Search Results

Search Term: hukum laut internasional

Number of Results: 7


JHLGVol.2No.1 : Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional

Penulis: Danang Wahyu Setyo Adi

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Permasalahan hukum di tingkat internasional mengandung kompleksitas dan kerumitan yang lebih dibandingkan dengan konflik dalam suatu yurisdiksi wilayah tertentu. Hal tersebut dikarenakan permasalahan hukum internasional dapat melibatkan beberapa negara sekaligus dan mekanisme penyelesaian yang memerlukan upaya yang tidak sedikit. Seperti pada kasus yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan sengketa Laut China Selatan yang diajukan oleh Negara Filipina sebagai salah satu negara yang merasa memiliki hak atas Laut China Selatan. Filipina membawa kasus sengketa Laut China Selatan dengan Negara Tiongkok ini ke ranah Arbitrase Internasional. Filipina mendalilkan bahwasannya tindakan China yang membangun pulau-pulau buatan telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang. Kelanjutan analisis dari kasus ini akan dibahas lebih detail pada bagian di bawah ini.
Kata Kunci: Badan Arbitrase Nasional, China, Hukum Laut Internasional, Filipina, Sengketa Laut China Selatan

Citation:
Adi, Danang Wahyu Setyo. Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.1 (Tema Hukum Internasional)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.1 Januari 2021 Tema Hukum Internasional

Full PDF

_______________________________

Danang Wahyu Setyo Adi
Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional

Deden Rafi Syafiq Rabbani
Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia

Ricardo Santos dan Hery Firmansyah
Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri

Rivaldo Ganti Diolan Siahaan
Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer

Tasya Ester Loijens
Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

JHLGVol.1No.1 : Analisa Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ)

Penulis: Dwi Imroatus Sholikah

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Hukum laut yang merupakan cabang dari hukum internasional telah berkembang sejak dulu dan mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan terkait peraturannya. Terlebih lagi hukum laut sangat berperan untuk membatasi daerah-daerah laut, daratan dan perairan suatu negara. Yang disini laut merupakan jalan yang sangat sering digunakan untuk menghubungkan suatu negara dengan negara lain untuk kepentingan perdagangan bahkan untuk kepentingan yang lainnya. Disisi lain adanya hukum laut internasional agar melindungi sumber daya alam agar tidak disalahgunakan. Mahkamah Internasional adalah untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggota. Lembaga ini juga memberikan pendapat atau nasihat kepada badan-badan resmi dan lembaga khusus yang dibentuk oleh PBB. Dalam pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Internasional mengacu pada konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang bersengketa. ICJ juga berpedoman pada kebiasaan internasional yang menjadi bukti praktik umum.
Kata Kunci: Hukum Laut Internasional, Konflik antara Peru dengan Chili, Mahkamah Internasional (ICJ)

Citation:
Sholikah, Dwi Imroatus. Analisa Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.1 (Tema Hukum Internasional)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.1 April 2020 Tema Hukum Internasional

Full PDF

_______________________________

Amadda Ilmi
Legal Opinion: Nicaragua v. United States of America

Amanda Eugenia Soeliongan
Legal Opinion: Peracunan Eks Spionase Rusia

Danang Wahyu Setyo Adi
Pembatasan Hak Veto dalam DK-PBB Terkait Konflik Bersenjata di Suriah

Dwi Imroatus Sholikah
Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ)

Jodie Jeihan dkk.
Analisis Penetapan Evaluasi Generalized System of Preference (GSP) Amerika Serikat terhadap Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Kesepakatan Perdagangan Dibawah World Trade Organization (WTO)

Kandi Kirana dkk.
Asgardia: The Problems in Building a Space Society

Misbachul Munir dkk.
Contoh Penerapan Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif (Studi Kasus Imajiner Amalea v. Ritania atas Malachi Gap)

Moh. Roziq Saifulloh
Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok

Tasya Ester Loijens
Implikasi Yuridis Pemberlakuan Wacana Earth to Earth Transportation oleh SpaceX

Tasya Ester Loijens
Legal Opinion: Whaling in The Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening

JHLGVol.1No.1 : Legal Opinion : Nicaragua v. United States of America

Penulis: Amadda Ilmi

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Kasus ini terjadi antara Amerika dan Nikaragua, dimana permasalahan antara keduanya merupakan sengketa yang beurujung pada tudingan pelanggaran hukum internasional, bermula dari masalah pemerintahan dalam negeri yang terjadi di Republik Nikaragua. Namun, Amerika Serikat justru terlibat secara aktif dalam permasalahan internal itu. Nikaragua menganggap bahwa campur tangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat semakin memperburuk keadaan pemerintahan Nikaragua dan merasa bahwa Amerika Serikat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah hukum Internasional. Salah satu campur tangannya yakni ketika Amerika mengambil langkah menghentikan bantuan ekonomi ke Nikaragua karena sebelumnya Nikaragua melawan El Savador, dimana El Savador diketahui memilki hubungan diplomatis yang baik dengan Amerika. Mengetahui hal tersebut, Amerika juga melakukan semacam upaya serangan dengan mengirimkan militernya di wilayah Nikaragua dan menanam ranjau di laut wilayah dan laut pedalaman Nikaragua sehingga menyebabkan kapal-kapal yang melintas rusak bahkan hancur. Kemudian Amerika juga melakukan perusahaan fasilitas sipil dan militer di Nikaragua. Tentu hal tersebut sangat mengusik Nikaragua, lantaran tidak melakukan upaya apapun terhadap Amerika namun mendapat serangan atas kasusnya dengan El Savador. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada ICJ yang menjadi penengah dan menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Amerika adalah salah, lantaran terlalu masuk kedalam urusan yang bukan termasuk yurisdiksinya untuk turut serta dalam kasus tersebut.
Kata Kunci: ICJ, Konflik Internasional, Nikaragua vs. Amerika Serikat

Citation:
Ilmi, Amadda. Legal Opinion : Nicaragua v. United States of America. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.1 : Contoh Penerapan Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus Imajiner Amalea v. Ritania atas Malachi Gap)

Penulis: Misbachul Munir, Churun Ain Nabila Elsyam, Fazal Akmal Musyarri, Nenny Sihotang, Puput Brenda Afriyanti dan Zipora Nadya A. Siregar

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Hukum Laut membagi batas teritorial kelautan suatu negara menjadi beberapa bagian yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Ekslusif (Exclusive Economic Zone) atau yang sering diakronimkan sebagai ZEE. Zona Ekonomi Ekslusif adalah zona berjarak maksimal 200 mil yang dapat dimanfaatkan sumber dayanya namun tidak dapat dikuasai oleh suatu negara karena untuk keperluan seperti pelayaran dan navigasi penerbangan yang diperlukan secara umum. Namun karena sifat pemanfaatannya yang bebas tersebut dapat memicu konflik antarnegara karena hal ini layaknya domino yang memiliki korelasitas satu sama lain. Dalam karya tulis ini akan dijabarkan berkaitan dengan contoh penerapan penyelesaian konflik ZEE pada kasus imajiner atau kasus fiktif Negara Amalea dan Negara Ritania sebagai simulasi penyelesaian penetapan ZEE berdasarkan hukum laut UNCLOS 1982. Simulasi ini memiliki dinamika fakta fiktif yang menarik dari segi hukum dengan penyelesaian yang bersifat konvensional yaitu konsensus para pihak. Mengacu pada UNCLOS 1982, pemanfaatan aspek kelautan perlu diperhatikan agar tidak mengganggu negara lain.
Kata Kunci: Hukum Laut, UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Citation:
Munir, Misbachul, dkk.. Contoh Penerapan Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus Imajiner Amalea v. Ritania atas Malachi Gap). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)