Search Results

Search Term: komisi kejaksaan

Number of Results: 3


JHLGVol.1No.4 : Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa

Penulis: Dina Aprilia Iswara

Tema: Hukum Pidana

ABSTRACT
Kode etik diperlukan dalam dunia profesi sebagai upaya mewujudkan terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang dapat menjaga kehormatan suatu profesi. Kode etik profesi dapat berkembang menjadi suatu budaya di dalam masyarakat. Di Indonesia, kode etik profesi diikat oleh suatu peraturan sesuai dengan profesi itu sendiri, termasuk salah satunya adalah kode etik dan perilaku Jaksa yang tertuang di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER–014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan yang mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Seperti kode etik pada umumnya, kode etik profesi jaksa bertujuan mencegah terjadinya kejahatan jabatan. Namun dalam tataran di lapangan, upaya mewujudkan kode etik profesi Jaksa mengalami beberapa hambatan termasuk adanya kasus-kasus berkaitan dengan kejahatan atau penyalahgunaan jabatan oleh oknum Jaksa tertentu. Selain dikarenakan secara normatif kedudukan kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam konstitusi, juga dikarenakan struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri yang berada di dalam lingkungan pemerintah. Maka tidak heran hal tersebut menjadi celah bagi Jaksa untuk melakukan kejahatan profesi seperti korupsi. Maka solusi yang dapat ditawarkan adalah membentuk mekanisme pengawasan terhadap profesi Jaksa yang disebut sebagai Komisi Kejaksaan yang memiliki peran seperti Komisi Yudisial yang mengawasi profesi hakim. Diperlukan restrukturisasi atas kinerja dari Komisi Kejaksaan Indonesia dengan pengawasan perilaku dan kinerja, disamping memberikan reward kepada para Jaksa yang berprestasi.
Kata Kunci: Kejahatan Profesi, Kode Etik, Komisi Kejaksaan, KPK

 

Citation:
Iswara, Dina Aprilia. Rekontruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

 

 

Full PDF

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.4 (Tema Hukum Pidana)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.4 Juli 2020 Tema Hukum Pidana

Full PDF

_______________________________

Dina Aprilia Iswara
Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa

Dina Aprilia Iswara
Rekontruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Juan Maulana Alfedo
Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana

Melta Setya Rahayu Pujianti dkk.
INTROSYM : Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta

Yanels Garsione Damanik
Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi