Search Results

Search Term: IMTA

Number of Results: 4


Official Partner: Lingkar Studi Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa

Nama Organisasi: Lingkar Studi Mahasiswa Hukum Tata Negara (LIMTARA) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa

Deskripsi:

Lingkar Studi Mahasiswa Hukum (LIMTARA) adalah organisasi kemahasiwaan konsentrasi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Representasi: Azi Ferdinandi Kusnandi

Distribution Partner

Dalam rangka menyebarluaskan informasi Jurnal Hukum Lex Generalis (JHLG) terutama di kalangan akademisi hukum di seluruh Indonesia, kami menyusun program Kerjasama Inklusif dengan lembaga riset hukum yang tidak diragukan lagi sepak terjangnya dalam dunia penulisan hukum. Adapun tujuan utama kami adalah mengkampanyekan pentingnya menulis jurnal serta untuk menunjukkan ke permukaan akan potensi-potensi pemikiran hukum dari anggota-anggota lembaga riset selaku Official Partner kami. Berikut adalah daftar lembaga-lembaga riset yang telah berjasa dalam menyebarluaskan informasi mengenai kami.

  1. Association of Tadulako Law Research and Debaters (ATLAS) Fakultas Hukum Universitas Tadulako
  2. Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
  3. Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
  4. Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
  5. Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember
  6. Forum Kajian Penalaran Hukum dan Karya Tulis Ilmiah (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
  7. Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negara “Veteran” Jakarta
  8. Forum Studi Ilmiah Islam (FOSIL) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
  9. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI)
  10. Kelompok Studi Hukum (KSH) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
  11. Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
  12. Kelompok Studi Penelitian dan Debat (KSPD) “Verfassung” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
  13. Komunitas Pelayar Jusititia (KPJ) Fakultas Hukum Universitas Riau
  14. Komunitas Riset dan Debat (KRD) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
  15. Legal Drafting Community and Society (LEGACY) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
  16. Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  17. Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  18. Lembaga Riset dan Debat (LRD) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
  19. Lingkar Studi Mahasiswa Hukum Tata Negara (LIMTARA) Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tritayasa
  20. Majlis Kajian Studi Islam dan Hukum (MAKASIH) LSO Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
  21. Pusat Kajian Keilmuan dan Keislaman Mahasiswa Hukum (PUKASH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Kerjasama dengan lembaga-lembaga riset tersebut bersifat semi formal dan sukarela. Artinya, tidak memerlukan legalitas yang birokratif, cukup mengirim satu orang representasi resmi sebagai jembatan informasi antara JHLG dengan lembaga riset yang bersangkutan. Secara sukarela maksudnya sejauh ini kami tidak memberikan beban kewajiban apapun, bahkan dalam hal penyebarluasan informasi dari kami, semua dikembalikan ke kebijakan portal informasi dan komunikasi serta hubungan internal dan eksternal masing-masing lembaga riset. Official Partner dapat menggunakan medium apapun baik sosial media maupun grup-grup tertentu. Dapat langsung menyebarluaskan flyer dari kami ataupun melakukan editing sesuai Standard Operational Procedure / Design Template milik Official Partner sendiri.

Walaupun begitu, kami juga memberikan beberapa benefit begi para Official Partner. Benefit tersebut pertama, setiap tulisan yang dikirimkan oleh anggota Official Partner mendapat rekomendasi oleh Editor yang ditujukan kepada Mitra Bestari (keputusan tetap di tangan Mitra Bestari). Kedua, akses gratis ke basis data dan acara-acara JHLG. Ketiga, bagi hasil dari setiap paid publication yang merupakan referensi Official Partner. Keempat, dimuat dalam laman khusus baik pada awalan jurnal maupun website JHLG. Kelima, apabila JHLG pada tahun 2022 telah mendapat akreditasi Sinta, Official Partner berkesempatan mendapat slot publikasi gratis.

Selain Official Partner, kami juga menerima Individual Partner. Yaitu mahasiswa aktif yang “dianggap” mewakili kampusnya untuk menyebarluaskan informasi dari kami ke sivitas akademika di kampusnya. Hal tersebut dimungkinkan untuk membuka unofficial partnership karena tidak memiliki lembaga riset ataupun lembaga riset di kampus yang bersangkutan tidak bekerjasama secara resmi dengan JHLG. Keberadaan Individual Partner juga sama pentingnya dengan Official Partner karena dapat membuat sivitas akademika di kampusnya mendapat informasi penting terkait edisi terbaru maupun Call for Paper serta acara-acara JHLG.

Berminat menjadi Official Partner maupun Individual Partner? Silahkan hubungi kami melalui WA di 08974720404 atau klik tautan ini.

JHLGVol.1No.2 : Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia)

Penulis: Nanda Putra Nurprimastya

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pergeseran peraturan penggunaan TKA di Indonesia dilihat dari perspektif perlindungan hukum bagi TKI. Selain itu, dilakukan analisa terkait wujud peraturan TKA yang ideal dan memenuhi konsep perlindungan hukum bagi TKI yang ada di Indonesia sehingga kepastian hukum terwujud. Pergeseran peraturan penggunaan TKA mulai dari tahun 1958 hingga 2018 secara signifikan. Pergeseran berupa peyempurnaan namun juga ada kemudahan dalam administrasi serta penghapusan beberapa norma yang berakibat mempermudah TKA masuk ke Indonesia. Melihat kondisi tersebut perlu dibuat norma yang mencerminkan perlindungan hukum bagi TKI berdasarkan UUD NRI 1945. Adapun norma tersebut diantaranya penggunaan TKA tidak boleh berlangsung terus-menerus, kewajiban menyerap TKI dalam setiap penggunaan TKA, memberikan kepastian kerja bagi TKI pendamping setelah masa kerja TKA berakhir, mengembalikan ketentuan IMTA, TKA wajib mampu berbahasa Indonesia, TKA membuat pernyataan mengalihkan keahliannya pada TKI pendamping dan lolos tes kesehatan, penilaian kelayakan dengan verifikasi lapangan, penerbitan IMTA melibatkan kementerian terkait, menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi ketenagakerjaan dan menambah sanksi pidana. Dengan beberapa perubahan norma diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi TKI.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pergeseran Peraturan, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing (TKA), Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Citation:
Nurprimastya, Nanda Putra. Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)