Search Results

Search Term: hak asasi manusia

Number of Results: 8


Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.9 (Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.9 Desember 2020 Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia

Full PDF

_______________________________

Fazal Akmal Musyarri
Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal

Fery Rochmad Ramadhan
Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayan Minoritas di Indonesia

Gina Sabrina
Refleksi Akur Sunda Wiwitan dan Pengakuan Negara

JHLGVol.2No.3 : Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan

Penulis: Apriska Widiangela, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Konflik Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lamandau dan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) terkait pembukaan hutan adat Kinipan masih berkepanjangan. Pengakuan MHA masih menjadi perdebatan lantaran ketidakjelasan sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Belum diakuinya eksistensi MHA Laman Kinipan mengakibatkan minimnya perlindungan hukum. Hal ini diperparah ketika Pemda Kabupaten Lamandau menerbitkan perizinan bagi PT SML dengan melanggar asas Good Governance. Akibatnya hak-hak MHA Laman Kinipan terciderai. Pemda Kabupaten Lamandau seharusnya mulai mengakui eksistensi MHA Laman Kinipan dan meninjau kembali perizinan yang diterbitkan bagi PT SML.
Kata Kunci: Good Governance, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Laman Kinipan, Sistem Hukum Nasional

Citation:
Widiangela, Apriska, Ika Putri Rahayu dan Lailatul Komaria. Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.2 : Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Penulis: Ahmad Habib Al Fikry

Tema: Hukum Islam

ABSTRAK
Pedofilia sebagai perilaku seksual abnormal yang melibatkan anak sebagai korban, menjadi perhatian karena data menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Selain menciderai hak perlindungan anak, pedofilia juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia menjalankan amanat konstitusi dengan memberikan kepastian hukum melalui berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Salah satu diskursus yang diatur di dalamnya adalah sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak guna memberikan efek jera dan menghentikan perbuatan. Tindakan kebiri kimia menjadi salah satu sanksi pidana yang mengancam pedofil. Tata cara tindakan ini diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Disahkannya peraturan tersebut, menuai pro kontra dari masyarakat. Penulis tertarik untuk meneliti diskursus ini dalam perspektif hukum islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukuman kebiri kimia dalam hukum islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sumber hukum islam, dan kasus sehingga ditemukan bahwa hukuman kebiri kimia merupakan hukuman tadzir. Hal tersebut dapat menjadi dasar pengetahuan bahwa hukuman ini dapat berlaku dan hakim dapat memutus. Dalam hal penentuan hukuman, hukum pidana islam mengenal pertimbangan unsur formal, materil, dan moral. Menurut penulis, pedofilia merupakan perbuatan yang telah memenuhi ketiga unsur tersebut sehingga dapat dikenai hukuman atau jarimah. Hukumannya disebut tadzir, merupakan hukuman yang diputus oleh hakim sebagai upaya pencegahan bagi pelaku supaya tidak melakukan kejahatan kembali. Hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang memperhatikan pelaku dan korban. Dalam hal ini pelaku hanya akan ditekan hasrat seksual tanpa menghilangkannya. Selain itu, pelaku juga mendapatkan rehabilitasi. Adapun korban akan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Kata Kunci: Hukum Islam, Kebiri Kimia, Pedofilia

Citation:
Al Fikry, Ahmad Habib. Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.2 (Februari 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.9 : Refleksi Akur Sunda Wiwitan dan Pengakuan Negara

Penulis: Gina Sabrina

Tema: Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK
Pengakuan menjadi hal yang mendasar dan penting dalam konsep hak asasi manusia melalui pengakuan pemenuhan terhadap hak-hak lainnya baru dapat terwujud secara optimal. Namun, pengakuan terhadap penganut aliran kepercayaan di Indonesia menemukan jalan terjal karena tidak mendapat pengakuan dari negara. Alih-alih pengakuan, bahkan negara kerap kali menjadi aktor yang melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya. Pembatasan ini berujung pada ketidakadilan struktural yang membuat diskriminasi atas pemenuhan hak lainnya. Tulisan ini akan merefleksikan bagaimana pengakuan negara terhadap aliran kepercayaan serta jalan panjang yang harus ditempuh oleh para penganut untuk dapat diakui oleh negara. Sebuah usaha panjang dari rangkaian peristiwa diskriminasi untuk mendapat pengakuan dan pemulihan terhadap hak dasarnya sebagai manusia.
Kata Kunci: Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Negara, Pengakuan Negara

Citation:
Sabrina, Gina. Refleksi Akur Sunda Wiwitan dan Pengakuan Negara. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.9 : Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayan Minoritas di Indonesia

Penulis: Fery Rochmad Ramadhan, Fazal Akmal Musyarri dan Maya Maulidya Nasmi

Tema: Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemajemukan budaya di dalamnya, termasuk agama yang dianut oleh masyarakat. Namun fakta di lapangan, hanya agama dan kepercayaan mayoritas saja yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Padahal di dalam konstitusi tidak ada peraturan yang mengharuskan setiap warga negara menganut enam agama mayoritas tersebut. Artinya, agama minoritas selain enam agama tersebut diperbolehkan berkembang di Indonesia asalkan masih dalam batas kewajaran. Konstitusi yang mengandung peraturan yang membahas kebebasan beragama diantaranya tercantum dalam Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun jika diperhatikan baik-baik, Undang-Undang tersebut berisi pernyataan yang dapat menimbulkan salah penafsiran. Salah penafsiran tersebut dapat berakibat fatal terutama bagi penganut agama minoritas di luar agama yang diakui di Indonesia. Akibat paling jelas adalah adanya diskriminasi terhadap golongan minoritas tersebut, baik dalam hal kekerasan fisik maupun di bidang administrasi. Contohnya, masyarakat Ahmadiyah yang tidak tenang dalam menjalankan ibadah dan masyarakat Sunda Wiwitan yang hingga saat ini sulit mendapatkan surat-surat administrasi resmi karena terbentur dengan masalah kolom agama. Selama ini, agama dan kepercayaan minoritas eksistensinya kurang diakui bahkan cenderung dianggap sesat oleh masyarakat. Padahal, mereka juga memiliki hak yang meliputi hak internal dan hak eksternal kebebasan beragama yang seharusnya tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Jika ditelusuri ke belakang, ternyata salah satu penyebabnya adalah kerancuan pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama itu tadi.
Kata Kunci: Agama dan Kepercayaan, Hak Asasi Manusia, UU PNPS

Citation:
Ramadhan, Fery Rochmad, dkk.. Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayan Minoritas di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.9 : Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal

Penulis: Fazal Akmal Musyarri

Tema: Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK
Aksi Terorisme merupakan bentuk kejahatan nyata yang pernah menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Bahkan, di akhir 2020 ini, ditemukan jejak gembong yang disinyalir merupakan pelatihan terorisme di wilayah Jawa Barat. Hal ini mendorong bukan saja kajian mengenai kejahatan terorisme tapi juga perlu untuk memikirkan nasib dari orang-orang yang menjadi korban tindak pidana terorisme sebagai suatu Extra Ordinary Crime. Terorisme dikatakan sangat jahat karena sifatnya yang terorganisir dan dapat menimbulkan korban nyawa, luka fisik, hingga kerugian baik secara materiil maupun non-materiil. Hal inilah yang perlu dibahas juga dalam perspektif hukum. Bukan hanya dari segi normatif karena pada dasarnya, pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap korban terorisme masih menimbulkan tanda tanya dalam kondisi pelaku yang meninggal dunia atau belum ditemukannya sindikasi yang bertanggungjawab terhadap aksi terorisme. Oleh karena itulah di dalam tulisan ini akan dibahas mengenai ganti rugi korban terorisme tidak hanya dari pandangan normatif akan tetapi juga sosio-legal.
Kata Kunci: Ganti Rugi Terorisme, Sosio-Legal, Tindak Pidana Terorisme

Citation:
Musyarri, Fazal Akmal. Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.6 : Analisis Makna Kata “Keseimbangan” Dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Penulis: Harvi Fikri Ramesa

Tema: Hukum Agraria

ABSTRAK
Pengadaan tanah ialah suatu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Dasarnya ialah pengadaan tanah harus memperhatikan Prinsip Keseimbangan, dan hal itu secara implisit dijelaskan dalam Pasal 9 (1). Makna kata keseimbangan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa maksudnya. Sehingga timbul kekaburan norma, yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan berdampak terhadap bagaimana upaya menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Ketidakjelasan pasal tersebut kemudian diajukan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pengujian Pasal 9 (1) dan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut ditolak seluruhnya. Konsekuensinya, prinsip keseimbangan tidak hadir dalam proses pengadaan tanah. Hal itu dibuktikan dengan tingginya angka konflik agraria di sektor Infrastruktur. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat pada tahun 2017 terdapat 94 konflik agraria yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan mendasarkan kepada bahan hukum primer serta sekunder, kemudian proses analisisnya menggunakan teknik analisis bahan hukum yaitu interpretasi hukum, yang bertujuan untuk menguraikan dan mengetahui maksud kata keseimbangan dalam Pasal 9 (1). Dalam penyusunan analisis makna kata keseimbangan ini digunakan model penalaran induksi atau dari umum ke khusus. Dari hasil penelitian ini menghasilkan suatu temuan atau simpulan bahwa prinsip keseimbangan yang ideal dalam pengadaan tanah harus ada baik dalam segi substansi pengaturan pengadaan tanah dan segi prosedural pengadaan tanah. Untuk mewujudkan keseimbangan yang ideal di antara dua segi tersebut, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Ganti rugi yang layak.
Kata Kunci: Keseimbangan, Konflik Agraria, Pengadaan Tanah

Citation:
Ramesa, Harvi Fikri. Analisis Makna Kata “Keseimbangan” dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.6 (September 2020).

 

Full PDF

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)