Search Results

Search Term: hukum internasional

Number of Results: 24


JHLGVol.2No.1 : Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer

Penulis: Rivaldo Ganti Diolan Siahaan

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Dewasa ini selain adanya negara sebagai aktor ekslusif di dalam hubungan internasional banyak juga non negara yang menjadi aktor dalam hubungan internasional. Demikian juga terhadap rezim internasional, namun status rezim internasional dalam hukum internasional tidaklah jelas hingga sekarang. Jurnal ini menggunakan penelitian berbasis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai sandaran penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya rezim internasional dalam kapasitas tunggal bukanlah subjek hukum internasional tetapi perwujudannya sebagai organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional. Kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer dalam bentuk kerja sama berwujud perjanjian internasional dapat menjadi sumber hukum internasional. Dalam bentuk institusi berwujud organisasi internasional dapat berkedudukan subjek hukum internasional.
Kata Kunci: Hukum Internasional Kontemporer, Rezim Internasional, Organisasi Internasional

Citation:
Siahaan, Rivaldo Ganti Diolan. Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.1 (Tema Hukum Internasional)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.1 Januari 2021 Tema Hukum Internasional

Full PDF

_______________________________

Danang Wahyu Setyo Adi
Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional

Deden Rafi Syafiq Rabbani
Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia

Ricardo Santos dan Hery Firmansyah
Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri

Rivaldo Ganti Diolan Siahaan
Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer

Tasya Ester Loijens
Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.1 (Tema Hukum Internasional)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.1 April 2020 Tema Hukum Internasional

Full PDF

_______________________________

Amadda Ilmi
Legal Opinion: Nicaragua v. United States of America

Amanda Eugenia Soeliongan
Legal Opinion: Peracunan Eks Spionase Rusia

Danang Wahyu Setyo Adi
Pembatasan Hak Veto dalam DK-PBB Terkait Konflik Bersenjata di Suriah

Dwi Imroatus Sholikah
Analisis Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ)

Jodie Jeihan dkk.
Analisis Penetapan Evaluasi Generalized System of Preference (GSP) Amerika Serikat terhadap Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Kesepakatan Perdagangan Dibawah World Trade Organization (WTO)

Kandi Kirana dkk.
Asgardia: The Problems in Building a Space Society

Misbachul Munir dkk.
Contoh Penerapan Penetapan Zona Ekonomi Ekslusif (Studi Kasus Imajiner Amalea v. Ritania atas Malachi Gap)

Moh. Roziq Saifulloh
Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok

Tasya Ester Loijens
Implikasi Yuridis Pemberlakuan Wacana Earth to Earth Transportation oleh SpaceX

Tasya Ester Loijens
Legal Opinion: Whaling in The Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening

JHLGVol.2No.4 : Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional

Penulis: Seventina Monda Devita

Tema: Hukum Perdata

ABSTRAK
Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa para pihak yang menggunakan Klausul Arbitrase tidak diperbolehkan untuk mengajukan perkara berkaitan dengan objek perjanjian ke pengadilan. Tidak hanya itu, pengadilan juga dilarang menerima perkara yang berdasarkan pada perjanjian yang menggunakan Klausul Arbitrase. Akan tetapi, kasus dalam perkara Nomor 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst dan 238/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst justru menyimpangi konsep tersebut dengan memeriksa dan mengadili perjanjian yang terdapat klausula arbitrase di dalamnya. Hal ini dapat mencoreng wajah hukum perdata Indonesia mengingat 90% kontrak bisnis komersial internasional menggunakan klausula arbitrase.
Kata Kunci: Arbitrase, Hukum Acara Perdata, Klausul Arbitrase, Kontrak Bisnis Internasional

Citation:
Devita, Seventina Monda. Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.4 (Tema Hukum Perdata)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.4 April 2021 Tema Hukum Perdata

Full PDF

_______________________________

Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini
Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said)

Kastania Lintang
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik

Maudy Andreana Lestari, Dewi Ari Shia Wase Meliala, Puja Anudiwanti, Nasya Nurul Amalina
Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber

Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, Thufail Rozaan
Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia

Seventina Monda Devita
Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional

Official Partner: Komunitas Pelayar Jusititia Fakultas Hukum Universitas Riau

Nama Organisasi: Komunitas Pelayar Jusititia (KPJ) Fakultas Hukum Universitas Riau

Deskripsi:

Komunitas Pelayar Justitia adalah sebuah komunitas yang bergerak bidang akademik keilmuan yang berfokus pada riset dan kepenulisan secara de facto terbentuk pada bulan maret 2016, dan secara de jure dibentuk pada 10 April 2016. KPJ merupakan komunitas dibawah naungan BEM dibawah dari Dinas PPSDM sebagai komunitas akademik bersama dengan komunitas akademik lainnya. Sebagai komunitas akademik dalam riset dan penulisan, awal di bentuknya KPJ adalah untuk menaungi kegiatan Mahasiswa Berprestasi dan Program Kreativitas Mahasiswa. KPJ di bentuk atas inisiatif Kanda Try Fauzan Pernama bersama 10 juniornya dengan tujuan untuk meningkatkan minat membaca dan menulis karya ilmiah di kalangan mahasiswa serta menghidupkan atmosfir penelitian ilmiah. Harapan di bentuknya KPJ menjadi wadah mahasiswa dalam kompetisi untuk berprestasi.

Program pertama dari KPJ adalah kegiatan ODOB (One Day One Bab) karena awalnya adalah harus meningkatkan semangat membaca terlebih dahulu. Kemudian berkembang ke kajian, pelatihan menulis hingga klinik PKM. Awal mula dibentuk secara resmi KPJ terdiri dari 5 departemen seperti departemen keilmuan dan riset, departemen hubungan internal dan eksternal, departemen keuangan, departemen kaderisasi, dan departemen media. Sejak tahun 2016 KPJ telah mengikuti dan mengukir prestasi di berbagai kegiatan lomba seperti MLF FH UGM, NYC FH UNAIR, UMSU, UNSRI dan sebagainya serta dari Kementrian Maritim, Kementrian BUMN, KEMENRISTEK Dikti, KEMENDIKBUD hingga prestasi tingkat internasional seperti di Malaysia.

KPJ berusaha juga untuk membantu mahasiswa untuk mengembangkan dan wadah untuk belajar bidang riset dan penulisan sehingga KPJ memfasilitasi beberapa kegiatan yang terbuka untuk umum seperti kelas metopel, kelas pkm, kelas skripsi dan sebagainya. Masih banyak taretan yang ingin dicapai dari KPJ untuk kedepannya di usia organisasi yang masih muda ini.

Visi:

Misi:

Representasi: Rifqi Anugrah Tama

JHLGVol.2No.1 : Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization) Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia

Penulis: Deden Rafi Syafiq Rabbani

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau Trade Facilitation Agreement (TFA) WTO merupakan langkah yang signifikan maju untuk rezim perdagangan internasional, mewakili harapan baru untuk relevansi WTO. TFA adalah perjanjian multilateral pertama sejak pembentukan WTO di 1995 dan termasuk langkah-langkah baru untuk membantu negara berkembang membangun kapasitas, juga mempertimbangkan masalah regulasi dari anggota WTO. TFA perlu diinterpretasikan dengan tepat, kombinasi dari langkah-langkah pengembangan kapasitas, menjadi fokus peningkatan teknologi dan permohonan kebijakan, termasuk kebijakan setiap negara yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian lalu lintas perdagangan luar negeri. Kehadiran TFA juga dinilai akan mengurangi biaya perdagangan lintas batas, sekaligus meningkatkan perdagangan untuk negara berkembang dan memungkinkan anggota WTO untuk kontrol yang lebih baik arus perdagangan, melalui kombinasi perampingan prosedural dan regulasi kebijaksanaan. Melalui metode analisis normatif kualitatif, tulisan ini meneliti teori-teori hukum dan asas-asas serta kaidah yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional. Penulis menganalisis permasalahan berkaitan dengan jalannya perjanjian fasilitasi perdagangan dalam kerangka WTO serta dengan implemetasinya di Indonesia. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran TFA, memberikan dampak yang penting serta signifikan terhadap lalu lintas perdagangan internasional terutama menyangkut anggota WTO termasuk Indonesia. Kedua, pengaturan normatif TFA di Indonesia sudah diatur dalam beberapa produk hukum baik undang-undang maupun peraturan presiden, sehingga impelementasi kehadiran TFA mempengaruhi pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri dan ekspor impor.
Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Trade Facilitation Agreement, WTO (World Trade Organization)

Citation:
Rabbani, Deden Rafi Syafiq. Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

 

Full PDF

JHLGVol.2No.1 : Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional

Penulis: Danang Wahyu Setyo Adi

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Permasalahan hukum di tingkat internasional mengandung kompleksitas dan kerumitan yang lebih dibandingkan dengan konflik dalam suatu yurisdiksi wilayah tertentu. Hal tersebut dikarenakan permasalahan hukum internasional dapat melibatkan beberapa negara sekaligus dan mekanisme penyelesaian yang memerlukan upaya yang tidak sedikit. Seperti pada kasus yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan sengketa Laut China Selatan yang diajukan oleh Negara Filipina sebagai salah satu negara yang merasa memiliki hak atas Laut China Selatan. Filipina membawa kasus sengketa Laut China Selatan dengan Negara Tiongkok ini ke ranah Arbitrase Internasional. Filipina mendalilkan bahwasannya tindakan China yang membangun pulau-pulau buatan telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang. Kelanjutan analisis dari kasus ini akan dibahas lebih detail pada bagian di bawah ini.
Kata Kunci: Badan Arbitrase Nasional, China, Hukum Laut Internasional, Filipina, Sengketa Laut China Selatan

Citation:
Adi, Danang Wahyu Setyo. Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.1 : Analisa Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ)

Penulis: Dwi Imroatus Sholikah

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Hukum laut yang merupakan cabang dari hukum internasional telah berkembang sejak dulu dan mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan terkait peraturannya. Terlebih lagi hukum laut sangat berperan untuk membatasi daerah-daerah laut, daratan dan perairan suatu negara. Yang disini laut merupakan jalan yang sangat sering digunakan untuk menghubungkan suatu negara dengan negara lain untuk kepentingan perdagangan bahkan untuk kepentingan yang lainnya. Disisi lain adanya hukum laut internasional agar melindungi sumber daya alam agar tidak disalahgunakan. Mahkamah Internasional adalah untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggota. Lembaga ini juga memberikan pendapat atau nasihat kepada badan-badan resmi dan lembaga khusus yang dibentuk oleh PBB. Dalam pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Internasional mengacu pada konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang bersengketa. ICJ juga berpedoman pada kebiasaan internasional yang menjadi bukti praktik umum.
Kata Kunci: Hukum Laut Internasional, Konflik antara Peru dengan Chili, Mahkamah Internasional (ICJ)

Citation:
Sholikah, Dwi Imroatus. Analisa Penyelesaian Perbatasan Laut Antara Peru dengan Chili yang Diselesaikan Oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)