Search Results

Search Term: hukum keluarga

Number of Results: 17


Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.6 (Tema Hukum Keluarga)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.6 Juni 2021 Tema Keluarga

Full PDF

_______________________________

Dewiwaty
Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Perawat dan Pasien dalam Kasus Penanganan Bayi Prematur

I Wayan Bhayu Eka Pratama, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita dan Ni Nyoman Indah Ratnasari
Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern

Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya dan Rizqi Mulyani Slamet
Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani dan Aura Shava Dhinda Salsabila
Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.3 (Tema Hukum Keluarga)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.3 Juni 2020 Tema Hukum Keluarga

Full PDF

_______________________________

Adityadarma Bagus P.S.P dkk.
Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia

Paradisa Eksakta Gheosa
Batasan Kata “Kekejaman” dalam Pasal 19 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Paramita Widyanti
Studi Normatif terhadap Masa Iddah bagi Wanita yang Hamil dengan Laki-Laki Lain (Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0033/PDT.P/2015/PA.TA)

JHLGVol.2No.6 : Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia

Penulis: Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani dan Aura Shava Dhinda Salsabila

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Perkawinan merupakan ikatan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perkawinan dapat dikatakan sah atau tidak sah tergantung telah atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang diatur Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, diantara pasal tersebut yakni Pasal 8 disebutkan pula perkawinan yang dilarang, salah satunya yaitu karena hubungan darah dalam garis keturunan. Perkawinan tersebut dinamakan perkawinan sedarah (Incest). Permasalahannya di Indonesia yakni adanya masyarakat yang melakukan perkawinan sedarah tersebut dan bagaimana jika dalam perwakinan tersebut lahir seorang anak. Oleh karena itu, perlu diketahui perlindungan hukum terhadap hak anak Incest berdasarkan hukum negara Indonesia.
Kata Kunci: Hak Anak, Incest, Perkawinan Sedarah

Citation:
Afifah, Rindi Putri, dkk.. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.6 : Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Penulis: Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya dan Rizqi Mulyani Slamet

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Pembuatan perjanjian perkawinan pada dasarnya sangat diperlukan bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, prenup sangat bermanfaat dan juga merupakan sebuah bentuk perlindungan diri. Terdapat beberapa perceraian yang disebabkan urusan harta kekayaan. Oleh karena itu diperlukan adanya akta perjanjian kawin sebagai antisipasi permasalahan yang muncul di kemudian hari. Penulisan paper ini bertujuan untuk menjelaskan alur pembuatan prenup dan urgensi pembuatan akta perjanjian perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan orang asing. Metode penelitian dari paper ini adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Perceraian, Perjanjian Perkawinan, Perkawinan

Citation:
Rastini, dkk.. Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Official Partner: Legal Drafting Community and Society Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Nama Organisasi: Legal Drafting Community and Society (LEGACY) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Deskripsi:

Legal Drafting Comunity and Society (Legacy) IAIN Tulungagung merupakan salah satu komunitas mahasiswa yang telah berdiri sejak tanggal 1 September 2019. Maksud serta tujuan pendirianya adalah sebagai komunitas studi bagi mahasiswa Hukum Tata Negara yang menyukasi serta menggeluti ilmu serta teknik perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafting). Dalam komunitas Legacy, mahasiswa secara aktif melakukan diskusi serta mengadu hasil gagasan diskusi tersebut dalam sejumlah event akademik baik di tingkat regional maupun nasional.
Proses diskusi serta keikutsertaan dalam sejumlah event kompetisi dibimbing secara langsung oleh salah satu Dosen HTN IAIN Tulungagung yaitu Ahmad Gelora Mahardika. Meskipun baru berusia muda sebagai sebuah komunitas studi (satu tahun), para Jurist Legacy sebutan untuk anggota Legacy telah mengukir sejumlah prestasi baik di tingkat Lokal maupun Nasional.
Prestasi yang pernah di raih oleh Jurist Legacy selama kurun waktu satu tahun ini antara lain
1. Juara Harapan 3 Academic Constitutional Drafting MPR RI 2019
2. Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah IAIN Tulungagun
3. Peringkat 7 Lomba National Essay Competition LSO PUKASH FH UMM 2020
4. Juara 3 Lomba National Essay Competition FKPH FH UII 2020
5. Juara 2 Lomba Constitutional Drafting Padjajaran Law Fair 2020
6. Juara 3 LKTIN Fasih Law Fair 2020.
7. Juara 2 Lomba Esai KPK UIN Sunan Kalijaga 2020
8. Finalis LKTI Diponegoro Law Fair 2020
9. Finalis Lomba Esai Formasi law Fair Universitas Mataram 2020
10. Finalis LKTI Forjust FH Unram 2020
11. Juara 1 dan 2 Lomba Esai Milad HMJ HTN IAIN Tulungagung 2020
12. Juara Harapan 2 LKTI Unnes Law Festival 2020
13. Juara 1 Lomba Esai GPHS UIN Malang 2020
14. Naskah Esau Terbaik Narration KSP UNS 2020
15. Juara 1 Lomba Esai Dema Law Youth Festival 2020
16. Semifinalis Lomba Debat Airlangga Law Competition 2021

Sebagai Komunitas Studi, Legacy merupakan wadah dalam bertukar fikiran dan berdiskusi bagi sesama mahasiswa Hukum Tata Negara. Mahasiswa yang bergabung dalam Jurist Legal Drafting Comunity and Society (Legacy) merupakan hasil dari rekomendasi Dosen-Dosen yang ada di Prodi Hukum Tata Negara.
Saat ini Koordinator Jurist Legacy di pegang oleh Jurist Mizza Faridhatul Anifah yang merupakan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2019.

Untuk pertanyaan terkait Legacy dapat menghubungi Jurist Mizza Faridhatul Anifah di WA 0856-4243-6047.

Visi:

Solid, Berkarya, Beriman, dan Berprestasi.

Misi:

  1. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan anggota terhadap Legacy
  2. Menjaga dan meperkuat iklim ilmiah antar anggota Legacy.
  3. Mengembangkan potensi anggota Legacy yang berdaya saing tinggi.
  4. Berperan aktif dalam menjalin hubungan baik organisasi intern maupun eksternal, alumini, dan pihak yang mendukung Legacy.
  5. Menempatkan keilmuan sebagai upaya meraih ridho Allah.

Representasi: Mizza Faridatul Anifah

Official Partner: Lembaga Riset dan Debat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Nama Organisasi: Lembaga Riset dan Debat (LRD) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

Deskripsi:

Lembaga Riset dan Debat merupakan komunitas mahasiswa yang bergerak pada riset dan kompetisi di bidang hukum. Didirikan pada tanggal 5 Oktober 2017 dan berkedudukan di UIN Walisongo Semarang. Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo Semarang bersifat akademis, independen, kekeluargaan dan profesional. Lembaga Riset dan Debat telah menghasilkan berbagai prestasi yang sangat membanggakan. Mulai dari tingkat regional maupun Nasional.

Visi:

Menjadikan Komunitas Lembaga Riset dan Debat UIN Walisongo Semarang sebagai wadah pemersatu, penampung, aspirasi dan penyalur bakat mahasiswa/i dalam bidang akademik.

Misi:

  1. Menjadikan wadah kegiatan penyalur aspirasi, minat, bakat dan tempat bertukar pikiran
    dalam bidang akademik;
  2. Mengembangkan dan menyalurkan potensi dari setiap anggota dalam bidang akademik;
  3. Menjalin hubungan baik dengan civitas, alumni serta organisasi atau lembaga lainnya;
  4. Menyelenggarakan dan melanjutkan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya anggota aktif, memiliki solidaritas dan berwawasan luas untuk siap berkompetisi;
  5. Mengoptimalkan fungsi dari setiap divisi.

Representasi: Adinda Agis Fitria Cahyani

Official Partner: Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Nama Organisasi: Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Deskripsi:

FKPH adalah salah satu lembaga otonom di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang mempunyai identitas intelektualitas dan pengabdian masyarakat melalui berbagai program kerjanya berdasarkan otonomi kelembagaan, yaitu kajian dan penelitian hukum serta berbagai program kerja lain yang berkaitan.

Visi:

Mewujudkan FKPH FH UB sebagai lembaga keilmuan yang berlandaskan nilai ketuhanan dengan semangat intelektualisme, integritas dan profesionalitas di dalam bingkai kekeluargaan.

Misi:

  1. Membentuk insan akademis yang bermoral dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Mengembangkan potensi keilmuan di bidang kajian ilmiah dan penelitian hukum guna membentuk mahasiswa kritis dan solutif dalam menyelesaikan problematika bangsa;
  3. Mengoptimalkan pembinaan kepenulisan secara terpadu dalam ruang lingkup FKPH dan FH UB;
  4. Menciptakan iklim kekeluargaan dan kebersamaan dalam ruang lingkup FKPH;
  5. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian sosial dalam masyarakat.

Representasi: Lintang Rachmi Andrianti

Official Partner: Lembaga Kajian Hukum Indonesia Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama Organisasi: Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Deskripsi:

LKHI di deklarasikan pada tanggal 15 Agustus 2015. Organisasi LKHI berkedudukan di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

Visi dan Misi:

Terbinanya hubungan kekeluargaan yang berkualitas diantara sesama anggota dengan dilandasi kesadaran intelektual, iman dan taqwa untuk mengabdikan karya dan pikiran dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Representasi: Mhd. Jundi Zia Ulhaq

Official Partner: Kelompok Studi Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Nama Organisasi: Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Deskripsi:

Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas Kelompok Studi Hukum Islam (UKM-F KSHI) adalah salah satu ukm-f yang ada di Fakultas Hukum Undip yang telah ada sejak 15 Juni 2000 hingga saat ini. Dalam dua dekade, KSHI telah menorehkan berbagai macam prestasi dalam bidang akademik di ranah nasional serta mampu mencetak kader-kader yang berkualitas. UKM-F KSHI bergerak dibidang kajian dan riset. Disamping itu, KSHI adalah tempat untuk menjalin ukhuwah islamiyah serta wadah untuk belajar secara komperehensif mengenai hukum Islam.

Visi:

Menjadikan KSHI sebagai organisasi yang berprestasi dalam riset, mumpuni dalam pengkajian hukum islam, dan menerapkan kegiatan pengkaderan yang menitikberatkan pada kekeluargaan tetapi bersifat profesional.

Misi:

  1. Menumbukan bakat kompetisi dan riset dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang riset;
  2. Meningkatkan sumber daya manusia kshi dalam bidang pengkajian hukum islam dengan memaksimalkan program kerja yang sudah ada sebelumnya;
  3. Meningkatkan fungsi kaderisasi sebagai wadah untuk mewujudkan kshi sebagai organisasi yang bersifat kekeluargaan;
  4. Mewujudkan kshi sebagai organisasi yang mampu menghasilkan keuntungan yang halal dan bersifat kreatif;
  5. Membangun hubungan yang lebih erat dengan para alumni dengan upaya mengadakan program kerja yang bersifat sharing bersama alumni.

Representasi: Norma Lathifatunnisa

JHLGVol.1No.3 : Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia

Penulis: Adityadarma Bagus P.S.P., Uwais Deffa I. Qorni, Hanis Aristya Hermawan, RR. Alysia Gita Purwasaputri dan Aditama Nur Ilham Pramulia

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Hukum adat merupakan seperangkat norma tertulis maupun tidak tertulis yang telah hidup di masyarakat sejak dahulu kala. Beberapa daerah di Indonesia yang masih akan kental adat dan budaya, praktik-praktik adat kerap dilakukan yang sering menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum positif Indonesia. Praktik Paerkawinan Adat Ngarorod merupakan tradisi masyarakat Bali yang dapat menimbulkan pertanyaan dengan peraturan hukum indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan kekerabatan serta perbedaan kasta perempuan lebih tinggi dari pihak lelaki, menjadi salah satu penyebab terjadinya Adat Ngerorod.
Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Perkawinan, Perkawinan Ngerorod

Citation:
P.S.P., Adityadarma Bagus. Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)