Search Results

Search Term: konsorsium

Number of Results: 3


JHLGVol.1No.6 : Analisis Makna Kata “Keseimbangan” Dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Penulis: Harvi Fikri Ramesa

Tema: Hukum Agraria

ABSTRAK
Pengadaan tanah ialah suatu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Dasarnya ialah pengadaan tanah harus memperhatikan Prinsip Keseimbangan, dan hal itu secara implisit dijelaskan dalam Pasal 9 (1). Makna kata keseimbangan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa maksudnya. Sehingga timbul kekaburan norma, yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan berdampak terhadap bagaimana upaya menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Ketidakjelasan pasal tersebut kemudian diajukan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pengujian Pasal 9 (1) dan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut ditolak seluruhnya. Konsekuensinya, prinsip keseimbangan tidak hadir dalam proses pengadaan tanah. Hal itu dibuktikan dengan tingginya angka konflik agraria di sektor Infrastruktur. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat pada tahun 2017 terdapat 94 konflik agraria yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan mendasarkan kepada bahan hukum primer serta sekunder, kemudian proses analisisnya menggunakan teknik analisis bahan hukum yaitu interpretasi hukum, yang bertujuan untuk menguraikan dan mengetahui maksud kata keseimbangan dalam Pasal 9 (1). Dalam penyusunan analisis makna kata keseimbangan ini digunakan model penalaran induksi atau dari umum ke khusus. Dari hasil penelitian ini menghasilkan suatu temuan atau simpulan bahwa prinsip keseimbangan yang ideal dalam pengadaan tanah harus ada baik dalam segi substansi pengaturan pengadaan tanah dan segi prosedural pengadaan tanah. Untuk mewujudkan keseimbangan yang ideal di antara dua segi tersebut, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Ganti rugi yang layak.
Kata Kunci: Keseimbangan, Konflik Agraria, Pengadaan Tanah

Citation:
Ramesa, Harvi Fikri. Analisis Makna Kata “Keseimbangan” dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.6 (September 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.2 : Odissey Concept; Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi

Penulis: Rossa Wahyu Ningrum, Dyah Alif Suryaningsih dan Fazal Akmal Musyarri

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Karya tulis ini menjelaskan tentang jaminan sosial tenaga kerja kelompok Negara ASEAN. Tenaga kerja sebagai penunjang peningkatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara berhak atas jaminan sosial. Di Indonesia, jaminan sosial tenaga kerja itu sendiri di lindungi oleh Asuransi TKI yang tergabung didalam satu konsorsium asuransi. Basic nya karena konsorsium merupakan sebuah jaminan sosial asuransi swasta justru lebih mengutamakan Profit Oriented dibanding menjamin keberlangsungan nasib tenaga kerja mulai dari sebelum pemberangkatan sampai menjamin keselamatan TKI kembali ke negara asalnya. Ada beberapa kendala yang masih menjadi momok belum terselesaikan masalah tenaga kerja, mulai dari kesulitan dalam pengurusan klaim asuransi karena tenaga kerja harus kembali ke negara asal untuk mengurus klaim asuransinya dan klaim asuransi oleh konsorsium yang tidak maksimal. Sehingga penulis membuat gagasan yaitu BPJS Go International yang merupakan leburan dari konsorsium-konsorsium asuransi di Indonesia. Selain itu penulis juga membuat gagasan mengenai konsep pemenuhan jaminan sosial terpadu dan terintegrasi untuk tenaga kerja ASEAN berbasis Odissey Concept.
Kata Kunci: ASEAN, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Odissey Concept

Citation:
Ningrum, Rossa Wahyu, dkk.. Odissey Concept; Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)