Search Results

Search Term: Mutual Legal Assistance

Number of Results: 4


JHLGVol.2No.1 : Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri

Penulis: Ricardo Santos

Tema: Hukum Internasional

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana serta untuk menemukan hal-hal apa saja yang dapat menghambat proses pemulihan aset yang berada di luar negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber-sumber hukum yang dipergunakan adalah dari Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum sekunder serta wawancara dengan penegak hukum terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hal esensial yang memengaruhi keberhasilan dan cepat lambatnya proses pemulihan aset tindak pidana di luar negeri seperti penanganan perkara serta proses pembuktian, alur pengajuan permohonan bantuan, respon negara yang diminta bantuan dan faktor-faktor lainnya.
Kata Kunci: Bantuan Timbal Balik, Korupsi, Pemulihan Aset

Citation:
Santos, Ricardo. Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.1 (Januari 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.1 (Tema Hukum Internasional)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.1 Januari 2021 Tema Hukum Internasional

Full PDF

_______________________________

Danang Wahyu Setyo Adi
Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional

Deden Rafi Syafiq Rabbani
Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia

Ricardo Santos dan Hery Firmansyah
Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri

Rivaldo Ganti Diolan Siahaan
Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer

Tasya Ester Loijens
Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad)

JHLGVol.1No.4 : Rekonstruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penulis: Dina Aprilia Iswara

Tema: Hukum Pidana

ABSTRACT
Korupsi merupakan kejahatan partikular yang memberikan kerugian khususnya bagi keuangan negara. Korupsi sendiri dapat terjadi di berbagai sektor baik publik maupun privat. Dikarenakan akibat dari korupsi yang memberikan skala besar, maka muncul urgensi untuk pengembalian keuangan negara dari hasil korupsi. Dalam sektor publik, dapat dilakukan penanggulangan korupsi dengan melakukan pembuktian terbalik atau yang disebut sebagai Omkering van het Bewijslast atau Reversal Burden of Proof dikarenakan sifat dari korupsi itu sendiri yang sistematis dan sulit untuk diendus oleh penegak hukum. Sedangkan di sektor privat, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan institusi Stollen Asset Recovery (StAR) yang merupakan hasil kerjasama antara World Bank dan UNODC dengan negara-negara berkembang untuk mencegah pencucian hasil korupsi, dengan Mutual Legal Assistance sebagai hulunya. Selain itu untuk privat dalam sektor domestik dapat memanfaatkan peran dari Whistleblower yang akan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di sektor swasta. Secara umum untuk menekan atau meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, dapat digunakan langkah preventif-moralistik seperti menyiapkan tatanan pemerintah yang berbasis Good Governance. Sedangkan selanjutnya diperkuat dengan langkah yang bersifat represif-proaktif dengan mengoptimalkan penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai hilir dari penanganan korupsi di Indonesia.
Kata Kunci: Korupsi Sektor Publik dan Privat, KPK, Rekonstruksi Regulasi

Citation:
Iswara, Dina Aprilia. Rekontruksi Regulasi terhadap KPK dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

 

Full PDF

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)