Search Results

Search Term: masyarakat adat

Number of Results: 14


JHLGVol.1No.8 : Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology

Penulis: Linda Dewi Rahayu

Tema: Hukum Lingkungan

ABSTRAK
Pada usia kemerdekan NKRI yang sudah mendekati usia satu abad, konsep impian negara kesejahteraan faktanya hanya sebatas retorika dan belum mempunyai ruh yang sesuai dengan amanat konstitusi. Kemasan Hukum yang dibalut dalam teks peraturan perundang-undangan seakan selalu kurang mampu menciptakan keadilan lingkungan hidup dan perlindungan atas hak sipil politik dan hak sosial ekonomi rakyat dalam setiap pasalnya. Sejak masa kolonial terdapat berbagai sistem tenurial yang diterapkan oleh berbagai komunitas adat di Indonesia bertentangan dengan kerangka hukum yang mendukung kontrol negara terhadap tanah-tanah hutan dan teritorialisasi penguasaan hutan, yang merupakan cara dimana kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku pada batas-batas wilayah hutan yang dterapkan secara politis oleh negara. Padahal seharusnya kehadiran hukum bermakna dapat menghadirkan ketertiban dan perlindungan terhadap hak demokrasi masyarakat selaku obyek hukum. Selalu kepentingan golongan tertentu yang lebih didahulukan dibandingkan kepentingan rakyat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan teknik analisis hermeneutika hukum. Sehingga dapat ditelisik entitas homogen sebagai kritik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menggunakan konsep Feminist Political Ecology, sehingga dapat dilihat pada realita bahwasanya perempuan adat belum memperoleh pengakuan yang utuh sebagai penyandang hak tambahan.
Kata Kunci: Entitas Homogen, Feminist Political Ecology, UU Kehutanan

Citation:
Rahayu, Linda Dewi. Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.8 (November 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.2No.3 : Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia

Penulis: Basri M. R. Sangadji, M. Ghifari Fardhana B. dan Sendy Pratama F.

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Masyarakat Madura cenderung menggunakan Carok dalam penyelesaian sengketa. Menurut masyarakat Madura, jalur tempuh Carok merupakan pemenuhan rasa keadilan. Sengketa-sengketa yang diselesaikan dalam Carok antara lain berupa perselingkuhan, penghinaan dan balas dendam. Praktik Carok sendiri dilakukan melalui perkelahian antara laki-laki Madura menggunakan senjata celurit. Tulisan ini menjelaskan mengenai nilai keadilan menurut masyarakat Madura, langkah mencegah kekerasan Carok dan rekonseptualisasi budaya Carok itu sendiri. Selain itu, diakhir tulisan ini akan memberikan suatu perbandingan dengan budaya lain yaitu, Sigajeng Laleng Lipa yang memiliki kemiripan dengan budaya Carok untuk memberikan penafsiran ulang terhadap budaya Carok dengan tujuan mengurangi Carok balasan atau balas dendam.
Kata Kunci: Carok, Hukum Adat, Keadilan Restoratif, Masyarakat Madura

Citation:
Sangadji, Basri M. R., M. Ghifari Fardhana B. dan Sendy Pratama F.. Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.3 : Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Penulis: Ahsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari dan Heni Rosida

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Perlindungan hak masyarakat hukum adat berbenturan dengan hukum nasional. Hal ini tampak dari spesifikasi UU Minerba yang meninggalkan poin penting untuk melindungi hak masyarakat adat dibandingkan keikutsertaannya, seperti dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan. UU Minerba dianggap merampas ruang masyarakat adat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini berupa yuridis-normatif. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah RUU Masyarakat Hukum Adat seharusnya segera disahkan sejak mendapatkan data yang sebenarnya dari wilayah dan masyarakat hukum adat berkaitan dengan perlindungan hak tradisional. Selain itu, pemerintah juga harus membuat peraturan pelaksana mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Minerba, Perlindungan Hak

Citation:
Nadiyya, Ahsana, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari dan Heni Rosida. Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.3 : Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan

Penulis: Apriska Widiangela, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Konflik Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lamandau dan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) terkait pembukaan hutan adat Kinipan masih berkepanjangan. Pengakuan MHA masih menjadi perdebatan lantaran ketidakjelasan sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Belum diakuinya eksistensi MHA Laman Kinipan mengakibatkan minimnya perlindungan hukum. Hal ini diperparah ketika Pemda Kabupaten Lamandau menerbitkan perizinan bagi PT SML dengan melanggar asas Good Governance. Akibatnya hak-hak MHA Laman Kinipan terciderai. Pemda Kabupaten Lamandau seharusnya mulai mengakui eksistensi MHA Laman Kinipan dan meninjau kembali perizinan yang diterbitkan bagi PT SML.
Kata Kunci: Good Governance, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan, Sistem Hukum Nasional

Citation:
Widiangela, Apriska, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria. Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.3 (Tema Hukum Adat)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.3 Maret 2021 Tema Hukum Adat

Full PDF

_______________________________

Ahsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari dan Heni Rosida
Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Apriska Widiangela, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria
Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan

Basri M. R. Sangadji, M. Ghifari Fardhana B. dan Sendy Pratama F.
Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia

Dicky Eko Prasetio
Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila

Surya Mukti Pratama
Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia

JHLGVol.2No.3 : Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Penulis: Surya Mukti Pratama

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Politik hukum rekognisi terhadap masyarakat hukum adat yang digariskan oleh UUD NRI 1945 mengharuskan pemerintah menjadikan hukum adat sebagai sumber dan inspirasi dalam pembangunan hukum nasional. Dalam bidang hukum privat seperti hukum tanah dan waris, hukum adat telah banyak dielaborasi menjadi hukum nasional. Namun, hukum adat yang bersifat ketatanegaraan masih kurang dielaborasi sehingga acapkali terkesan tidak dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pembangunan hukum tata negara Indonesia. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa hukum adat ketatanegaraan ternyata merupakan sumber formal (mengikat) dalam hukum tata negara, yang hierarkinya berada dibawah perundang-undangan yang bersifat ketatanegaraan. Sebagian hukum adat ketatanegaraan juga ternyata telah diadopsi dalam hukum tata negara positif, seperti ketentuan mengenai persekutuan hukum kenegaraan asli (desa) dan konsep presiden sebagai pemegang kekuasaan angkatan perang.
Kata Kunci: Desa, Hukum Adat, Negara, Sumber Hukum

Citation:
Pratama, Surya Mukti. Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.3 : Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila

Penulis: Dicky Eko Prasetio

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Hukum Adat Sendi memiliki kekhasan dalam pelaksanaan peradilan adat, yaitu menggunakan Kitab Kutaramanawa Dharmasastra serta menggunakan empat aparatur lokal Hukum Adat Sendi, yaitu: Cakrabuana, Jaksa Adat, Pamengku, dan Kasepuhan. Kekhasan tersebut juga terwujud pada putusan Peradilan Adat Sendi yang seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim di pengadilan untuk menggali nilai-nilai yang hidup (living law) pada masyarakat Adat Sendi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri dari UUD NRI 1945, putusan pengadilan, serta Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum adat, kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari artikel jurnal, buku, serta website yang berkaitan dengan hukum adat, Peradilan Adat Sendi, serta konsep constitutional culture dan negara hukum Pancasila, kemudian bahan non hukum terdiri dari buku dan artikel jurnal non-hukum yang bersifat menunjang penelitian ini seperti tentang masyarakat adat, kebudayaan, serta Pancasila. Masalah hukum (legal issue) dalam penelitian ini yaitu kekosongan hukum di tingkat Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai masyarakat hukum adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventarisasi putusan Peradilan Adat Sendi diperlukan untuk melakukan internalisasi dan eksternalisasi nilai Hukum Adat Sendi serta diperlukan dalam perannya untuk memperkuat aspek Constitutional Culture dalam negara hukum Pancasila.
Kata Kunci: Constitutional Culture, Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi, Negara Hukum Pancasila

Citation:
Prasetio, Dicky Eko. Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture dalam Negara Hukum Pancasila. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.3 : Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia

Penulis: Adityadarma Bagus P.S.P., Uwais Deffa I. Qorni, Hanis Aristya Hermawan, RR. Alysia Gita Purwasaputri dan Aditama Nur Ilham Pramulia

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Hukum adat merupakan seperangkat norma tertulis maupun tidak tertulis yang telah hidup di masyarakat sejak dahulu kala. Beberapa daerah di Indonesia yang masih akan kental adat dan budaya, praktik-praktik adat kerap dilakukan yang sering menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum positif Indonesia. Praktik Paerkawinan Adat Ngarorod merupakan tradisi masyarakat Bali yang dapat menimbulkan pertanyaan dengan peraturan hukum indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan kekerabatan serta perbedaan kasta perempuan lebih tinggi dari pihak lelaki, menjadi salah satu penyebab terjadinya Adat Ngerorod.
Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Perkawinan, Perkawinan Ngerorod

Citation:
P.S.P., Adityadarma Bagus. Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.8 (Tema Hukum Lingkungan)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.8 November 2020 Tema Hukum Lingkungan

Full PDF

_______________________________

Juan Maulana Alfedo dkk.
Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian Lingkungan Dunia

Linda Dewi Rahayu
Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology

Moh. Rif’an
Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)