Search Results

Search Term: berita bohong

Number of Results: 3


JHLGVol.1No.4 : Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana

Penulis: Juan Maulana Alfedo

Tema: Hukum Pidana

ABSTRAK
Kemajuan teknologi dan informasi di era modern telah memberikan implikasi kompleks dalam kehidupan masyarakat. Selain memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, di satu sisi juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat dan negara. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan ialah adanya penyalahgunaan media elektronik sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong (Hoaks). Berita bohong (Hoaks) merupakan usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai suatu berita palsu. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang April 2019 terdapat 486 kasus Hoaks di Indonesia. Salah satu kasus berita bohong (Hoaks) yang pernah terjadi ialah penyebaran berita bohong (Hoaks) terkait Covid-19 di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Puskesmas melalui postingan di media sosial. Akibat penyebaran berita bohong (Hoaks) tersebut menyebabkan masyarakat sekitar khawatir dan ketakutan, mengingat Covid-19 merupakan jenis virus yang memiliki sifat menular dan berbahaya. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, penyebaran berita bohong (Hoaks) merupakan salah satu bentuk tindak pidana dimana pelakunya dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: Berita Bohong (Hoaks), Covid-19, Hukum Pidana, Media Elektronik

Citation:
Alfedo, Juan Maulana. Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

 

Full PDF

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation AgreementĀ (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.4 (Tema Hukum Pidana)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.4 Juli 2020 Tema Hukum Pidana

Full PDF

_______________________________

Dina Aprilia Iswara
Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa

Dina Aprilia Iswara
Rekontruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Juan Maulana Alfedo
Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana

Melta Setya Rahayu Pujianti dkk.
INTROSYM : Reformulasi Stolen Asset Recovery dalam Sistem Pemeriksaan Delik Korupsi Sektor Swasta

Yanels Garsione Damanik
Problematika Pencegahan dan Kejahatan di Bidang Ekonomi