Search Results

Search Term: kpk

Number of Results: 5


JHLGVol.1No.4 : Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penulis: Dina Aprilia Iswara

Tema: Hukum Pidana

ABSTRACT
Korupsi merupakan kejahatan partikular yang memberikan kerugian khususnya bagi keuangan negara. Korupsi sendiri dapat terjadi di berbagai sektor baik publik maupun privat. Dikarenakan akibat dari korupsi yang memberikan skala besar, maka muncul urgensi untuk pengembalian keuangan negara dari hasil korupsi. Dalam sektor publik, dapat dilakukan penanggulangan korupsi dengan melakukan pembuktian terbalik atau yang disebut sebagai Omkering van het Bewijslast atau Reversal Burden of Proof dikarenakan sifat dari korupsi itu sendiri yang sistematis dan sulit untuk diendus oleh penegak hukum. Sedangkan di sektor privat, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan institusi Stollen Asset Recovery (StAR) yang merupakan hasil kerjasama antara World Bank dan UNODC dengan negara-negara berkembang untuk mencegah pencucian hasil korupsi, dengan Mutual Legal Assistance sebagai hulunya. Selain itu untuk privat dalam sektor domestik dapat memanfaatkan peran dari Whistleblower yang akan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Secara umum untuk menekan atau meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, dapat digunakan langkah preventif-moralistik seperti menyiapkan tatanan pemerintah yang berbasis Good Governance. Sedangkan selanjutnya diperkuat dengan langkah yang bersifat represif-proaktif dengan mengoptimalkan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai hilir dari penanganan korupsi di Indonesia.
Kata Kunci: Korupsi Sektor Publik dan Privat, KPK, Rekonstruksi Regulasi

Citation:
Iswara, Dina Aprilia. Rekontruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

 

Full PDF

Official Partner: Legal Drafting Community and Society Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Nama Organisasi: Legal Drafting Community and Society (LEGACY) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Deskripsi:

Legal Drafting Comunity and Society (Legacy) IAIN Tulungagung merupakan salah satu komunitas mahasiswa yang telah berdiri sejak tanggal 1 September 2019. Maksud serta tujuan pendirianya adalah sebagai komunitas studi bagi mahasiswa Hukum Tata Negara yang menyukasi serta menggeluti ilmu serta teknik perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafting). Dalam komunitas Legacy, mahasiswa secara aktif melakukan diskusi serta mengadu hasil gagasan diskusi tersebut dalam sejumlah event akademik baik di tingkat regional maupun nasional.
Proses diskusi serta keikutsertaan dalam sejumlah event kompetisi dibimbing secara langsung oleh salah satu Dosen HTN IAIN Tulungagung yaitu Ahmad Gelora Mahardika. Meskipun baru berusia muda sebagai sebuah komunitas studi (satu tahun), para Jurist Legacy sebutan untuk anggota Legacy telah mengukir sejumlah prestasi baik di tingkat Lokal maupun Nasional.
Prestasi yang pernah di raih oleh Jurist Legacy selama kurun waktu satu tahun ini antara lain
1. Juara Harapan 3 Academic Constitutional Drafting MPR RI 2019
2. Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah IAIN Tulungagun
3. Peringkat 7 Lomba National Essay Competition LSO PUKASH FH UMM 2020
4. Juara 3 Lomba National Essay Competition FKPH FH UII 2020
5. Juara 2 Lomba Constitutional Drafting Padjajaran Law Fair 2020
6. Juara 3 LKTIN Fasih Law Fair 2020.
7. Juara 2 Lomba Esai KPK UIN Sunan Kalijaga 2020
8. Finalis LKTI Diponegoro Law Fair 2020
9. Finalis Lomba Esai Formasi law Fair Universitas Mataram 2020
10. Finalis LKTI Forjust FH Unram 2020
11. Juara 1 dan 2 Lomba Esai Milad HMJ HTN IAIN Tulungagung 2020
12. Juara Harapan 2 LKTI Unnes Law Festival 2020
13. Juara 1 Lomba Esai GPHS UIN Malang 2020
14. Naskah Esau Terbaik Narration KSP UNS 2020
15. Juara 1 Lomba Esai Dema Law Youth Festival 2020
16. Semifinalis Lomba Debat Airlangga Law Competition 2021

Sebagai Komunitas Studi, Legacy merupakan wadah dalam bertukar fikiran dan berdiskusi bagi sesama mahasiswa Hukum Tata Negara. Mahasiswa yang bergabung dalam Jurist Legal Drafting Comunity and Society (Legacy) merupakan hasil dari rekomendasi Dosen-Dosen yang ada di Prodi Hukum Tata Negara.
Saat ini Koordinator Jurist Legacy di pegang oleh Jurist Mizza Faridhatul Anifah yang merupakan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2019.

Untuk pertanyaan terkait Legacy dapat menghubungi Jurist Mizza Faridhatul Anifah di WA 0856-4243-6047.

Visi:

Solid, Berkarya, Beriman, dan Berprestasi.

Misi:

  1. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan anggota terhadap Legacy
  2. Menjaga dan meperkuat iklim ilmiah antar anggota Legacy.
  3. Mengembangkan potensi anggota Legacy yang berdaya saing tinggi.
  4. Berperan aktif dalam menjalin hubungan baik organisasi intern maupun eksternal, alumini, dan pihak yang mendukung Legacy.
  5. Menempatkan keilmuan sebagai upaya meraih ridho Allah.

Representasi: Mizza Faridatul Anifah

JHLGVol.1No.4 : Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa

Penulis: Dina Aprilia Iswara

Tema: Hukum Pidana

ABSTRACT
Kode etik diperlukan dalam dunia profesi sebagai upaya mewujudkan terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang dapat menjaga kehormatan suatu profesi. Kode etik profesi dapat berkembang menjadi suatu budaya di dalam masyarakat. Di Indonesia, kode etik profesi diikat oleh suatu peraturan sesuai dengan profesi itu sendiri, termasuk salah satunya adalah kode etik dan perilaku Jaksa yang tertuang di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER–014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan yang mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Seperti kode etik pada umumnya, kode etik profesi jaksa bertujuan mencegah terjadinya kejahatan jabatan. Namun dalam tataran di lapangan, upaya mewujudkan kode etik profesi Jaksa mengalami beberapa hambatan termasuk adanya kasus-kasus berkaitan dengan kejahatan atau penyalahgunaan jabatan oleh oknum Jaksa tertentu. Selain dikarenakan secara normatif kedudukan kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam konstitusi, juga dikarenakan struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri yang berada di dalam lingkungan pemerintah. Maka tidak heran hal tersebut menjadi celah bagi Jaksa untuk melakukan kejahatan profesi seperti korupsi. Maka solusi yang dapat ditawarkan adalah membentuk mekanisme pengawasan terhadap profesi Jaksa yang disebut sebagai Komisi Kejaksaan yang memiliki peran seperti Komisi Yudisial yang mengawasi profesi hakim. Diperlukan restrukturisasi atas kinerja dari Komisi Kejaksaan Indonesia dengan pengawasan perilaku dan kinerja, disamping memberikan reward kepada para Jaksa yang berprestasi.
Kata Kunci: Kejahatan Profesi, Kode Etik, Komisi Kejaksaan, KPK

 

Citation:
Iswara, Dina Aprilia. Rekontruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

 

 

Full PDF

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.4 (Tema Hukum Pidana)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.4 Juli 2020 Tema Hukum Pidana

Full PDF

_______________________________

Dina Aprilia Iswara
Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa

Dina Aprilia Iswara
Rekontruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Juan Maulana Alfedo
Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana

Melta Setya Rahayu Pujianti dkk.
INTROSYM : Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta

Yanels Garsione Damanik
Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi