Search Results
Search Term: konversi tanah
Number of Results: 2
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.6 (Tema Hukum Agraria)
_______________________________
Guardino Ibrahim Fahmi dkk.
Reformasi Pengadaan Lahan Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT Sebagai Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah di Indonesia
Harvi Fikri Ramesa
Analisis Makna Kata Keseimbangan dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Hary Stiawan
Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang di Atas dan di Bawah Permukaan Tanah (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Negara Amerika Serikat dan Negara Belanda)
Vanessa Virgonia dkk.
Hak Menguasai dari Desa Atas Tanah, Hak-Hak Individual atas Tanah, Konversi Hak Atas Tanah Swapraja
Glosarium Hukum
Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.
Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.
A
B
D
E
F
G
H
- Hak Asasi Manusia atau HAM
- Hak Atas Tanah
- Hak Individual atas Tanah
- Hak Menguasai atas Tanah
- Hak Veto
- Hukum Internasional
- Hukum Keluarga
- Hukum Laut Internasional
- Hukum Lingkungan
- Hukum Pemerintahan
- Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
- Hukum Udara dan Ruang Angkasa
- Kebijakan Pengelolaan Hutan
I
J
K
- Keadaan Darurat
- Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
- Kekejaman
- Komisi Kejaksaan
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Konsorsium
- Konstitusi
- Konversi Hak Atas Tanah
- Korupsi Sektor Swasta
M
P
- PAK (Penyakit Akibat Kerja)
- Pembangunan Infrastrukur
- Pemilihan Umum (Pemilu)
- Pendidikan Karakter
- Pengadaan Lahan
- Perceraian
- Perdagangan
- Perjanjian Sewa Menyewa
- Perkawinan
- Perkawinan Adat
- Perlindungan Hukum
- Pengakuan Negara
- Penyelesaian Sengketa
- Persona Non-Grata
- Perwakilan Diplomatik
- PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
- Politik Hukum
- Presidential Threshold (Preshold)
- Proteksionisme
- Putusan Hakim
R
S
T
- Tenaga Kerja
- Tenaga Kerja Asing
- Tenaga Kerja Indonesia
- Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
- Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
- Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
- Trade Facilitation AgreementĀ (TFA)