-menerus, kewajiban menyerap TKI dalam setiap penggunaan TKA, memberikan kepastian kerja bagi TKI pendamping setelah masa kerja TKA berakhir, mengembalikan ketentuan IMTA, TKA wajib mampu berbahasa Indonesia, TKA membuat pernyataan mengalihkan keahliannya pada TKI pendamping dan lolos tes kesehatan, penilaian kelayakan dengan verifikasi lapangan, penerbitan IMTA melibatkan kementerian terkait, menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi ketenagakerjaan dan menambah sanksi pidana. Dengan beberapa perubahan norma diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi TKI.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pergeseran Peraturan, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing (TKA), Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Citation:
Nurprimastya, Nanda Putra. Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.2 : Analisis Yuridis Pemberian Hak kepada Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja untuk Mencairkan Manfaat Jaminan Hari Tua

Penulis: Dyah Alif Suryaningsih

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Penelitian ini membahas terkait pemberian hak atas manfaat Jaminan Hari Tua kepada peserta terkena PHK yang disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa peserta yang berhenti bekerja juga termasuk peserta yang terkena PHK, kemudian peserta tersebut dapat mencairkan manfaat JHT sekaligus dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal di PHK. Pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 menyatakan bahwa pembayaran manfaat JHT hanya dapat diberikan apabila peserta mencapai usia pensiun 56, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang merupakan payung hukum jaminan sosial. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan Asas Manfaat yang mengamanatkan bahwa JHT harus memberikan kedayagunaan dan keberhasilan tujuan sesuai filosofi JHT. Berdasarkan hal tersebut karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemberian hak kepada peserta yang terkena PHK untuk mencairkan manfaat JHT nya telah sesuai atau tidak dengan Asas Manfaat dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Kata Kunci: Asas Manfaat, Jaminan Hari Tua (JHT), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Citation:
Suryaningsih, Dyah Alif. Analisis Yuridis Pemberian Hak kepada Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja untuk Mencairkan Manfaat Jaminan Hari Tua. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.5 (Tema Hukum Pemerintahan)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.5 Agustus 2020 Tema Hukum Pemerintahan

Full PDF

_______________________________

Febriansyah Ramadhan dkk.
Singgasana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Dialektika Universalisme Vs. Partikularisme HAM

Josua Satria Collins
Analisis Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Menteri dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan, Konstitusi RIS, dan UUDS RI

Melta Setya Rahayu Pujianti
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan)

Puspita Putri Sunarso dkk.
Urgensi Penambahan Parameter Potensi Lokal dalam Pengalokasian Formulasi Dana Desa sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Lokal di Indonesia

Sinta Devi Ambarwati
Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil)