Search Results

Search Term: hak atas tanah

Number of Results: 6


JHLGVol.1No.6 : Hak Menguasai dari Desa Atas Tanah, Hak-Hak Individual Atas Tanah, Konversi Hak Atas Tanah Swapraja

Penulis: Vanessa Virgonia, Kevin Girsang, Marina All Bright br. Hombing, Asyraf Nabil Lantong dan Wandha E.F. Heristianora

Tema: Hukum Agraria

ABSTRAK
Hak menguasai dari desa atas tanah merupakan hak ulayat yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), yaitu tanah bersama para masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang didalamnya ada wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat di suatu wilayah tertentu. Wewenang dan kewajiban mengenai hak individual atas tanah dapat ditemukan pada Pasal 4, 6 , dan 9 UUPA yang dibagi menjadi hak individual primer dan hak individual sekunder yang telah mengalami konversi hak atas tanah swapraja yang semula tunduk pada sistem hukum lama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat dan Hukum adat ke sistem baru yang diatur di dalam UUPA. Tujuan dari konversi ini adalah sebagai bentuk unifikasi dan mewujudkan kesederhanaan hukum pertanahan Indonesia guna mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi negara dan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat

Citation:
Virgonia, Vanessa, dkk.. Hak Menguasai dari Desa Atas Tanah, Hak-Hak Individual Atas Tanah, Konversi Hak Atas Tanah Swapraja. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.6 (September 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.6 : Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang di Atas dan di Bawah Permukaan Tanah (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Negara Amerika Serikat dan Negara Belanda)

Penulis: Hary Stiawan

Tema: Hukum Agraria

ABSTRAK
Penelitian ini befokus pada pengaturan perjanjian sewa-menyewa ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Terdapat kekosongan hukum akibat ketiadaan pengaturan yang komprehensif terhadap kepemilikan ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Hal ini mempengaruhi sewa-menyewa atas ruang tersebut. Penelitian dilakukan dengan menganalisis konsep serta problematika pengaturan hukum terhadap kepemilikan dan perjanjian sewa-menyewa ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Selain itu, juga menganalisis pengaturan hukum terhadap hak dan kewajiban pemilik tanah atas konsep kepemilikan dan perjanjian sewa-menyewa ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan komparasi antara negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan ditafsirkan menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi komparatif, dan interpretasi futuris. Hasil penelitian adalah pengaturan perjanjian sewa-menyewa ruang di atas dan di bawah permukaan tanah dapat dilakukan. Pengaturan hukum tersebut diatur melalui konsep kepemilikan dan penyewaan yang menentukan hak dan kewajiban pemilik dan penyewa ruang. Bentuk pengaturan hukum melalui revisi peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kata Kunci: Konsep Kepemilikan dan Sewa-Menyewa, Perjanjian Sewa-Menyewa, Ruang di Atas dan di Bawah Permukaan Tanah

Citation:
Stiawan, Hary. Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang di Atas dan di Bawah Permukaan Tanah (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Negara Amerika Serikat dan Negara Belanda). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.6 (September 2020).

 

Full PDF

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.6 (Tema Hukum Agraria)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.6 September 2020 Tema Hukum Agraria

Full PDF

_______________________________

Guardino Ibrahim Fahmi dkk.
Reformasi Pengadaan Lahan Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT Sebagai Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah di Indonesia

Harvi Fikri Ramesa
Analisis Makna Kata Keseimbangan dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Hary Stiawan
Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang di Atas dan di Bawah Permukaan Tanah (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Negara Amerika Serikat dan Negara Belanda)

Vanessa Virgonia dkk.
Hak Menguasai dari Desa Atas Tanah, Hak-Hak Individual atas Tanah, Konversi Hak Atas Tanah Swapraja

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation AgreementĀ (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

JHLGVol.1No.8 : Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology

Penulis: Linda Dewi Rahayu

Tema: Hukum Lingkungan

ABSTRAK
Pada usia kemerdekan NKRI yang sudah mendekati usia satu abad, konsep impian negara kesejahteraan faktanya hanya sebatas retorika dan belum mempunyai ruh yang sesuai dengan amanat konstitusi. Kemasan Hukum yang dibalut dalam teks peraturan perundang-undangan seakan selalu kurang mampu menciptakan keadilan lingkungan hidup dan perlindungan atas hak sipil politik dan hak sosial ekonomi rakyat dalam setiap pasalnya. Sejak masa kolonial terdapat berbagai sistem tenurial yang diterapkan oleh berbagai komunitas adat di Indonesia bertentangan dengan kerangka hukum yang mendukung kontrol negara terhadap tanah-tanah hutan dan teritorialisasi penguasaan hutan, yang merupakan cara dimana kekuasaan negara atas wilayah hutan berlaku pada batas-batas wilayah hutan yang dterapkan secara politis oleh negara. Padahal seharusnya kehadiran hukum bermakna dapat menghadirkan ketertiban dan perlindungan terhadap hak demokrasi masyarakat selaku obyek hukum. Selalu kepentingan golongan tertentu yang lebih didahulukan dibandingkan kepentingan rakyat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan teknik analisis hermeneutika hukum. Sehingga dapat ditelisik entitas homogen sebagai kritik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menggunakan konsep Feminist Political Ecology, sehingga dapat dilihat pada realita bahwasanya perempuan adat belum memperoleh pengakuan yang utuh sebagai penyandang hak tambahan.
Kata Kunci: Entitas Homogen, Feminist Political Ecology, UU Kehutanan

Citation:
Rahayu, Linda Dewi. Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.8 (November 2020).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.6 : Reformasi Pengadaan Lahan Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT sebagai Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah di Indonesia

Penulis: Guardino Ibrahim Fahmi dan Fazal Akmal Musyarri

Tema: Hukum Agraria

ABSTRAK
Pembebasan lahan merupakan problematika yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berbagai permasalahan tentang pembebasan lahan dapat menghambat perkembangan ekonomi dan menambah kesenjangan pembangunan di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk terus mendukung dan mensukseskan program pembebasan lahan. Masalah yang sering dihadapi dalam proses pengadaan tanah adalah sengketa pertanahan disamping sengketa hukum. Berbagai sengketa yang ada berpotensi menghambat pembangunan suatu proyek infrastruktur, bahkan tak jarang proyek infrastruktur tersebut menjadi terbengkalai hingga bertahun-tahun. Disinilah untuk selanjutnya penegakan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diharapkan dapat menjadi sarana kelancaran proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya infrastruktur. Menurut undang-undang a quo, pengadaan tanah untuk infrastruktur ditetapkan oleh Gubernur melalui surat keputusan untuk menunjuk suatu wilayah sebagai lahan pembangunan infrastruktur. Apabila terdapat keberatan, maka akandiajukan gugatan ke PTUN. Apabila terdapat sisa pengadaan tanah yang belum dibebaskan, maka akan kembali ke siklus administrasi awal. Hal tersebut tentu membuat penyelesaian sengketa menjadi lebih lama dan rumit sehingga terkesan kurang efektif. Terlebih lagi, apabila suatu infrastruktur yang akan dibangun merupakan proyek strategis pemerintah. Sehingga penulis menggagas suatu grand design berupa Sistem Peradilan Agraria Terpadu (SPAT) yang mengkolaborasikan antara beberapa ranah hukum, mengingat hukum agraria sulit dikategorisasi ke dalam ranah hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum admimistrasi. Penangananan hukum agraria tidak dapat ditangani melalui hukum acara yang ada saat ini, sehingga membutuhkan hukum acara yang lebih khusus dan terpadu. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. SPAT adalah sistem peradilan terpadu khusus untuk mengadili sengketa di bidang hukum agraria, yang tidak hanya menggunakan hukum positif dalam peraturan perundang-undangan, namun juga mengakomodasi hukum adat yang berlaku. SPAT diimplementasikan melalui Pengadilan Agraria dengan memberdayakan hakim khusus ekspertasi hukum agraria. Dalam sengketa agraria khususnya persiapan pengadaan lahan untuk tanah yang akan dibangun infrastruktur, pemerintah mengajukan permohonan penetapan lahan. Lalu pengadilan membuktikan dengan melakukan peninjauan empiris mengenai lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan infrastruktur. Dikarenakan berlaku terhadap masyarakat maupun masyarakat hukum adat, sehingga hukum yang digunakan tidak hanya hukum positif namun juga hukum yang berlaku di masyarakat suatu daerah. Dengan dibentuk dan diimplementasikannya SPAT ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga kesenjangan antar wilayah di Indonesia dapat diminimalisir.
Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur, Pengadaan Lahan, Sistem Peradilan Agraria Terpadu (SPAT)

Citation:
Fahmi, Guardino Ibrahim. Reformasi Pengadaan Lahan Pembangunan Infrastruktur Melalui SPAT sebagai Upaya Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.6 (September 2020).

 

Full PDF