Search Results

Search Term: dana desa

Number of Results: 4


JHLGVol.1No.5 : Urgensi Penambahan Parameter Potensi Lokal dalam Pengalokasian Formulasi Dana Desa sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Lokal di Indonesia

Penulis: Puspita Putri Sunarso, Eka Rahmawati dan Fazal Akmal Musyarri

Tema: Hukum Pemerintahan

ABSTRAK
Perkembangan pariwisata di Indonesia dewasa ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pariwasata merupakan salah satu penyumbang pendapatan devisa negara yang cukup besar. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari sektor pariwisata pada tahun 2010 sebesar 261,05 Triliun Rupiah. Angka tersebut meroket menjadi 461,36 Triliun Rupiah pada tahun 2015. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan potensi pariwisata yang besar di Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas pulau-pulau yang berjajar dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai potensi pariwisata yang cukup beragam. Dalam bentangan wilayah Indonesia tersebut, terdapat satuan terkecil masyarakat yang disebut dengan desa. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan bagian terkecil pada suatu wilayah yang memiliki potensi-potensi tertentu yang dapat dikembangkan tidak hanya berdasarkan keadaan geografisnya, namun juga dapat memanfaatkan kondisi sosiologis dan antropologis masyarakat. Misalnya desa yang berada di daerah pesisir dapat mengembangkan potensi pariwisata budidaya perikanan dan sumber daya perairan. Sedangkan desa yang berada di daerah pegunungan dapat mengembangkan potensi pariwisata berbentuk edukasi berbasis ekowisata. Sektor pariwisata desa juga dapat dikembangkan dari kekayaan budaya yang hidup diantara masyarakat. Namun seiring berkembangnya waktu, problematika muncul dalam upaya pengelolaan pariwisata. Problematika tersebut yaitu kurang optimalnya peran pemerintah dalam mengelola potensi pariwisata terutama di desa. Di sisi lain, dalam rangka mengoptimalisasi kewenangan desa sebagai tatanan pemerintahan terkecil yang berwenang mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah dalam Undang-Undang Desa memberikan bantuan finansial berupa Dana Desa yang berasal dari dana alokasi dasar sebesar 90% yang besarannya sama untuk semua desa kemudian ditambah dengan Dana Formulasi sebesar 10% yang menjadi pembeda nominal dana desa yang diterima. Dana Formulasi disesuaikan dengan Jumlah Penduduk Desa (25%), Jumlah Penduduk Miskin Desa (35%), Luas Wilayah Desa (10%) dan tingkat kesulitan geografis (30%). Sayangnya pembagian parameter tersebut bersifat konsumtif dan bukan produktif, dalam artian tidak terdapat pembagian parameter untuk Potensi Lokal desa yang berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lain. Oleh karena itu, penulis menggagas ide berupa penambahan parameter Potensi Lokal desa dalam pembagian Dana Formulasi dana desa. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun penambahan parameter Potensi Lokal dalam pembagian Dana Formulasi dana desa mencakup potensi sektor pariwisata desa. Dengan diimplementasikannya gagasan ini diharapkan dapat mengoptimalisasi upaya pengelolaan pariwisata serta meningkatkan potensi sektor pariwisata di pedesaan Indonesia.
Kata Kunci: Formulasi Dana Desa, Parameter Potensi Lokal dalam Dana Formulasi, Sektor Pariwisata

Citation:
Sunarso, Puspita Putri. Urgensi Penambahan Parameter Potensi Lokal dalam Pengalokasian Formulasi Dana Desa sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Lokal di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

 

Full PDF

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation AgreementĀ (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.5 (Tema Hukum Pemerintahan)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.5 Agustus 2020 Tema Hukum Pemerintahan

Full PDF

_______________________________

Febriansyah Ramadhan dkk.
Singgasana Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Dialektika Universalisme Vs. Partikularisme HAM

Josua Satria Collins
Analisis Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Menteri dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan, Konstitusi RIS, dan UUDS RI

Melta Setya Rahayu Pujianti
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan)

Puspita Putri Sunarso dkk.
Urgensi Penambahan Parameter Potensi Lokal dalam Pengalokasian Formulasi Dana Desa sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Lokal di Indonesia

Sinta Devi Ambarwati
Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil)

JHLGVol.1No.4 : Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi

Penulis: Yanels Garsione Damanik

Tema: Hukum Pidana

ABSTRAK
Karena kompleksitas masalah kejahatan di dalam ekonomi, maka dibentuklah RKUHP dikarenakan adanya desakan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa kini dan masa yang akan datang. KUHP pada saat ini dinilai sudah tidak dapat menjawab kevakuman hukum karena tidak dapat dijeratnya berbagai perilaku yang merugikan dan mengancam masyarakat, tapi belum atau tidak diatur di KUHP. Sistem solusi cepat yang tambal sulam tersebut dikritisi oleh berbagai ahli pidana sebagai tumbuhan atau bangunan liar yang tidak bersistem, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti, mencabik-cabik sistem bangunan induk. Permasalahannya adalah RKUHP tidak mengatur tindak pidana ekonomi secara khusus. Beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi yang diatur dalam beberapa undang-undang dimasukkan ke dalam RKUHP tapi perumusannya hanya dibatasi pada beberapa kategori tindak pidana saja yaitu tindak pidana yang membahayakan lingkungan, pertanggung jawaban korporasi, tindak pidana pemalsuan materai, segel, cap negara, dan merek, tindak pidana perbuatan curang, dan tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha. Sayangnya, tim perumus tidak jelas dalam menetapkan kriteria yang digunakan untuk memilih dan/atau mengesampingkan tindak-tindak pidana khusus di luar KUHP ke dalam RKUHP. Sehingga tidak jelas sampai sejauh mana batasan tindak pidana ekonomi diakomodasi dalam RKUHP. Di dalam pasal-pasal RKUHP yang mengatur mengenai beberapa tindak pidana ekonomi tersebut juga pun tidak luput dari permasalahan terutama berkaitan dengan istilah dan pengertian yang dipakai di dalam RKUHP, kerancuan mengenai beberapa konsep pidana, dan duplikasi. Pengaturan dipilih ke dalam RKUHP tanpa melakukan sinkronisasi dengan pengaturan tindak pidana lainnya sehingga pengaturan beberapa tindak pidana menjadi tumpang tindih. Dengan keadaan seperti ini, RKUHP tersebut akan tetap mempertahankan sistem hukum pidana yang ada sekarang dan tujuan pembentukan RKUHP menjadi tidak tercapai.
Kata Kunci: Pembaharuan Hukum Pidana, Problematika Hukum, RKUHP

Citation:
Damanik, Yanels Garsione. Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

 

Full PDF