Search Results

Search Term: hutan

Number of Results: 5


JHLGVol.1No.8 : Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Penulis: Moh. Rif’an

Tema: Hukum Lingkungan

ABSTRAK
Sejarah pemanfaatan lahan berbasis masyarakat merupakan kenyataan yang riil dan faktual yang dapat dilihat dari masa lalu dan masa sekarang. Pada dasarnya, telaah atas kebijakan hutan tidak akan jauh dari pemahaman atas Hubungan antara Penguasa (regulator), Hutan dan Masyarakat, yang dapat dilihat dalam dua aspek yaitu yuridis dan sosiologis. Dalam telaah aspek yuridis, telah diatur dalam kerangka hukum bahwa masyarakat yang memiliki kaitan hak atas hutan (atas hutan adat atau hutan hak) memperoleh status hukumnya dan wajib dilakukan perlindungan atas itu. Kondisi demikian menyesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan dalam perspektif aspek sosiologis, hutan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan atas dasar Hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan dan kemakmuran masyarakat yang keberadaannya harus dipertahankan secara optimal. Namun sayangnya, sekelumit aktivitas negara yang tercermin dari praktik pengelolaan hutan hingga perhelatan pasal demi pasal Peraturan Kementerian hingga Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan adanya dilema dalam pengelolaan hutan. Berangkat dari pemahaman bahwa negara dalam tingkah pemerintah hingga daerah tingkat kabupaten/kota mampu mengambil potensi sumber daya hutan secara konstitusional tanpa mengurangi hak-hak masyarakat yang berujung pada memantik konflik secara sistemik.
Kata Kunci: Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Hutan

Citation:
Rif’an, Moh.. Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.8 (November 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.2No.3 : Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan

Penulis: Apriska Widiangela, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Konflik Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lamandau dan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) terkait pembukaan hutan adat Kinipan masih berkepanjangan. Pengakuan MHA masih menjadi perdebatan lantaran ketidakjelasan sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Belum diakuinya eksistensi MHA Laman Kinipan mengakibatkan minimnya perlindungan hukum. Hal ini diperparah ketika Pemda Kabupaten Lamandau menerbitkan perizinan bagi PT SML dengan melanggar asas Good Governance. Akibatnya hak-hak MHA Laman Kinipan terciderai. Pemda Kabupaten Lamandau seharusnya mulai mengakui eksistensi MHA Laman Kinipan dan meninjau kembali perizinan yang diterbitkan bagi PT SML.
Kata Kunci: Good Governance, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan, Sistem Hukum Nasional

Citation:
Widiangela, Apriska, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria. Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.8 : Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology

Penulis: Linda Dewi Rahayu

Tema: Hukum Lingkungan

ABSTRAK
Pada usia kemerdekan NKRI yang sudah mendekati usia satu abad, konsep impian negara kesejahteraan faktanya hanya sebatas retorika dan belum mempunyai ruh yang sesuai dengan amanat konstitusi. Kemasan Hukum yang dibalut dalam teks peraturan perundang-undangan seakan selalu kurang mampu menciptakan keadilan lingkungan hidup dan perlindungan atas hak sipil politik dan hak sosial ekonomi rakyat dalam setiap pasalnya. Sejak masa kolonial terdapat berbagai sistem tenurial yang diterapkan oleh berbagai komunitas adat di Indonesia bertentangan dengan kerangka hukum yang mendukung kontrol negara terhadap tanah-tanah hutan dan teritorialisasi penguasaan hutan, yang merupakan cara dimana kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku pada batas-batas wilayah hutan yang dterapkan secara politis oleh negara. Padahal seharusnya kehadiran hukum bermakna dapat menghadirkan ketertiban dan perlindungan terhadap hak demokrasi masyarakat selaku obyek hukum. Selalu kepentingan golongan tertentu yang lebih didahulukan dibandingkan kepentingan rakyat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan teknik analisis hermeneutika hukum. Sehingga dapat ditelisik entitas homogen sebagai kritik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menggunakan konsep Feminist Political Ecology, sehingga dapat dilihat pada realita bahwasanya perempuan adat belum memperoleh pengakuan yang utuh sebagai penyandang hak tambahan.
Kata Kunci: Entitas Homogen, Feminist Political Ecology, UU Kehutanan

Citation:
Rahayu, Linda Dewi. Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.8 (November 2020).

 

Full PDF

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.8 (Tema Hukum Lingkungan)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.8 November 2020 Tema Hukum Lingkungan

Full PDF

_______________________________

Juan Maulana Alfedo dkk.
Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian Lingkungan Dunia

Linda Dewi Rahayu
Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology

Moh. Rif’an
Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)