Search Results

Search Term: agama

Number of Results: 11


Official Partner: Legal Drafting Community and Society Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Nama Organisasi: Legal Drafting Community and Society (LEGACY) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Deskripsi:

Legal Drafting Comunity and Society (Legacy) IAIN Tulungagung merupakan salah satu komunitas mahasiswa yang telah berdiri sejak tanggal 1 September 2019. Maksud serta tujuan pendirianya adalah sebagai komunitas studi bagi mahasiswa Hukum Tata Negara yang menyukasi serta menggeluti ilmu serta teknik perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafting). Dalam komunitas Legacy, mahasiswa secara aktif melakukan diskusi serta mengadu hasil gagasan diskusi tersebut dalam sejumlah event akademik baik di tingkat regional maupun nasional.
Proses diskusi serta keikutsertaan dalam sejumlah event kompetisi dibimbing secara langsung oleh salah satu Dosen HTN IAIN Tulungagung yaitu Ahmad Gelora Mahardika. Meskipun baru berusia muda sebagai sebuah komunitas studi (satu tahun), para Jurist Legacy sebutan untuk anggota Legacy telah mengukir sejumlah prestasi baik di tingkat Lokal maupun Nasional.
Prestasi yang pernah di raih oleh Jurist Legacy selama kurun waktu satu tahun ini antara lain
1. Juara Harapan 3 Academic Constitutional Drafting MPR RI 2019
2. Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah IAIN Tulungagun
3. Peringkat 7 Lomba National Essay Competition LSO PUKASH FH UMM 2020
4. Juara 3 Lomba National Essay Competition FKPH FH UII 2020
5. Juara 2 Lomba Constitutional Drafting Padjajaran Law Fair 2020
6. Juara 3 LKTIN Fasih Law Fair 2020.
7. Juara 2 Lomba Esai KPK UIN Sunan Kalijaga 2020
8. Finalis LKTI Diponegoro Law Fair 2020
9. Finalis Lomba Esai Formasi law Fair Universitas Mataram 2020
10. Finalis LKTI Forjust FH Unram 2020
11. Juara 1 dan 2 Lomba Esai Milad HMJ HTN IAIN Tulungagung 2020
12. Juara Harapan 2 LKTI Unnes Law Festival 2020
13. Juara 1 Lomba Esai GPHS UIN Malang 2020
14. Naskah Esau Terbaik Narration KSP UNS 2020
15. Juara 1 Lomba Esai Dema Law Youth Festival 2020
16. Semifinalis Lomba Debat Airlangga Law Competition 2021

Sebagai Komunitas Studi, Legacy merupakan wadah dalam bertukar fikiran dan berdiskusi bagi sesama mahasiswa Hukum Tata Negara. Mahasiswa yang bergabung dalam Jurist Legal Drafting Comunity and Society (Legacy) merupakan hasil dari rekomendasi Dosen-Dosen yang ada di Prodi Hukum Tata Negara.
Saat ini Koordinator Jurist Legacy di pegang oleh Jurist Mizza Faridhatul Anifah yang merupakan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2019.

Untuk pertanyaan terkait Legacy dapat menghubungi Jurist Mizza Faridhatul Anifah di WA 0856-4243-6047.

Visi:

Solid, Berkarya, Beriman, dan Berprestasi.

Misi:

  1. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan anggota terhadap Legacy
  2. Menjaga dan meperkuat iklim ilmiah antar anggota Legacy.
  3. Mengembangkan potensi anggota Legacy yang berdaya saing tinggi.
  4. Berperan aktif dalam menjalin hubungan baik organisasi intern maupun eksternal, alumini, dan pihak yang mendukung Legacy.
  5. Menempatkan keilmuan sebagai upaya meraih ridho Allah.

Representasi: Mizza Faridatul Anifah

JHLGVol.2No.2 : Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap (1999-2004)

Penulis: Dian Kurnia Hayati

Tema: Hukum Islam

ABSTRAK
Penelitian ini membahas perbedaan pandangan antara pihak Pengadilan Agama, Departemen Agama, dan Mahkamah Agung dalam proses integrasi Peradilan Agama di bawah satu atap. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber utama yang digunakan adalah arsip primer berupa risalah sidang RUU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, RUU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, majalah, dan surat kabar sezaman. Temuan baru dalam artikel ini adalah pro dan kontra dalam proses integrasi Peradilan Agama bukan hanya disebabkan oleh aspek idealisme hukum, tetapi perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak terkait. Dengan demikian, disimpulkan bahwa faktor-faktor integrasi Peradilan Agama tidak terbatas pada landasan ideal untuk mewujudkan independensi peradilan dalam bingkai reformasi, tetapi berkaitan erat dengan aspek ekonomi dan politik.
Kata Kunci: Departemen Agama, Mahkamah Agung, Peradilan Agama, Reformasi, Sistem Satu Atap

Citation:
Hayati, Dian Kurnia. Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap (1999-2004). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.2 (Februari 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.9 : Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayan Minoritas di Indonesia

Penulis: Fery Rochmad Ramadhan, Fazal Akmal Musyarri dan Maya Maulidya Nasmi

Tema: Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemajemukan budaya di dalamnya, termasuk agama yang dianut oleh masyarakat. Namun fakta di lapangan, hanya agama dan kepercayaan mayoritas saja yang diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Padahal di dalam konstitusi tidak ada peraturan yang mengharuskan setiap warga negara menganut enam agama mayoritas tersebut. Artinya, agama minoritas selain enam agama tersebut diperbolehkan berkembang di Indonesia asalkan masih dalam batas kewajaran. Konstitusi yang mengandung peraturan yang membahas kebebasan beragama diantaranya tercantum dalam Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Namun jika diperhatikan baik-baik, Undang-Undang tersebut berisi pernyataan yang dapat menimbulkan salah penafsiran. Salah penafsiran tersebut dapat berakibat fatal terutama bagi penganut agama minoritas di luar agama yang diakui di Indonesia. Akibat paling jelas adalah adanya diskriminasi terhadap golongan minoritas tersebut, baik dalam hal kekerasan fisik maupun di bidang administrasi. Contohnya, masyarakat Ahmadiyah yang tidak tenang dalam menjalankan ibadah dan masyarakat Sunda Wiwitan yang hingga saat ini sulit mendapatkan surat-surat administrasi resmi karena terbentur dengan masalah kolom agama. Selama ini, agama dan kepercayaan minoritas eksistensinya kurang diakui bahkan cenderung dianggap sesat oleh masyarakat. Padahal, mereka juga memiliki hak yang meliputi hak internal dan hak eksternal kebebasan beragama yang seharusnya tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Jika ditelusuri ke belakang, ternyata salah satu penyebabnya adalah kerancuan pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama itu tadi.
Kata Kunci: Agama dan Kepercayaan, Hak Asasi Manusia, UU PNPS

Citation:
Ramadhan, Fery Rochmad, dkk.. Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayan Minoritas di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.2 (Tema Hukum Islam)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.2 Februari 2021 Tema Hukum Islam

Full PDF

_______________________________

Ahmad Habib Al Fikry
Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Desi Fitriyani dan Winda Sari
E-Islamic Law: Solusi Kulturisasi Hukum Islam sebagai Langkah Menormatifkan Tujuan Hukum Islam Menjadi Hukum Positif

Dian Kurnia Hayati
Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap (1999-2004)

Josua Satria Collins
Pers Sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Islam

Nabilah Anika, Nabila Indah Chairunnisa dan Aditya Wahyu Saputro
Potensi Praktik Monopoli dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli

Distribution Partner

Dalam rangka menyebarluaskan informasi Jurnal Hukum Lex Generalis (JHLG) terutama di kalangan akademisi hukum di seluruh Indonesia, kami menyusun program Kerjasama Inklusif dengan lembaga riset hukum yang tidak diragukan lagi sepak terjangnya dalam dunia penulisan hukum. Adapun tujuan utama kami adalah mengkampanyekan pentingnya menulis jurnal serta untuk menunjukkan ke permukaan akan potensi-potensi pemikiran hukum dari anggota-anggota lembaga riset selaku Official Partner kami. Berikut adalah daftar lembaga-lembaga riset yang telah berjasa dalam menyebarluaskan informasi mengenai kami.

  1. Association of Tadulako Law Research and Debaters (ATLAS) Fakultas Hukum Universitas Tadulako
  2. Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  3. Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
  4. Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
  5. Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember
  6. Forum Kajian Penalaran Hukum dan Karya Tulis Ilmiah (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
  7. Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negara “Veteran” Jakarta
  8. Forum Studi Ilmiah Islam (FOSIL) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
  9. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI)
  10. Kelompok Studi Hukum (KSH) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
  11. Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  12. Kelompok Studi Penelitian dan Debat (KSPD) “Verfassung” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
  13. Komunitas Pelayar Jusititia (KPJ) Fakultas Hukum Universitas Riau
  14. Komunitas Riset dan Debat (KRD) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
  15. Legal Drafting Community and Society (LEGACY) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
  16. Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  17. Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  18. Lembaga Riset dan Debat (LRD) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
  19. Lingkar Studi Mahasiswa Hukum Tata Negara (LIMTARA) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa
  20. Majlis Kajian Studi Islam dan Hukum (MAKASIH) LSO Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
  21. Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman Mahasiswa Hukum (PUKASH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Kerjasama dengan lembaga-lembaga riset tersebut bersifat semi formal dan sukarela. Artinya, tidak memerlukan legalitas yang birokratif, cukup mengirim satu orang representasi resmi sebagai jembatan informasi antara JHLG dengan lembaga riset yang bersangkutan. Secara sukarela maksudnya sejauh ini kami tidak memberikan beban kewajiban apapun, bahkan dalam hal penyebarluasan informasi dari kami, semua dikembalikan ke kebijakan portal informasi dan komunikasi serta hubungan internal dan eksternal masing-masing lembaga riset. Official Partner dapat menggunakan medium apapun baik sosial media maupun grup-grup tertentu. Dapat langsung menyebarluaskan flyer dari kami ataupun melakukan editing sesuai Standard Operational Procedure / Design Template milik Official Partner sendiri.

Walaupun begitu, kami juga memberikan beberapa benefit begi para Official Partner. Benefit tersebut pertama, setiap tulisan yang dikirimkan oleh anggota Official Partner mendapat rekomendasi oleh Editor yang ditujukan kepada Mitra Bestari (keputusan tetap di tangan Mitra Bestari). Kedua, akses gratis ke basis data dan acara-acara JHLG. Ketiga, bagi hasil dari setiap paid publication yang merupakan referensi Official Partner. Keempat, dimuat dalam laman khusus baik pada awalan jurnal maupun website JHLG. Kelima, apabila JHLG pada tahun 2022 telah mendapat akreditasi Sinta, Official Partner berkesempatan mendapat slot publikasi gratis.

Selain Official Partner, kami juga menerima Individual Partner. Yaitu mahasiswa aktif yang “dianggap” mewakili kampusnya untuk menyebarluaskan informasi dari kami ke sivitas akademika di kampusnya. Hal tersebut dimungkinkan untuk membuka unofficial partnership karena tidak memiliki lembaga riset ataupun lembaga riset di kampus yang bersangkutan tidak bekerjasama secara resmi dengan JHLG. Keberadaan Individual Partner juga sama pentingnya dengan Official Partner karena dapat membuat sivitas akademika di kampusnya mendapat informasi penting terkait edisi terbaru maupun Call for Paper serta acara-acara JHLG.

Berminat menjadi Official Partner maupun Individual Partner? Silahkan hubungi kami melalui WA di 08974720404 atau klik tautan ini.

JHLGVol.1No.9 : Refleksi Akur Sunda Wiwitan dan Pengakuan Negara

Penulis: Gina Sabrina

Tema: Hukum dan Hak Asasi Manusia

ABSTRAK
Pengakuan menjadi hal yang mendasar dan penting dalam konsep hak asasi manusia melalui pengakuan pemenuhan terhadap hak-hak lainnya baru dapat terwujud secara optimal. Namun, pengakuan terhadap penganut aliran kepercayaan di Indonesia menemukan jalan terjal karena tidak mendapat pengakuan dari negara. Alih-alih pengakuan, bahkan negara kerap kali menjadi aktor yang melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya. Pembatasan ini berujung pada ketidakadilan struktural yang membuat diskriminasi atas pemenuhan hak lainnya. Tulisan ini akan merefleksikan bagaimana pengakuan negara terhadap aliran kepercayaan serta jalan panjang yang harus ditempuh oleh para penganut untuk dapat diakui oleh negara. Sebuah usaha panjang dari rangkaian peristiwa diskriminasi untuk mendapat pengakuan dan pemulihan terhadap hak dasarnya sebagai manusia.
Kata Kunci: Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Negara, Pengakuan Negara

Citation:
Sabrina, Gina. Refleksi Akur Sunda Wiwitan dan Pengakuan Negara. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.9 (Desember 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.3 : Studi Normatif Terhadap Masa Iddah bagi Wanita yang Hamil dengan Laki-Laki Lain (Analisis Penetapan Hakim PA Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA)

Penulis: Paramita Widyanti

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Dalam Studi kasus penetapan hakim Pengadilan Agama, terdapat pertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimana hakim bertentangan aturan yang ada pada Pasal 153 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam terkait masa Iddah wanita yang hamil. Dijelaskan bahwa masa Iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan. Namun disini hakim dalam dasar pertimbangannya dapat bertentangan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam terkait Nikah Hamil. Namun bila kita teliti lebih lanjut hal tersebut akan bertentangan pula dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam terkait Larangan Perkawinan. Bila melihat salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka hal tersebut tidak memberikan keadilan pada pihak suami. Sebab telah jelas yang melakukan kesalahan adalah wanita tersebut dengan melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain hingga menyebabkan dia hamil.
Kata Kunci: Larangan Perkawinan, Nikah Hamil, Wanita Hamil dengan Laki-Laki Lain

Citation:

Widyanti, Paramita. Studi Normatif Terhadap Masa Iddah bagi Wanita yang Hamil dengan Laki-Laki Lain (Analisis Penetapan Hakim PA Tulungagung Nomor : 0033 / Pdt.P/2015/PA.TA). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.3 : Batasan Kata “Kekejaman” dalam Pasal 19 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penulis: Paradisa Eksakta Gheosa

Tema: Hukum Keluarga

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai batasan kata kekejaman dalam pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan arti dan batasan mengenai kata kekejaman. Sehingga dalam berbagai putusan perceraian terdapat ketidakseragaman karena tidak adanya pemahaman norma yang disepakati secara umum oleh para hakim mengenai kata kekejaman dalam memutuskan perkara cerai dengan alasan tersebut. Salah satu putusan mengemukakan bahwa kata kekejaman diartikan sebagai kekejaman terhadap fisik. Sedangkan pada putusan yang berbeda mengartikan kekejaman sebagai kekejaman terhadap mental. Hal ini menyebabkan terdapatnya kekaburan mengenai kata “kekejaman” dalam pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, dengan adanya kekaburan tersebut, pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum sepenuhnya digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perceraian. Sehingga, beberapa hakim lebih memilih untuk memberikan pertimbangan dengan merujuk pasal 19 huruf (f) dalam memutus gugatan perceraian. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa batasan kata kekejaman dalam pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian menghasilkan suatu temuan bahwa yang dimaksud dengan kekejaman dalam pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan, rasa sakit, luka baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Adapun batasan kata kekejaman adalah kekerasan.
Kata Kunci: Alasan Perceraian, Kekejaman, Ketidakseragaman Penafsiran Hakim

Citation:
Gheosa, Paradisa Eksakta. Batasan Kata “Kekejaman” dalam Pasal 19 Huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.9 (Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.9 Desember 2020 Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia

Full PDF

_______________________________

Fazal Akmal Musyarri
Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal

Fery Rochmad Ramadhan
Urgensi Pembentukan Solusi Perlindungan Hukum bagi Penganut Agama dan Kepercayan Minoritas di Indonesia

Gina Sabrina
Refleksi Akur Sunda Wiwitan dan Pengakuan Negara

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)