Search Results

Search Term: ham

Number of Results: 27


Official Partner: Kelompok Studi Penelitian dan Debat “Verfassung” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nama Organisasi: Kelompok Studi Penelitian dan Debat (KSPD) “Verfassung” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Deskripsi:

KSPD VERFASSUNG atau Kelompok Studi Penelitian dan Debat Verfasung FH UMS merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa fakultas hukum UMS untuk mengembangkan minat dan bakat dalam hal Kepenulisan dan Debat. Verfassung berdiri sejak tahun 2015.

Visi:

Menjadi pusat kajian ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan (Ilmu Hukum) yang mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menghasilkan karya nyata guna terciptanya mahasiswa yang unggul dan kompetitif.

Misi:

  1. Membentuk nalar kritis mahasiswa yang anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual melalui debat, penelitian dan penalaran;
  2. Menghasilkan karya nyata yang berbasis inovasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu mengatasi permasalahan di masyarakat;
  3. Ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah yang diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah, swasta maupun perguruan tinggi di seluruh Indonesia;
  4. Menerapkan sistem pengkaderan secara intensif dan berkelanjutan kepada setiap anggota.

Representasi: Anis Khairiyah

Official Partner: Komunitas Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Nama Organisasi: Komunitas Riset dan Debat (KRD) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Deskripsi:

Komunitas Riset & Debat FH UMM mewadahi minat dan bakat seluruh kerabat mahasiswa FH UMM dalam skill kepenulisan (riset) dan debat. Komunitas kami merupakan kumpulan beberapa mahasiswa yang ingin mengembangkan potensi mahasiswa hukum dalam hal keterampilan debat dan riset terutama dalam bidang hukum. Keterampilan debat dan riset merupakan salah satu kebutuhan utama sebagai seorang sarjana hukum. Terlebih lagi, hal ini diperlukan sebagai upaya revenue kedepannya agar mahasiswa yang bergabung dalam KRD FH UMM bisa memupuk pengetahuan tidak hanya hard skills namun jugs softskills. Terlebih, debat dan riset sangat memiliki korelasi yang sangat dekat dengan menjadi mahasiswa hukum.

Secara periodik kami melakukan latihan dan mengikuti setiap kompetisi debat dan karya tulis ilmiah serta legal opinion baik tingkat lokal, regional bahkan tingkat Nasional. Untuk hal debat, kami melakukan pelatihan intensif bekerja sama dengan senior-senior. Dimana, pelaksanaanya mengutamakan pembelajaran yang interaktif. Sedangkan, dalam hal kepenulisan juga seperti legal opinion, mahasiswa dilatih untuk melakukan riset dengan menganalisa serta mengkritisi suatu kasus melalui sebuah tulisan.

Komunitas Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) memiliki misi untuk meningkatkan mutu akademik mahasiswa yang tergabung di dalamnya. Hal ini yang mendasari KRD FH UMM tersebut untuk berproses bersama dalam kegiatan-kegiatan pada bidang kompetensi riset dan debat hukum yang dilakukan di dalam universitas maupun luar universitas. Selain daripada itu, hal ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pelatihan yang telah KRD FH UMM berikan agar terdapat manfaat sebesar-besarnya terutama bagi mahasiswa yang tergabung di dalamnya.

Representasi: Bayu Aji Satria

Official Partner: Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Nama Organisasi: Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman Mahasiswa Hukum (PUKASH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Deskripsi:

Lembaga Semi Otonom Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman Mahasiswa Hukum atau yang disingkat LSO-PUKASH merupakan Lembaga yang berada dibawah naungan fakultas hukum universitas muhammadiyah malang.
LSO-PUKASH berdiri pada 24 Januari 2012 dengan Motto nya yaitu “Bekerja Tanpa Intervensi Bekarya Penuh Prestasi”. Lembaga ini memiliki beberapa struktur keorganisasian terdiri dari Pengurus Inti (PI) dan Badan Pengurus Harian (BPH). PI dijabat Oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. BPH terdiri dari beberapa Departeman yaitu Dept. Keilmuan, Dept. Keislaman, Dept. Pengembangan Organisasi, Dept. Hubungan Masyarakat.

Visi:

Mencetak Mahasiswa Hukum yang Profesional, Humanis dan Relegius yang memiliki pemahaman disiplin ilmu hukum yang kuat dan pakar dibidangnya dalam rangka mewujudkan kampus islam dan ilmiah.

Misi:

  1. Mengamalkan ajaran islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan As Sunnah;
  2. Mengamalkan dan menghubungkan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian;
  3. Membina mahasiswa hukum yang bermoral, berintegritas, dan memiliki intelektualitas dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT;
  4. Membangun kesadaran mahasiswa hukum untuk berdiskusi dan mengkaji serta berkontribusi bagi bangsa dan negara melalui kegiatan-kegiatan ilmiah berbasis penelitian;
  5. Melakukan advokasi terkait persoalan persoalan hukum baik regional maupun nasional;
  6. Membina dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum dan keislaman seluruh kader.

Representasi: Muhammad Raihan Imam

JHLGVol.1No.5 : Singgasana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Dialektika Universalisme Vs. Partikularisme HAM (Komentar terhadap Putusan MK 88/PUU-XIV/2016)

Penulis: Febriansyah Ramadhan dan Luthfi Marfungah

Tema: Hukum Pemerintahan

ABSTRAK
Artikel ini akan mengurai peniliaian terhadap perempuan dilihat dari kacamata universalisme vs. partikularisme HAM dalam Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut adalah mengenai syarat gender atau keharusan memiliki istri dalam pengisian Sultan Yogyakarta. Tudingan diskriminasi yang disematkan para pemohon dan hakim MK terhadap syarat tersebut akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Headline atau argumentasi utama yang dibangun oleh para pemohon melalui kuasanya dan juga kesembilan hakim MK adalah “negara tidak boleh mengintervensi Keistimewaan Keraton Yogyakarta”. Dalam kacamata para pemohon, intervensi dilakukan dalam bentuk pengaturan di UU KDIY yang tidak memberi kesempatan perempuan. Padahal perlu diingat, ratio legis dari pembentukan aturan itu karena disandarkan pada alasan sejarah, dimana kedudukan Sultan selalu diisi oleh laki-laki selama berpuluh-puluh tahun. Lantas, siapakah sebenarnya yang mengintervensi, undang-undang, cara berfikir hakim atau para pemohon yang justru menilai kearifan keraton dengan pendekatan diskriminasi yang disandarkan para prinsip-prinsip universal? Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang akan menggali bahan-bahan hukum mulai dari sumber-sumber hukum formil dan beberapa literatur kepustakaan. Manfaat penelitian ini adalah untuk menghilangkan preseden buruk dalam tradisi kenegaraan kita yang sering menilai hal-hal bersifat kearifan lokal dengan pendekatan universalisme HAM.
Kata Kunci: Partikularisme HAM, Singgasana Keraton, Universalisme

Citation:
Ramadhan, Febriansyah dan Luthfi Marfungah. Singgasana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Dialektika Universalisme Vs. Partikularisme HAM (Komentar terhadap Putusan MK 88/PUU-XIV/2016). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.3 : Studi Normatif Terhadap Masa Iddah bagi Wanita yang Hamil dengan Laki-Laki Lain (Analisis Penetapan Hakim PA Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA)

Penulis: Paramita Widyanti

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Dalam Studi kasus penetapan hakim Pengadilan Agama, terdapat pertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimana hakim bertentangan aturan yang ada pada Pasal 153 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam terkait masa Iddah wanita yang hamil. Dijelaskan bahwa masa Iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan. Namun disini hakim dalam dasar pertimbangannya dapat bertentangan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam terkait Nikah Hamil. Namun bila kita teliti lebih lanjut hal tersebut akan bertentangan pula dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam terkait Larangan Perkawinan. Bila melihat salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka hal tersebut tidak memberikan keadilan pada pihak suami. Sebab telah jelas yang melakukan kesalahan adalah wanita tersebut dengan melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain hingga menyebabkan dia hamil.
Kata Kunci: Larangan Perkawinan, Nikah Hamil, Wanita Hamil dengan Laki-Laki Lain

Citation:

Widyanti, Paramita. Studi Normatif Terhadap Masa Iddah bagi Wanita yang Hamil dengan Laki-Laki Lain (Analisis Penetapan Hakim PA Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.4 (Tema Hukum Perdata)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.4 April 2021 Tema Hukum Perdata

Full PDF

_______________________________

Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini
Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said)

Kastania Lintang
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik

Maudy Andreana Lestari, Dewi Ari Shia Wase Meliala, Puja Anudiwanti, Nasya Nurul Amalina
Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber

Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, Thufail Rozaan
Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia

Seventina Monda Devita
Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional

JHLGVol.2No.4 : Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia

Penulis: Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, Thufail Rozaan

Tema: Hukum Perdata

ABSTRAK
Dari 32 Juta peserta BPJS Kesehatan, hanya 16 Juta yang patuh untuk membayar. Kondisi ini tentu berdampak buruk terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang terus menerus mengalami defisit yang salah satunya disebabkan karena rendahnya kepatuhan Peserta Mandiri untuk membayar iuran. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat faktor yang mempegaruhi penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu Hukum dan aturannya sendiri, Fasilitas penegakan hukum yang memadai, Kesadaran dan Kepastian Hukum serta perilaku masyarakat, dan Mental aparat penegak hukum. Meninjau indikator yang ada, maka permasalahan mendasar yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan Peserta Mandiri untuk membayar iuran adalah rendahnya kesadaran hukum peserta.
Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Kepatuhan Pembayaran, Kesadaran Hukum, Pembayaran Iuran Mandiri

Citation:
Yusro, Mochammad Abizar dkk. Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Official Partner: Forum Riset dan Debat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negara “Veteran” Jakarta

Nama Organisasi: Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negara “Veteran” Jakarta

Deskripsi:

Forum Riset dan Debat Mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta (FRDM) merupakan organisasi wadah mahasiswa intelektual yang penuh dengan kreativitas baik dalam segi teoritis maupun praktis dalam mengembangkan potensi dan kemampuan diri. FRDM memfokuskan pada dua kegiatan. Yang pertama adalah Riset, dengan mengirimkan delegasi-delegasi terbaik untuk mengikuti perlombaan riset ilmiah di bidang hukum di mana pada umumnya seluruh peserta diharuskan membuat Karya Tulis Ilmiah dengan topik yang diberikan oleh pihak panitia. Yang kedua adalah Debat, dengan mengirimkan delegasi-delegasi terbaik untuk mengikuti lomba debat hukum nasional di mana seluruh peserta yang dibagi menjadi tim pro dan tim kontra dapat mengungkapkan argumentasiargumentasi mengenai analisisnya terhadap suatu permasalahan.

Visi:

FRDM FH UPNVJ bertujuan untuk melatih serta mengembangkan potensi mahasiswa Fakultas Hukum di bidang akademik berupa argumentasi, penelitian, debat, dan penulisan.

Misi:

  1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam praktik berargumentasi dalam bentuk lisan dan tulisan.
  2. Meningkatkan pemahaman dalam berargumen dan penulisan sesuai dengan pedoman.
  3. Menjadikan ilmu hukum sebagai ilmu terapan.
  4. Mengasah analisa mahasiswa terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.
  5. Membentuk anggota FRDM FH Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang berjiwa Pancasila.

Representasi: Ratna

Official Partner: Forum Kajian Keilmuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Nama Organisasi: Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember

Deskripsi:

FK2H didirikan sebagai wadah pengembangan potensi, minat dan bakat mahasiswa FH UNEJ yang memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan intelektual melalui pendekatan integral dengan beragam perspektif, baik hukum, ekonomi, sosial dan politik.

FK2H identik dengan argumentasi, ekspresi ide-ide, analisis kritis dan solusi. FK2H mencoba mendefinisikan ulang peran dan kontribusi pemuda dengan tujuan untuk memberikan solusi yang bersifat terapan mengenai permasalahan yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. FK2H mengembangkan paradigma untuk menghasilkan para pemuda yang bertanggung jawab secara intelektual, moral dan sosial. Oleh karena itu, FK2H terus berkomitmen mempertahankan tradisi akademis yang berjiwa sosial terhadap para anggotanya. FK2H juga menjaga budaya yang telah terbangun sejak awal berdiri untuk saling menjunjung tinggi gagasan, karya, inovasi, kreativitas dan dedikasi.

FK2H bertransformasi untuk unggul dalam pemikiran dan untuk turut berupaya menjadi katalisator perubahan besar oleh para pemuda Indonesia. Dalam proses transformasi tersebut, FK2H terus mengevaluasi apa yang harus diperbaiki, meneruskan dan mengembangkan apa yang sudah berjalan untuk menjadi lebih baik lagi.

Visi:

Terwujudnya insan akademis yang aktif dalam ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum.

Misi:

  1. Optimalisasi dan peningkatan pemahaman keilmuan dalam bidang penelitian hukum dan penalaran ilmiah;
  2. Menjadikan FK2H sebagai lembaga kajian keilmuan yang responsif dan proaktif terhadap dinamika hukum;
  3. Membangun FK2H sebagai lembaga keilmuan mahasiswa yang mendorong terwujudnya kampus riset.

Representasi: Vicko Taniady

Distribution Partner

Dalam rangka menyebarluaskan informasi Jurnal Hukum Lex Generalis (JHLG) terutama di kalangan akademisi hukum di seluruh Indonesia, kami menyusun program Kerjasama Inklusif dengan lembaga riset hukum yang tidak diragukan lagi sepak terjangnya dalam dunia penulisan hukum. Adapun tujuan utama kami adalah mengkampanyekan pentingnya menulis jurnal serta untuk menunjukkan ke permukaan akan potensi-potensi pemikiran hukum dari anggota-anggota lembaga riset selaku Official Partner kami. Berikut adalah daftar lembaga-lembaga riset yang telah berjasa dalam menyebarluaskan informasi mengenai kami.

  1. Association of Tadulako Law Research and Debaters (ATLAS) Fakultas Hukum Universitas Tadulako
  2. Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  3. Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
  4. Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
  5. Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember
  6. Forum Kajian Penalaran Hukum dan Karya Tulis Ilmiah (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
  7. Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negara “Veteran” Jakarta
  8. Forum Studi Ilmiah Islam (FOSIL) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
  9. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI)
  10. Kelompok Studi Hukum (KSH) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
  11. Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  12. Kelompok Studi Penelitian dan Debat (KSPD) “Verfassung” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
  13. Komunitas Pelayar Jusititia (KPJ) Fakultas Hukum Universitas Riau
  14. Komunitas Riset dan Debat (KRD) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
  15. Legal Drafting Community and Society (LEGACY) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
  16. Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  17. Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  18. Lembaga Riset dan Debat (LRD) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
  19. Lingkar Studi Mahasiswa Hukum Tata Negara (LIMTARA) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa
  20. Majlis Kajian Studi Islam dan Hukum (MAKASIH) LSO Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
  21. Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman Mahasiswa Hukum (PUKASH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Kerjasama dengan lembaga-lembaga riset tersebut bersifat semi formal dan sukarela. Artinya, tidak memerlukan legalitas yang birokratif, cukup mengirim satu orang representasi resmi sebagai jembatan informasi antara JHLG dengan lembaga riset yang bersangkutan. Secara sukarela maksudnya sejauh ini kami tidak memberikan beban kewajiban apapun, bahkan dalam hal penyebarluasan informasi dari kami, semua dikembalikan ke kebijakan portal informasi dan komunikasi serta hubungan internal dan eksternal masing-masing lembaga riset. Official Partner dapat menggunakan medium apapun baik sosial media maupun grup-grup tertentu. Dapat langsung menyebarluaskan flyer dari kami ataupun melakukan editing sesuai Standard Operational Procedure / Design Template milik Official Partner sendiri.

Walaupun begitu, kami juga memberikan beberapa benefit begi para Official Partner. Benefit tersebut pertama, setiap tulisan yang dikirimkan oleh anggota Official Partner mendapat rekomendasi oleh Editor yang ditujukan kepada Mitra Bestari (keputusan tetap di tangan Mitra Bestari). Kedua, akses gratis ke basis data dan acara-acara JHLG. Ketiga, bagi hasil dari setiap paid publication yang merupakan referensi Official Partner. Keempat, dimuat dalam laman khusus baik pada awalan jurnal maupun website JHLG. Kelima, apabila JHLG pada tahun 2022 telah mendapat akreditasi Sinta, Official Partner berkesempatan mendapat slot publikasi gratis.

Selain Official Partner, kami juga menerima Individual Partner. Yaitu mahasiswa aktif yang “dianggap” mewakili kampusnya untuk menyebarluaskan informasi dari kami ke sivitas akademika di kampusnya. Hal tersebut dimungkinkan untuk membuka unofficial partnership karena tidak memiliki lembaga riset ataupun lembaga riset di kampus yang bersangkutan tidak bekerjasama secara resmi dengan JHLG. Keberadaan Individual Partner juga sama pentingnya dengan Official Partner karena dapat membuat sivitas akademika di kampusnya mendapat informasi penting terkait edisi terbaru maupun Call for Paper serta acara-acara JHLG.

Berminat menjadi Official Partner maupun Individual Partner? Silahkan hubungi kami melalui WA di 08974720404 atau klik tautan ini.