Search Results

Search Term: hukum pemerintahan

Number of Results: 11


Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.5 (Tema Hukum Pemerintahan)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.5 Agustus 2020 Tema Hukum Pemerintahan

Full PDF

_______________________________

Febriansyah Ramadhan dkk.
Singgasana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Dialektika Universalisme Vs. Partikularisme HAM

Josua Satria Collins
Analisis Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Menteri dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan, Konstitusi RIS, dan UUDS RI

Melta Setya Rahayu Pujianti
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan)

Puspita Putri Sunarso dkk.
Urgensi Penambahan Parameter Potensi Lokal dalam Pengalokasian Formulasi Dana Desa sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Lokal di Indonesia

Sinta Devi Ambarwati
Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Reviewer

Tema Hukum Internasional: Amanda Eugenia Soeliongan, S.H., M.H.

Tema Hukum Islam: Nurul Ula Ulya, S.H., M.H.

Tema Hukum Adat: Moh. Rif’an, S.H., M.H.

Tema Hukum Perdata: Fazal Akmal Musyarri, S.H., M.H.

Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan: Xavier Nugraha, S.H.

Tema Hukum Keluarga: Dimas Auliya Fikri Bil Fili, S.H., M.Kn.

Tema Hukum Pidana: Muh. Sutri Mansyah, S.H., M.H.

Tema Hukum Pemerintahan: Josua Satria Collins, S.H.

Tema Hukum Agraria: M. Fikri Alan, S.H., M.H.

Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum: Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H.

Tema Hukum Lingkungan: Linda Dewi Rahayu, S.H., M.H.

Tema Hukum dan HAM: Fery Rochmad Ramadhan, S.H.

About

Jurnal Hukum Lex Generalis merupakan wadah yang dibentuk untuk menampung karya-karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan Hukum di beberapa bidang secara umum. Jurnal Hukum Lex Generalis menggunakan sistem penelaahan sejawat (Peer Review) untuk menyeleksi naskah yang masuk dan dipublikasikan. Sesuai dengan namanya yaitu “Lex Generalis” yang merupakan Bahasa Latin yang berarti “Hukum Umum”, Jurnal Hukum ini juga bermuatan karya-karya sivitas akademisi hukum. Pada umumnya tulisan yang ditampung merupakan makalah, opini hukum, artikel dan karya tulis ilmiah residu dari tugas kuliah maupun yang telah diperlombakan. Namun demikian, Editorial tetap menjaga kelayakan dan validitas karya tulis dengan mensyaratkan pencantuman sumber-sumber ilmiah dan sumber hukum. Sitasi yang demikian diwujudkan dalam bentuk catatan kaki (Footnote) dan daftar pustaka (Bibliography) dalam setiap tulisan yang termuat.

Tujuan utama dari Jurnal Hukum Lex Generalis ini adalah menjadi garda rujukan bagi sivitas akademika yang sedang menulis baik untuk keperluan tugas maupun penulisan ilmiah lainnya. Selain itu tujuan lain dari Jurnal Hukum Lex Generalis adalah untuk menjadi wadah yang menampung tulisan-tulisan anda dan untuk menambah wawasan pembaca baik sivitas hukum, akademisi, praktisi dan masyarakat umum. Beberapa tulisan yang dimuat memiliki topik yang menarik untuk diangkat dan mudah-mudahan juga dapat dipahami oleh orang awam. Diharapkan dengan peluncuran Jurnal Hukum Lex Generalis yang dikelola oleh Rewang Rencang ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak pada umumnya.

Mengingat Jurnal Hukum Lex Generalis akan menerbitkan kompilasi tulisan hukum sesuai topik atau tema setiap bulan. Satu kali terbitan akan berisi maksimal lima tulisan yang berkaitan dengan topik atau tema bulanan yang sedang disiapkan untuk dirilis. Tema itu meliputi: 1. Januari : Seri Hukum Internasional 2. Februari : Tema Hukum Bebas (Diprioritaskan Hukum Islam, Kesehatan, Pers dan Militer) 3. Maret : Seri Hukum Adat 4. April : Seri Hukum Perdata 5. Mei : Seri Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan 6. Juni : Seri Hukum Keluarga 7. Juli : Seri Hukum Pidana 8. Agustus : Seri Hukum Pemerintahan (HAN dan HTN) 9. September : Seri Hukum Agraria 10. Oktober : Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum 11. November : Hukum Lingkungan 12. Desember : Hukum dan HAM

JHLGVol.1No.5 : Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil)

Penulis: Sinta Devi Ambarwati, M. Roziq Saifulloh dan Stella M.S. Aritonang

Tema: Hukum Pemerintahan

ABSTRAK
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi yang didasarkan pada doktrin “power of the people”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada tahun 2019, Pemilu tersebut akan dilaksanakan secara serentak. Adanya Pemilu serentak ini lahir setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, muncul beberapa persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 tersebut yaitu adanya penerapan konsep Presidential Threshold atau ambang batas untuk pengajuan Presiden dan Wakil Presiden. Penerapan kebijakan Presidential Threshold ini memberikan dampak positif, salah satunya yakni penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Akan tetapi dengan adanya penerapan Presidential Threshold ini juga dapat menimbulkan adanya politik transaksional antar partai politik. Selain itu, Presidential Threshold juga dianggap menghilangkan hak warga negara untuk memilih (right to vote). Seiring dengan beberapa kelemahan penerapan Presidential Threshold tersebut maka diperlukan adanya sebuah gagasan untuk mengatur kebijakan Presidential Threshold agar dalam penerapannya nanti pada Pemilu 2019 tidak ada lagi kontradiksi yang terjadi di masyarakat terkait adanya kebijakan Presidential Threshold. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan adanya konsep Pemilihan Umum menggunakan sistem Presidential Threshold secara Serentak, namun dalam pelaksanaanya nanti menggunakan sistem Pemilu Tertutup. Adapun alternatif yang kedua guna mengoptimalakan Pemilu serentak 2019, yakni menggunakan sistem Presidential Threshold dan sistem Pemilu Terbuka, namun dilaksanakan secara Bertahap. Yang ketiga menggunakan sistem Presidential Threshold 0%.
Kata Kunci: Indonesia vs. Brazil, Pemilihan Umum, Presidential Threshold

Citation:
Ambarwati, Sinta Devi. Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.5 : Urgensi Penambahan Parameter Potensi Lokal dalam Pengalokasian Formulasi Dana Desa sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Lokal di Indonesia

Penulis: Puspita Putri Sunarso, Eka Rahmawati dan Fazal Akmal Musyarri

Tema: Hukum Pemerintahan

ABSTRAK
Perkembangan pariwisata di Indonesia dewasa ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pariwasata merupakan salah satu penyumbang pendapatan devisa negara yang cukup besar. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari sektor pariwisata pada tahun 2010 sebesar 261,05 Triliun Rupiah. Angka tersebut meroket menjadi 461,36 Triliun Rupiah pada tahun 2015. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan potensi pariwisata yang besar di Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas pulau-pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai potensi pariwisata yang cukup beragam. Dalam bentangan wilayah Indonesia tersebut, terdapat satuan terkecil masyarakat yang disebut dengan desa. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan bagian terkecil pada suatu wilayah yang memiliki potensi-potensi tertentu yang dapat dikembangkan tidak hanya berdasarkan keadaan geografisnya, namun juga dapat memanfaatkan kondisi sosiologis dan antropologis masyarakat. Misalnya desa yang berada di daerah pesisir dapat mengembangkan potensi pariwisata budidaya perikanan dan sumber daya perairan. Sedangkan desa yang berada di daerah pegunungan dapat mengembangkan potensi pariwisata berbentuk edukasi berbasis ekowisata. Sektor pariwisata desa juga dapat dikembangkan dari kekayaan budaya yang hidup diantara masyarakat. Namun seiring berkembangnya waktu, problematika muncul dalam upaya pengelolaan pariwisata. Problematika tersebut yaitu kurang optimalnya peran pemerintah dalam mengelola potensi pariwisata terutama di desa. Di sisi lain, dalam rangka mengoptimalisasi kewenangan desa sebagai tatanan pemerintahan terkecil yang berwenang mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah dalam Undang-Undang Desa memberikan bantuan finansial berupa Dana Desa yang berasal dari dana alokasi dasar sebesar 90% yang besarannya sama untuk semua desa kemudian ditambah dengan Dana Formulasi sebesar 10% yang menjadi pembeda nominal dana desa yang diterima. Dana Formulasi disesuaikan dengan Jumlah Penduduk Desa (25%), Jumlah Penduduk Miskin Desa (35%), Luas Wilayah Desa (10%) dan tingkat kesulitan geografis (30%). Sayangnya pembagian parameter tersebut bersifat konsumtif dan bukan produktif, dalam artian tidak terdapat pembagian parameter untuk Potensi Lokal desa yang berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lain. Oleh karena itu, penulis menggagas ide berupa penambahan parameter Potensi Lokal desa dalam pembagian Dana Formulasi dana desa. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun penambahan parameter Potensi Lokal dalam pembagian Dana Formulasi dana desa mencakup potensi sektor pariwisata desa. Dengan diimplementasikannya gagasan ini diharapkan dapat mengoptimalisasi upaya pengelolaan pariwisata serta meningkatkan potensi sektor pariwisata di pedesaan Indonesia.
Kata Kunci: Formulasi Dana Desa, Parameter Potensi Lokal dalam Dana Formulasi, Sektor Pariwisata

Citation:
Sunarso, Puspita Putri. Urgensi Penambahan Parameter Potensi Lokal dalam Pengalokasian Formulasi Dana Desa sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Lokal di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.5 : Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan)

Penulis: Melta Setya Rahayu Pujianti

Tema: Hukum Pemerintahan

ABSTRAK
Negara Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan persimpangan antarsamudera, antarbenua, antarbudaya, antarkekuatan ekonomi, bahkan antarperadaban yang mengakibatkan munculnya potensi bencana dan kejadian-kejadian luar biasa atau dikenal dengan Keadaan Darurat (State Emergency). Oleh karena itu, perangkat peraturan perundang-undangan dalam keadaan normal tidak compatible apabila diterapkan dalam keadaan tidak normal karena umumnya keadaan tidak normal merupakan sesuatu yang unpredictable. Di Indonesia, dasar konstitusional dalam menjalankan Hukum Darurat diatur dalam Pasal 12 UUD 1945. Sayangnya, Pasal 12 UUD 1945 hanya sekali dirujuk dalam peraturan perundang-undangan berlabel “darurat” dan selebihnya tidak merujuk, termasuk UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Padahal, Pasal 12 UUD 1945 menjadi legitimasi untuk menerapkan peraturan perundang-undangan secara luar biasa. Dengan tidak merujuknya UU No. 6 Tahun 2018 kepada Pasal 12 UUD 1945, maka idealnya UU No. 6 Tahun 2018 merupakan rezim hukum biasa. Namun, melihat rumusan Pasal 4 dan 10 ayat (1) mengandung makna bahwa UU No. 6 Tahun 2018 berjalan sebagai Hukum Darurat. Timbul anomali disatu sisi UU No. 6 Tahun 2018 merupakan hukum biasa, namun diterapkan dalam Keadaan Darurat. Hal tersebut yang coba penulis permasalahkan dalam kekarantinaan kesehatan di daerah. Dengan anomali dalam UU No. 6 Tahun 2018, pelaksanaan Keadaan Darurat ada pada domain Pemerintah Daerah dan tidak melibatkan DPRD. Padahal dalam penanganan Keadaan Darurat banyak bersinggungan dengan fungsi DPRD.
Kata Kunci: Fungsi DPRD, Hukum Darurat, Kekarantinaan Kesehatan

Citation:
Pujianti, Melta Setya Rahayu. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.5 : Analisis Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Menteri dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan, Konstitusi RIS, dan UUDS RI

Penulis: Josua Satria Collins

Tema: Hukum Pemerintahan

ABSTRAK
Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar dan tertinggi yang memuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara sehingga sifatnya harus lebih stabil dibandingkan produk hukum lainnya. Terlebih apabila Suatu Konstitusi mengandung jiwa dan semangat suatu negara yang apabila terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tersebut juga dapat membawa perubahan yang besar dan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan suatu negara. Bahkan keinginan dan aspirasi rakyat juga dapat termanifestasi dalam konstitusi tersebut. Di Indonesia sendiri, konstitusinya berubah-ubah seiring perjalanan historiografi bangsa. Dimulai dari dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945 pasca merdeka, kemudian berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat, bertransformasi kembali menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, hingga kembali lagi diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 berikut beserta amandemen-amandemen yang menyertainya. Secara teoritis, pergantian UUD setidak-tidaknya membawa perubahan struktur pemerintahan negara dan kemungkinan yang lebih jauh lagi ialah perubahan dasar filsafat negara, tujuan negara, dan kebijakan negara. Hal ini juga berlaku pula pada sistem atau konsep Menteri seiring dengan perubahan konstitusi di Indonesia, yang akan dibahas selanjutnya dalam tulisan ini.
Kata Kunci: Konsep Menteri, Konstitusi, Perubahan Konstitusi

Citation:
Collins, Josua Satria. Analisis Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Menteri dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan, Konstitusi RIS, dan UUDS RI. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.5 : Singgasana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Dialektika Universalisme Vs. Partikularisme HAM (Komentar terhadap Putusan MK 88/PUU-XIV/2016)

Penulis: Febriansyah Ramadhan dan Luthfi Marfungah

Tema: Hukum Pemerintahan

ABSTRAK
Artikel ini akan mengurai peniliaian terhadap perempuan dilihat dari kacamata universalisme vs. partikularisme HAM dalam Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut adalah mengenai syarat gender atau keharusan memiliki istri dalam pengisian Sultan Yogyakarta. Tudingan diskriminasi yang disematkan para pemohon dan hakim MK terhadap syarat tersebut akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Headline atau argumentasi utama yang dibangun oleh para pemohon melalui kuasanya dan juga kesembilan hakim MK adalah “negara tidak boleh mengintervensi Keistimewaan Keraton Yogyakarta”. Dalam kacamata para pemohon, intervensi dilakukan dalam bentuk pengaturan di UU KDIY yang tidak memberi kesempatan perempuan. Padahal perlu diingat, ratio legis dari pembentukan aturan itu karena disandarkan pada alasan sejarah, dimana kedudukan Sultan selalu diisi oleh laki-laki selama berpuluh-puluh tahun. Lantas, siapakah sebenarnya yang mengintervensi, undang-undang, cara berfikir hakim atau para pemohon yang justru menilai kearifan keraton dengan pendekatan diskriminasi yang disandarkan para prinsip-prinsip universal? Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang akan menggali bahan-bahan hukum mulai dari sumber-sumber hukum formil dan beberapa literatur kepustakaan. Manfaat penelitian ini adalah untuk menghilangkan preseden buruk dalam tradisi kenegaraan kita yang sering menilai hal-hal bersifat kearifan lokal dengan pendekatan universalisme HAM.
Kata Kunci: Partikularisme HAM, Singgasana Keraton, Universalisme

Citation:
Ramadhan, Febriansyah dan Luthfi Marfungah. Singgasana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Dialektika Universalisme Vs. Partikularisme HAM (Komentar terhadap Putusan MK 88/PUU-XIV/2016). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.1 : Legal Opinion : Nicaragua v. United States of America

Penulis: Amadda Ilmi

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Kasus ini terjadi antara Amerika dan Nikaragua, dimana permasalahan antara keduanya merupakan sengketa yang beurujung pada tudingan pelanggaran hukum internasional, bermula dari masalah pemerintahan dalam negeri yang terjadi di Republik Nikaragua. Namun, Amerika Serikat justru terlibat secara aktif dalam permasalahan internal itu. Nikaragua menganggap bahwa campur tangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat semakin memperburuk keadaan pemerintahan Nikaragua dan merasa bahwa Amerika Serikat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah hukum Internasional. Salah satu campur tangannya yakni ketika Amerika mengambil langkah menghentikan bantuan ekonomi ke Nikaragua karena sebelumnya Nikaragua melawan El Savador, dimana El Savador diketahui memilki hubungan diplomatis yang baik dengan Amerika. Mengetahui hal tersebut, Amerika juga melakukan semacam upaya serangan dengan mengirimkan militernya di wilayah Nikaragua dan menanam ranjau di laut wilayah dan laut pedalaman Nikaragua sehingga menyebabkan kapal-kapal yang melintas rusak bahkan hancur. Kemudian Amerika juga melakukan perusahaan fasilitas sipil dan militer di Nikaragua. Tentu hal tersebut sangat mengusik Nikaragua, lantaran tidak melakukan upaya apapun terhadap Amerika namun mendapat serangan atas kasusnya dengan El Savador. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada ICJ yang menjadi penengah dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika adalah salah, lantaran terlalu masuk kedalam urusan yang bukan termasuk yurisdiksinya untuk turut serta dalam kasus tersebut.
Kata Kunci: ICJ, Konflik Internasional, Nikaragua vs. Amerika Serikat

Citation:
Ilmi, Amadda. Legal Opinion : Nicaragua v. United States of America. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)