Search Results

Search Term: REZIM

Number of Results: 6


JHLGVol.2No.1 : Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer

Penulis: Rivaldo Ganti Diolan Siahaan

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Dewasa ini selain adanya negara sebagai aktor ekslusif di dalam hubungan internasional banyak juga non negara yang menjadi aktor dalam hubungan internasional. Demikian juga terhadap rezim internasional, namun status rezim internasional dalam hukum internasional tidaklah jelas hingga sekarang. Jurnal ini menggunakan penelitian berbasis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai sandaran penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya rezim internasional dalam kapasitas tunggal bukanlah subjek hukum internasional tetapi perwujudannya sebagai organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional. Kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer dalam bentuk kerja sama berwujud perjanjian internasional dapat menjadi sumber hukum internasional. Dalam bentuk institusi berwujud organisasi internasional dapat berkedudukan subjek hukum internasional.
Kata Kunci: Hukum Internasional Kontemporer, Rezim Internasional, Organisasi Internasional

Citation:
Siahaan, Rivaldo Ganti Diolan. Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.2 : Pers Sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Islam

Penulis: Josua Satria Collins

Tema: Hukum Islam

ABSTRAK
Dewasa ini selain adanya negara sebagai aktor ekslusif di dalam hubungan internasional banyak juga non negara yang menjadi aktor dalam hubungan internasional. Demikian juga terhadap rezim internasional, namun status rezim internasional dalam hukum internasional tidaklah jelas hingga sekarang. Jurnal ini menggunakan penelitian berbasis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai sandaran penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya rezim internasional dalam kapasitas tunggal bukanlah subjek hukum internasional tetapi perwujudannya sebagai organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional. Kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer dalam bentuk kerja sama berwujud perjanjian internasional dapat menjadi sumber hukum internasional. Dalam bentuk institusi berwujud organisasi internasional dapat berkedudukan subjek hukum internasional.
Kata Kunci: Demokrasi, Islam, Pers

Citation:
Collins, Josua Satria. Pers Sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Islam. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.2 (Februari 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.2No.1 : Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization) Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia

Penulis: Deden Rafi Syafiq Rabbani

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau Trade Facilitation Agreement (TFA) WTO merupakan langkah yang signifikan maju untuk rezim perdagangan internasional, mewakili harapan baru untuk relevansi WTO. TFA adalah perjanjian multilateral pertama sejak pembentukan WTO di 1995 dan termasuk langkah-langkah baru untuk membantu negara berkembang membangun kapasitas, juga mempertimbangkan masalah regulasi dari anggota WTO. TFA perlu diinterpretasikan dengan tepat, kombinasi dari langkah-langkah pengembangan kapasitas, menjadi fokus peningkatan teknologi dan permohonan kebijakan, termasuk kebijakan setiap negara yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian lalu lintas perdagangan luar negeri. Kehadiran TFA juga dinilai akan mengurangi biaya perdagangan lintas batas, sekaligus meningkatkan perdagangan untuk negara berkembang dan memungkinkan anggota WTO untuk kontrol yang lebih baik arus perdagangan, melalui kombinasi perampingan prosedural dan regulasi kebijaksanaan. Melalui metode analisis normatif kualitatif, tulisan ini meneliti teori-teori hukum dan asas-asas serta kaidah yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional. Penulis menganalisis permasalahan berkaitan dengan jalannya perjanjian fasilitasi perdagangan dalam kerangka WTO serta dengan implemetasinya di Indonesia. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran TFA, memberikan dampak yang penting serta signifikan terhadap lalu lintas perdagangan internasional terutama menyangkut anggota WTO termasuk Indonesia. Kedua, pengaturan normatif TFA di Indonesia sudah diatur dalam beberapa produk hukum baik undang-undang maupun peraturan presiden, sehingga impelementasi kehadiran TFA mempengaruhi pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri dan ekspor impor.
Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Trade Facilitation Agreement, WTO (World Trade Organization)

Citation:
Rabbani, Deden Rafi Syafiq. Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

 

Full PDF

JHLGVol.1No.5 : Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan)

Penulis: Melta Setya Rahayu Pujianti

Tema: Hukum Pemerintahan

ABSTRAK
Negara Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan persimpangan antarsamudera, antarbenua, antarbudaya, antarkekuatan ekonomi, bahkan antarperadaban yang mengakibatkan munculnya potensi bencana dan kejadian-kejadian luar biasa atau dikenal dengan Keadaan Darurat (State Emergency). Oleh karena itu, perangkat peraturan perundang-undangan dalam keadaan normal tidak compatible apabila diterapkan dalam keadaan tidak normal karena umumnya keadaan tidak normal merupakan sesuatu yang unpredictable. Di Indonesia, dasar konstitusional dalam menjalankan Hukum Darurat diatur dalam Pasal 12 UUD 1945. Sayangnya, Pasal 12 UUD 1945 hanya sekali dirujuk dalam peraturan perundang-undangan berlabel “darurat” dan selebihnya tidak merujuk, termasuk UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Padahal, Pasal 12 UUD 1945 menjadi legitimasi untuk menerapkan peraturan perundang-undangan secara luar biasa. Dengan tidak merujuknya UU No. 6 Tahun 2018 kepada Pasal 12 UUD 1945, maka idealnya UU No. 6 Tahun 2018 merupakan rezim hukum biasa. Namun, melihat rumusan Pasal 4 dan 10 ayat (1) mengandung makna bahwa UU No. 6 Tahun 2018 berjalan sebagai Hukum Darurat. Timbul anomali disatu sisi UU No. 6 Tahun 2018 merupakan hukum biasa, namun diterapkan dalam Keadaan Darurat. Hal tersebut yang coba penulis permasalahkan dalam kekarantinaan kesehatan di daerah. Dengan anomali dalam UU No. 6 Tahun 2018, pelaksanaan Keadaan Darurat ada pada domain Pemerintah Daerah dan tidak melibatkan DPRD. Padahal dalam penanganan Keadaan Darurat banyak bersinggungan dengan fungsi DPRD.
Kata Kunci: Fungsi DPRD, Hukum Darurat, Kekarantinaan Kesehatan

Citation:
Pujianti, Melta Setya Rahayu. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Studi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Agustus 2020).

 

Full PDF

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.1 (Tema Hukum Internasional)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.1 Januari 2021 Tema Hukum Internasional

Full PDF

_______________________________

Danang Wahyu Setyo Adi
Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional

Deden Rafi Syafiq Rabbani
Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia

Ricardo Santos dan Hery Firmansyah
Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri

Rivaldo Ganti Diolan Siahaan
Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer

Tasya Ester Loijens
Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)