Search Results

Search Term: kejahatan ekonomi

Number of Results: 3


JHLGVol.1No.4 : Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi

Penulis: Yanels Garsione Damanik

Tema: Hukum Pidana

ABSTRAK
Karena kompleksitas masalah kejahatan di dalam ekonomi, maka dibentuklah RKUHP dikarenakan adanya desakan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa kini dan masa yang akan datang. KUHP pada saat ini dinilai sudah tidak dapat menjawab kevakuman hukum karena tidak dapat dijeratnya berbagai perilaku yang merugikan dan mengancam masyarakat, tapi belum atau tidak diatur di KUHP. Sistem solusi cepat yang tambal sulam tersebut dikritisi oleh berbagai ahli pidana sebagai tumbuhan atau bangunan liar yang tidak bersistem, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti, mencabik-cabik sistem bangunan induk. Permasalahannya adalah RKUHP tidak mengatur tindak pidana ekonomi secara khusus. Beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi yang diatur dalam beberapa undang-undang dimasukkan ke dalam RKUHP tapi perumusannya hanya dibatasi pada beberapa kategori tindak pidana saja yaitu tindak pidana yang membahayakan lingkungan, pertanggung jawaban korporasi, tindak pidana pemalsuan materai, segel, cap negara, dan merek, tindak pidana perbuatan curang, dan tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha. Sayangnya, tim perumus tidak jelas dalam menetapkan kriteria yang digunakan untuk memilih dan/atau mengesampingkan tindak-tindak pidana khusus di luar KUHP ke dalam RKUHP. Sehingga tidak jelas sampai sejauh mana batasan tindak pidana ekonomi diakomodasi dalam RKUHP. Di dalam pasal-pasal RKUHP yang mengatur mengenai beberapa tindak pidana ekonomi tersebut juga pun tidak luput dari permasalahan terutama berkaitan dengan istilah dan pengertian yang dipakai di dalam RKUHP, kerancuan mengenai beberapa konsep pidana, dan duplikasi. Pengaturan dipilih ke dalam RKUHP tanpa melakukan sinkronisasi dengan pengaturan tindak pidana lainnya sehingga pengaturan beberapa tindak pidana menjadi tumpang tindih. Dengan keadaan seperti ini, RKUHP tersebut akan tetap mempertahankan sistem hukum pidana yang ada sekarang dan tujuan pembentukan RKUHP menjadi tidak tercapai.
Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Problematika Hukum, RKUHP

Citation:
Damanik, Yanels Garsione. Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

 

Full PDF

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation AgreementĀ (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.4 (Tema Hukum Pidana)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.4 Juli 2020 Tema Hukum Pidana

Full PDF

_______________________________

Dina Aprilia Iswara
Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa

Dina Aprilia Iswara
Rekontruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Juan Maulana Alfedo
Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana

Melta Setya Rahayu Pujianti dkk.
INTROSYM : Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta

Yanels Garsione Damanik
Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi