Search Results

Search Term: kepercayaan

Number of Results: 5


JHLGVol.2No.4 : Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik

Penulis: Kastania Lintang

Tema: Hukum Perdata

ABSTRAK
Dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan akan memberikan pelayanan kesehatannya kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Hubungan dokter dan pasien didasarkan hubungan kepercayaan dan menimbulkan Perjanjian Terapeutik. Perjanjian tercantum pada Pasal 1313 KUHPerdata, serta syarat dikatakan sahnya sebuah perjanjian tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata. Subjek hukum Perjanjian Terapeutik yaitu pasien dan dokter, sedangkan objek hukumnya yaitu pelayanan kesehatan. Sebelum melaksanakan Perjanjian Terapeutik tentunya harus didahului adanya Informed Consent yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Informed Consent tercantum pada Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pengisian data pada formulir tersebut harus dilakukan dengan tepat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
Kata Kunci: Dokter, Informed Consent, KUHPerdata, Pasien

Citation:
Lintang, Kastania. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.9 : Refleksi Akur Sunda Wiwitan dan Pengakuan Negara

Penulis: Gina Sabrina

Tema: Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK
Pengakuan menjadi hal yang mendasar dan penting dalam konsep hak asasi manusia melalui pengakuan pemenuhan terhadap hak-hak lainnya baru dapat terwujud secara optimal. Namun, pengakuan terhadap penganut aliran kepercayaan di Indonesia menemukan jalan terjal karena tidak mendapat pengakuan dari negara. Alih-alih pengakuan, bahkan negara kerap kali menjadi aktor yang melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya. Pembatasan ini berujung pada ketidakadilan struktural yang membuat diskriminasi atas pemenuhan hak lainnya. Tulisan ini akan merefleksikan bagaimana pengakuan negara terhadap aliran kepercayaan serta jalan panjang yang harus ditempuh oleh para penganut untuk dapat diakui oleh negara. Sebuah usaha panjang dari rangkaian peristiwa diskriminasi untuk mendapat pengakuan dan pemulihan terhadap hak dasarnya sebagai manusia.
Kata Kunci: Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Negara, Pengakuan Negara

Citation:
Sabrina, Gina. Refleksi Akur Sunda Wiwitan dan Pengakuan Negara. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.9 : Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayan Minoritas di Indonesia

Penulis: Fery Rochmad Ramadhan, Fazal Akmal Musyarri dan Maya Maulidya Nasmi

Tema: Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemajemukan budaya di dalamnya, termasuk agama yang dianut oleh masyarakat. Namun fakta di lapangan, hanya agama dan kepercayaan mayoritas saja yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Padahal di dalam konstitusi tidak ada peraturan yang mengharuskan setiap warga negara menganut enam agama mayoritas tersebut. Artinya, agama minoritas selain enam agama tersebut diperbolehkan berkembang di Indonesia asalkan masih dalam batas kewajaran. Konstitusi yang mengandung peraturan yang membahas kebebasan beragama diantaranya tercantum dalam Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun jika diperhatikan baik-baik, Undang-Undang tersebut berisi pernyataan yang dapat menimbulkan salah penafsiran. Salah penafsiran tersebut dapat berakibat fatal terutama bagi penganut agama minoritas di luar agama yang diakui di Indonesia. Akibat paling jelas adalah adanya diskriminasi terhadap golongan minoritas tersebut, baik dalam hal kekerasan fisik maupun di bidang administrasi. Contohnya, masyarakat Ahmadiyah yang tidak tenang dalam menjalankan ibadah dan masyarakat Sunda Wiwitan yang hingga saat ini sulit mendapatkan surat-surat administrasi resmi karena terbentur dengan masalah kolom agama. Selama ini, agama dan kepercayaan minoritas eksistensinya kurang diakui bahkan cenderung dianggap sesat oleh masyarakat. Padahal, mereka juga memiliki hak yang meliputi hak internal dan hak eksternal kebebasan beragama yang seharusnya tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Jika ditelusuri ke belakang, ternyata salah satu penyebabnya adalah kerancuan pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama itu tadi.
Kata Kunci: Agama dan Kepercayaan, Hak Asasi Manusia, UU PNPS

Citation:
Ramadhan, Fery Rochmad, dkk.. Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayan Minoritas di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.4 : Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi

Penulis: Yanels Garsione Damanik

Tema: Hukum Pidana

ABSTRAK
Karena kompleksitas masalah kejahatan di dalam ekonomi, maka dibentuklah RKUHP dikarenakan adanya desakan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa kini dan masa yang akan datang. KUHP pada saat ini dinilai sudah tidak dapat menjawab kevakuman hukum karena tidak dapat dijeratnya berbagai perilaku yang merugikan dan mengancam masyarakat, tapi belum atau tidak diatur di KUHP. Sistem solusi cepat yang tambal sulam tersebut dikritisi oleh berbagai ahli pidana sebagai tumbuhan atau bangunan liar yang tidak bersistem, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti, mencabik-cabik sistem bangunan induk. Permasalahannya adalah RKUHP tidak mengatur tindak pidana ekonomi secara khusus. Beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi yang diatur dalam beberapa undang-undang dimasukkan ke dalam RKUHP tapi perumusannya hanya dibatasi pada beberapa kategori tindak pidana saja yaitu tindak pidana yang membahayakan lingkungan, pertanggung jawaban korporasi, tindak pidana pemalsuan materai, segel, cap negara, dan merek, tindak pidana perbuatan curang, dan tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha. Sayangnya, tim perumus tidak jelas dalam menetapkan kriteria yang digunakan untuk memilih dan/atau mengesampingkan tindak-tindak pidana khusus di luar KUHP ke dalam RKUHP. Sehingga tidak jelas sampai sejauh mana batasan tindak pidana ekonomi diakomodasi dalam RKUHP. Di dalam pasal-pasal RKUHP yang mengatur mengenai beberapa tindak pidana ekonomi tersebut juga pun tidak luput dari permasalahan terutama berkaitan dengan istilah dan pengertian yang dipakai di dalam RKUHP, kerancuan mengenai beberapa konsep pidana, dan duplikasi. Pengaturan dipilih ke dalam RKUHP tanpa melakukan sinkronisasi dengan pengaturan tindak pidana lainnya sehingga pengaturan beberapa tindak pidana menjadi tumpang tindih. Dengan keadaan seperti ini, RKUHP tersebut akan tetap mempertahankan sistem hukum pidana yang ada sekarang dan tujuan pembentukan RKUHP menjadi tidak tercapai.
Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Problematika Hukum, RKUHP

Citation:
Damanik, Yanels Garsione. Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

 

Full PDF

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)