Search Results

Search Term: hukum perburuhan dan ketenagakerjaan

Number of Results: 13


Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.5 (Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.5 Mei 2021 Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

Full PDF

_______________________________

Fitria Puspita Rachmandita
Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja : Sebuah Konkretisasi dari Radbruch Formula

Herlin Sri Wahyuni, Irqi Sheva Maulana dan Luna Dezeana Ticoalu
TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Ismi Pratiwi Podungge, David Patiolo, Vrisca Silvya dan Isma Hanifa
Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.2 (Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.2 Mei 2020 Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

Full PDF

_______________________________

Dian Ayu Nurul Muthoharoh dkk.
Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Dyah Alif Suryaningsih
Analisis Yuridis Pemberian Hak kepada Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja untuk Mencairkan Manfaat Jaminan Hari Tua

Ismi Pratiwi Podungge
Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum)

Nanda Putra Nurprimastya
Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia)

Rossa Wahyu Ningrum dkk.
Odissey Concept; Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi

JHLGVol.2No.5 : Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja: Sebuah Konkretisasi dari Radbruch Formula

Penulis: Fitria Puspita Rachmandita

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Di jaman yang sedang berkembang ini uang merupakan salah satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu banyak terjadi perselisihan antar pekerja dengan pengusaha. Maka adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi permasalahan Ketenagakerjaan contohnya permasalahan dalam pengupahan. Upah Minimum dan Upah Kerja Lembur yaitu upah pokok dan tunjangan tetap masih menjadi perselisihan dalam pengupahan karena masyarakat Indonesia menganggap bahwa perhitungan Upah Minimum baik itu Regional maupun Provinsi kurang sesuai. Maka perlu adanya reformulasi seperti dengan penambahan upah sesuai dengan prestasi yang dilakukan oleh tiap masing-masing pekerjanya agar tercipta suatu keadilan dalam masyarakat.
Kata Kunci: Keadilan, Pengupahan, Prestasi Pekerja, Sistem Pengupahan

Citation:
Rachmandita, Fitria Puspita. Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan dalam Sistem Pengupahan Berdasarkan Prestasi Pekerja: Sebuah Konkretisasi dari Radbruch Formula. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.5 (Mei 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.5 : TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Penulis: Herlin Sri Wahyuni, Irqi Sheva Maulana dan Luna Dezeana Ticoalu

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Atlet sepak bola saat ini memiliki kondisi yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Salah satunya yakni terkait dengan kontrak kerja para atlet sepak bola saat ini dan juga cara penyelesaian sengketa terkait masalah tersebut. Oleh karena itu penulis membuat alternatif pemecahan masalah yakni “TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia” yang berupa sebuah konsep perlindungan, pemenuhan hak-hak atlet dan penyelesaian sengketa atlet yang berperkara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Kata Kunci: Atlet Sepak Bola, Kesejahteraan, Pemenuhan Hak, Perlindungan Hukum, TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare)

Citation:
Wahyuni, Herlin Sri dkk.. TRIASTHLET (Three Eyes of Athlete Welfare): Upaya Perlindungan Hukum dan Hak Atas Kesejahteraan Atlet Sepak Bola pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.5 (Mei 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.2 : Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Penulis: Dian Ayu Nurul Muthoharoh dan Danang Ari Wibowo

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Pekerja atau buruh memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Hak pekerja yang menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini adalah hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk melindungi hak tersebut, pemerintah memberikan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak yang serius seperti cacat atau berpotensi cacat yang tentunya mempengaruhi kemampuan bekerja. Return to Work merupakan perluasan manfaat pada jaminan kecelakaan kerja, yaitu berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat atau berpotensi cacat, mulai dari terjadinya musibah kecelakaan sampai dengan dapat kembali bekerja. Tujuan program ini adalah untuk memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat kembali bekerja tanpa menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja karena kecacatan yang dialaminya.
Kata Kunci: Jaminan Kecelakaan Kerja, Pekerja, Return to Work

Citation:
Muthoharoh, Dian Ayu Nurul dan Danang Ari Wibowo. Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.2 : Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia)

Penulis: Nanda Putra Nurprimastya

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pergeseran peraturan penggunaan TKA di Indonesia dilihat dari perspektif perlindungan hukum bagi TKI. Selain itu, dilakukan analisa terkait wujud peraturan TKA yang ideal dan memenuhi konsep perlindungan hukum bagi TKI yang ada di Indonesia sehingga kepastian hukum terwujud. Pergeseran peraturan penggunaan TKA mulai dari tahun 1958 hingga 2018 secara signifikan. Pergeseran berupa peyempurnaan namun juga ada kemudahan dalam administrasi serta penghapusan beberapa norma yang berakibat mempermudah TKA masuk ke Indonesia. Melihat kondisi tersebut perlu dibuat norma yang mencerminkan perlindungan hukum bagi TKI berdasarkan UUD NRI 1945. Adapun norma tersebut diantaranya penggunaan TKA tidak boleh berlangsung terus-menerus, kewajiban menyerap TKI dalam setiap penggunaan TKA, memberikan kepastian kerja bagi TKI pendamping setelah masa kerja TKA berakhir, mengembalikan ketentuan IMTA, TKA wajib mampu berbahasa Indonesia, TKA membuat pernyataan mengalihkan keahliannya pada TKI pendamping dan lolos tes kesehatan, penilaian kelayakan dengan verifikasi lapangan, penerbitan IMTA melibatkan kementerian terkait, menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi ketenagakerjaan dan menambah sanksi pidana. Dengan beberapa perubahan norma diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi TKI.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pergeseran Peraturan, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing (TKA), Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Citation:
Nurprimastya, Nanda Putra. Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

JHLGVol.2No.5 : Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh

Penulis: Ismi Pratiwi Podungge, David Patiolo, Vrisca Silvya dan Isma Hanifa

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peran serikat pekerja/buruh dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja/buruh. Pemutusan Hubungan Kerja telah memiliki pengaturan tersendiri yang termuat dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun pada praktiknya di lapangan, undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kelemahan dimana dalam aturan-aturannya ditemukan celah yang dapat membuat perusahaan menyimpangi isi/makna dari aturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dititikberatkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa sangat dibutuhkannya serikat pekerja atau buruh dalam hal menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam suatu perusahaan salah satunya adalah permasalahan pemutusan hubungan kerja yang biasanya dilakukan secara sepihak oleh pengusaha dan merugikan pekerja/buruh itu sendiri. Dalam tulisan ini, penulis juga bermaksud melakukan komparasi pengaturan peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kata Kunci: Peran Serikat Pekerja/Buruh, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Citation:
Podungge, Ismi Pratiwi dkk.. Peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan oleh Perusahaan terhadap Pekerja/Buruh. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.5 (Mei 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Reviewer

Tema Hukum Internasional: Amanda Eugenia Soeliongan, S.H., M.H.

Tema Hukum Islam: Nurul Ula Ulya, S.H., M.H.

Tema Hukum Adat: Moh. Rif’an, S.H., M.H.

Tema Hukum Perdata: Fazal Akmal Musyarri, S.H., M.H.

Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan: Xavier Nugraha, S.H.

Tema Hukum Keluarga: Dimas Auliya Fikri Bil Fili, S.H., M.Kn.

Tema Hukum Pidana: Muh. Sutri Mansyah, S.H., M.H.

Tema Hukum Pemerintahan: Josua Satria Collins, S.H.

Tema Hukum Agraria: M. Fikri Alan, S.H., M.H.

Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum: Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H.

Tema Hukum Lingkungan: Linda Dewi Rahayu, S.H., M.H.

Tema Hukum dan HAM: Fery Rochmad Ramadhan, S.H.

About

Jurnal Hukum Lex Generalis merupakan wadah yang dibentuk untuk menampung karya-karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan Hukum di beberapa bidang secara umum. Jurnal Hukum Lex Generalis menggunakan sistem penelaahan sejawat (Peer Review) untuk menyeleksi naskah yang masuk dan dipublikasikan. Sesuai dengan namanya yaitu “Lex Generalis” yang merupakan Bahasa Latin yang berarti “Hukum Umum”, Jurnal Hukum ini juga bermuatan karya-karya sivitas akademisi hukum. Pada umumnya tulisan yang ditampung merupakan makalah, opini hukum, artikel dan karya tulis ilmiah residu dari tugas kuliah maupun yang telah diperlombakan. Namun demikian, Editorial tetap menjaga kelayakan dan validitas karya tulis dengan mensyaratkan pencantuman sumber-sumber ilmiah dan sumber hukum. Sitasi yang demikian diwujudkan dalam bentuk catatan kaki (Footnote) dan daftar pustaka (Bibliography) dalam setiap tulisan yang termuat.

Tujuan utama dari Jurnal Hukum Lex Generalis ini adalah menjadi garda rujukan bagi sivitas akademika yang sedang menulis baik untuk keperluan tugas maupun penulisan ilmiah lainnya. Selain itu tujuan lain dari Jurnal Hukum Lex Generalis adalah untuk menjadi wadah yang menampung tulisan-tulisan anda dan untuk menambah wawasan pembaca baik sivitas hukum, akademisi, praktisi dan masyarakat umum. Beberapa tulisan yang dimuat memiliki topik yang menarik untuk diangkat dan mudah-mudahan juga dapat dipahami oleh orang awam. Diharapkan dengan peluncuran Jurnal Hukum Lex Generalis yang dikelola oleh Rewang Rencang ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak pada umumnya.

Mengingat Jurnal Hukum Lex Generalis akan menerbitkan kompilasi tulisan hukum sesuai topik atau tema setiap bulan. Satu kali terbitan akan berisi maksimal lima tulisan yang berkaitan dengan topik atau tema bulanan yang sedang disiapkan untuk dirilis. Tema itu meliputi: 1. Januari : Seri Hukum Internasional 2. Februari : Tema Hukum Bebas (Diprioritaskan Hukum Islam, Kesehatan, Pers dan Militer) 3. Maret : Seri Hukum Adat 4. April : Seri Hukum Perdata 5. Mei : Seri Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan 6. Juni : Seri Hukum Keluarga 7. Juli : Seri Hukum Pidana 8. Agustus : Seri Hukum Pemerintahan (HAN dan HTN) 9. September : Seri Hukum Agraria 10. Oktober : Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum 11. November : Hukum Lingkungan 12. Desember : Hukum dan HAM