Search Results

Search Term: filsafat hukum

Number of Results: 8


JHLGVol.1No.7 : Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan Etika Profesi

Penulis: Adityadarma Bagus P.S.P, Dona Sri Sunardi Wijayanti, Irene Fransisca Liemanto, Qonrezti Shebilla Kalia dan Andika Cahyo Bintoro

Tema: Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi

ABSTRAK
Beberapa contoh kasus penelantaran klien oleh advokat nakal atau advokat hitam menjadi refleksi bahwasannya pengaturan mengenai kode etik untuk profesi advokat di Indonesia belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi urgensi perdana bahwasannya etika profesi merupakan hal yang berperan penting dalam penegakan kedisiplinan, kehormatan serta keluhuran dari suatu profesi secara umum, baik perkumpulan maupun individu yang berprofesi sebagai advokat. Kemudian, kode etik sebagai bentuk dari etika profesi tersebut tidak hanya berhenti di tataran pemikiran maupun teori, melainkan juga harus diterapkan secara praktek di lapangan. Etika profesi menurut kajian komprehensif filsafat hukum sangat diperlukan untuk menegakkan marwah profesi advokat baik dari hulu hingga ke hilir, terutama ketika membahas mengenai moralitas. Dalam tulisan ini, penulis mengambil contoh kasus Joko Sriwidodo sebagai gambaran.
Kata Kunci: Etika Profesi, Filsafat Hukum, Kode Etik Advokat, Moralitas

Citation:
P.S.P., Adityadarma Bagus, dkk.. Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan Etika Profesi. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.7 (Oktober 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.7 (Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.7 Oktober 2020 Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi

Full PDF

_______________________________

Adityadarma Bagus P.S.P. dkk.
Pandangan Filsafat Hukum Terkait dengan Etika Profesi

Fazal Akmal Musyarri
Anotasi atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Moh. Rif’an dkk.
Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

JHLGVol.1No.7 : Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision

Penulis: Moh. Rif’an, Muhammad Akbar Nursasmita, Fazal Akmal Musyarri, Danang Wahyu Setyo Adi dan Elsa Assari

Tema: Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi

ABSTRAK
Di dunia, terdapat dua sistem hukum yang banyak digunakan oleh negara-negara yaitu Civil Law atau Eropa Kontinental dan Common Law atau Anglo Saxon. Dua sistem hukum tersebut memiliki karakteristik masing-masing yang menghasilkan keunggulan dan kelemahan. Secara sederhana, Civil Law menuntut adanya kepastian hukum dengan digunakannya peraturan perundang-undangan sebagai rujukan utama. Sedangkan Common Law menuntut kebaruan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat dengan menyandarkan pertimbangan putusan hakim kepada putusan terdahulu. Hal ini tentu saja menimbulkan pertentangan secara filsafati dan memaksa alam pikir untuk memilih mana sistem yang paling ideal untuk digunakan. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis dilematika antara dua sistem hukum tersebut secara komprehensif.
Kata Kunci: Civil Law/Eropa Kontinental, Common Law/Anglo Saxon, Keadilan, Sistem Hukum

Citation:
Rif’an, Moh.. Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.7 (Oktober 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.7 : Anotasi atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Penulis: Fazal Akmal Musyarri

Tema: Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Profesi Hukum

ABSTRAK
Wacana mengenai pengaturan matang Pendidikan Karakter mengemuka beberapa beberapa waktu terakhir. Hal ini karena pendidikan akademik belum walaupun mempengaruhi intelegensia akan tetapi belum tentu membangun karakter seorang manusia. Di titik inilah diperlukan adanya Pendidikan Karakter yang bukan hanya menyokong kebutuhan akademik akan tetapi juga sifat dan karakter Sehingga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai mengembangkan sistem Pendidikan Karakter yang diejawantahkan melalui sistem pendidikan nasional dan diterapkan di sekolah-sekolah nusantara. Secara normatif, pengaturan tentang Pendidikan Karakter tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi dari Pendidikan Karakter dan efektivitasnya disesuaikan dengan pemikiran esensial Ki Hadar Dewantara.
Kata Kunci: Hukum Pendidikan, Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Citation:
Musyarri, Fazal Akmal. Anotasi atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.7 (Oktober 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Reviewer

Tema Hukum Internasional: Amanda Eugenia Soeliongan, S.H., M.H.

Tema Hukum Islam: Nurul Ula Ulya, S.H., M.H.

Tema Hukum Adat: Moh. Rif’an, S.H., M.H.

Tema Hukum Perdata: Fazal Akmal Musyarri, S.H., M.H.

Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan: Xavier Nugraha, S.H.

Tema Hukum Keluarga: Dimas Auliya Fikri Bil Fili, S.H., M.Kn.

Tema Hukum Pidana: Muh. Sutri Mansyah, S.H., M.H.

Tema Hukum Pemerintahan: Josua Satria Collins, S.H.

Tema Hukum Agraria: M. Fikri Alan, S.H., M.H.

Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum: Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H.

Tema Hukum Lingkungan: Linda Dewi Rahayu, S.H., M.H.

Tema Hukum dan HAM: Fery Rochmad Ramadhan, S.H.

About

Jurnal Hukum Lex Generalis merupakan wadah yang dibentuk untuk menampung karya-karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan Hukum di beberapa bidang secara umum. Jurnal Hukum Lex Generalis menggunakan sistem penelaahan sejawat (Peer Review) untuk menyeleksi naskah yang masuk dan dipublikasikan. Sesuai dengan namanya yaitu “Lex Generalis” yang merupakan Bahasa Latin yang berarti “Hukum Umum”, Jurnal Hukum ini juga bermuatan karya-karya sivitas akademisi hukum. Pada umumnya tulisan yang ditampung merupakan makalah, opini hukum, artikel dan karya tulis ilmiah residu dari tugas kuliah maupun yang telah diperlombakan. Namun demikian, Editorial tetap menjaga kelayakan dan validitas karya tulis dengan mensyaratkan pencantuman sumber-sumber ilmiah dan sumber hukum. Sitasi yang demikian diwujudkan dalam bentuk catatan kaki (Footnote) dan daftar pustaka (Bibliography) dalam setiap tulisan yang termuat.

Tujuan utama dari Jurnal Hukum Lex Generalis ini adalah menjadi garda rujukan bagi sivitas akademika yang sedang menulis baik untuk keperluan tugas maupun penulisan ilmiah lainnya. Selain itu tujuan lain dari Jurnal Hukum Lex Generalis adalah untuk menjadi wadah yang menampung tulisan-tulisan anda dan untuk menambah wawasan pembaca baik sivitas hukum, akademisi, praktisi dan masyarakat umum. Beberapa tulisan yang dimuat memiliki topik yang menarik untuk diangkat dan mudah-mudahan juga dapat dipahami oleh orang awam. Diharapkan dengan peluncuran Jurnal Hukum Lex Generalis yang dikelola oleh Rewang Rencang ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak pada umumnya.

Mengingat Jurnal Hukum Lex Generalis akan menerbitkan kompilasi tulisan hukum sesuai topik atau tema setiap bulan. Satu kali terbitan akan berisi maksimal lima tulisan yang berkaitan dengan topik atau tema bulanan yang sedang disiapkan untuk dirilis. Tema itu meliputi: 1. Januari : Seri Hukum Internasional 2. Februari : Tema Hukum Bebas (Diprioritaskan Hukum Islam, Kesehatan, Pers dan Militer) 3. Maret : Seri Hukum Adat 4. April : Seri Hukum Perdata 5. Mei : Seri Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan 6. Juni : Seri Hukum Keluarga 7. Juli : Seri Hukum Pidana 8. Agustus : Seri Hukum Pemerintahan (HAN dan HTN) 9. September : Seri Hukum Agraria 10. Oktober : Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum 11. November : Hukum Lingkungan 12. Desember : Hukum dan HAM

JHLGVol.1No.5 : Analisis Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Menteri dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan, Konstitusi RIS, dan UUDS RI

Penulis: Josua Satria Collins

Tema: Hukum Pemerintahan

ABSTRAK
Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar dan tertinggi yang memuat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara sehingga sifatnya harus lebih stabil dibandingkan produk hukum lainnya. Terlebih apabila Suatu Konstitusi mengandung jiwa dan semangat suatu negara yang apabila terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tersebut juga dapat membawa perubahan yang besar dan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan suatu negara. Bahkan keinginan dan aspirasi rakyat juga dapat termanifestasi dalam konstitusi tersebut. Di Indonesia sendiri, konstitusinya berubah-ubah seiring perjalanan historiografi bangsa. Dimulai dari dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945 pasca merdeka, kemudian berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat, bertransformasi kembali menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, hingga kembali lagi diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 berikut beserta amandemen-amandemen yang menyertainya. Secara teoritis, pergantian UUD setidak-tidaknya membawa perubahan struktur pemerintahan negara dan kemungkinan yang lebih jauh lagi ialah perubahan dasar filsafat negara, tujuan negara, dan kebijakan negara. Hal ini juga berlaku pula pada sistem atau konsep Menteri seiring dengan perubahan konstitusi di Indonesia, yang akan dibahas selanjutnya dalam tulisan ini.
Kata Kunci: Konsep Menteri, Konstitusi, Perubahan Konstitusi

Citation:
Collins, Josua Satria. Analisis Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Menteri dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan, Konstitusi RIS, dan UUDS RI. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

 

Full PDF