Search Results

Search Term: Hukum Lingkungan

Number of Results: 15


Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.8 (Tema Hukum Lingkungan)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.8 November 2020 Tema Hukum Lingkungan

Full PDF

_______________________________

Juan Maulana Alfedo dkk.
Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian Lingkungan Dunia

Linda Dewi Rahayu
Kritik Entitas Homogen Masyarakat Adat pada Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Melalui Feminist Political Ecology

Moh. Rif’an
Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Official Partner: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Nama Organisasi: Kelompok Studi Hukum (KSH) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Deskripsi:

Adanya keinginan menjadi mahasiswa yang seutuhnya, tiba-tiba menyeruak dalam dada sebagian kecil mahasiswa fakultas hukum program ekstensi angkatan 2004, keterbatasan kegiatan dan keinginan untuk mengaktualisasi diri dalam suatu perkumpulan serta ketidaksediaan wadah yang mengorganisasinyadalam tubuh mahasiswa itu sendiri. Merupakan landasan utama dan pertama adanya keinginan untuk membentuk sebuah unit kegiatan untuk membentuk sebuah unit kegiatan mahasiswa dilingkungan fakultas hukum program ekstensi Unpad.Pembentukan perkumpulan ini sendiri diprakarsai oleh pemikiran Sdr. Hardiansyah sebegai ketua angkatan 2004 program ekstensi FH Unpad serta dikuatkan dan didukung oleh sebagian kecil mahasiswa yang aktif dalam kepengurusan dan kegiatan angkatan. Akhirnya pada tanggal 3 Maret 2006 tim perumus melakukan rapat paripurna untuk mendeklarasikan telah berdirinya KSH PE FH Unpad.Dalam Perkembangannya Kelompok Studi Hukum FH Unpad aktif dalam melakukan kajian serta diskusi yang berkaitan dengan ilmu hukum serta terus mendukung pengembangan ilmu hukum dalam lingkup mahasiswa fakultas hukum Universitas Padjadjaran dan terus melakukan inovasi dengan melakukan banyak kegiatan diskusi hukum dalam bentuk seminar hingga webinar kini salah satu nya melalui kegiatan Seminar Hukum Nasional yang memiliki cakupan nasional.Hingga kini melalui peran serta aktif dari para alumni dan pengurus Kelompok studi hukum,Kelompok Studi Hukum tetap menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang aktif dalam peran nya mengembangkan ilmu hukum lewat diskusi dan kajian.

Representasi: Muzhaffar

JHLGVol.2No.3 : Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Penulis: Ahsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari dan Heni Rosida

Tema: Hukum Adat

ABSTRAK
Perlindungan hak masyarakat hukum adat berbenturan dengan hukum nasional. Hal ini tampak dari spesifikasi UU Minerba yang meninggalkan poin penting untuk melindungi hak masyarakat adat dibandingkan keikutsertaannya, seperti dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan. UU Minerba dianggap merampas ruang masyarakat adat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini berupa yuridis-normatif. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah RUU Masyarakat Hukum Adat seharusnya segera disahkan sejak mendapatkan data yang sebenarnya dari wilayah dan masyarakat hukum adat berkaitan dengan perlindungan hak tradisional. Selain itu, pemerintah juga harus membuat peraturan pelaksana mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Minerba, Perlindungan Hak

Citation:
Nadiyya, Ahsana, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari dan Heni Rosida. Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.3 (Maret 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Official Partner: Forum Kajian dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Nama Organisasi: Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Deskripsi:

Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak di bidang penulisan dan kajian hukum. FKPH LEM FH UII telah berdiri selama 11 tahun, sejak tanggal 22 Maret 2009. FKPH LEM FH UII memiliki 4 (empat) departemen, yaitu PSDM, Kajian Diskusi, Kompetisi, dan Jaringan Informasi. Fungsi utama dari FKPH LEM FH UII adalah menjadi wadah yang menaungi dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa FH UII yang fokus dalam bidang kajian, debat, dan penulisan hukum dalam rangka menciptakan iklim akademik di lingkungan FH UII. Selain itu, FKPH FH UII didirikan dengan beberapa tujuan lainnya, yaitu: (1) Mengembangkan daya analisis mahasiswa FH UII yang kritis, responsif dan progresif; (2) Menumbuhkan semangat dan mengembangkan kemampuan mahasiswa FH UII melalui kajian dan penulisan hukum; (3) Menumbuhkan kepedulian sosial dan tanggung jawab mahasiswa FH UII terhadap masalah hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagai tahap lanjutan dari pembangunan pola pikir, FKPH LEM FH UII juga memfasilitasi rekan-rekan anggota pada khususnya serta mahasiswa FH UII pada umumnya, untuk mengikuti berbagai kegiatan perlombaan seperti Lomba Debat, Esai, Karya Tulis Ilmiah, Legislative Drafting, Constitutional Drafting, Sidang Semu Mahkamah Konstitusi dan Kompetisi Penyusunan Kontrak Bisnis.

Visi:

Menjadi wadah yang menaungi dan mengembangkan minat dan bakat Mahasiswa FH UII yang fokus dalam bidang kajian dan penulisan hukum dalam rangka menciptakan iklim akademik di lingkungan FH UII.

Misi:

  1. Mengembangkan daya analisis Mahasiswa FH UII yang kritis, responsif dan progresif.
  2. Menumbuhkan semangat dan mengembangkan kemampuan Mahasiswa FH UII melalui kajian dan penulisan hukum.

Representasi: Mawlana Wasik

Official Partner: Forum Kajian Penalaran Hukum dan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Nama Organisasi: Forum Kajian Penalaran Hukum dan Karya Tulis Ilmiah (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Deskripsi: 

Forum Kajian Penalaran Hukum & Karya Tulis Ilmiah (FKPH) didirikan pada tanggal 21 Juni 2019 dan berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang yang bergerak di bidang kajian dan penelitian terkait isu-isu hukum. FKPH berbentuk forum kemahasiswaan yang mana sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia dalam bidang akademis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. FKPH bersifat independen yang mengembangkan aspek hukum, logika, moralitas, religious dan kejujuran akademisi.

Visi:

FKPH memiliki visi yaitu mewujudkan lingkungan Mahasiswa Fakultas Hukum yang lebih kreatif, visioner, dan representative di bidang akademis.

Misi:

Sebagai motor penggerak Mahasiswa Fakultas Hukum dalam mengembangkan penalaran sesuai dinamika hukum, sosial dan politik dan menghasilkan mahasiswa hukum yang berwawasan luas yang kreatif, kritis, inovatif dan representative serta menjadikan mahasiswa hukum lebih aktif dalam penalaran hukum dan karya ilmiah.

Representasi: Florensia Aprianda

JHLGVol.1No.8 : Re-Tax (Restaurant Waste Tax) Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian Lingkungan Dunia

Penulis: Juan Maulana Alfedo, Emilda Yofita dan Laras Ayu Lintang Sari

Tema: Hukum Lingkungan

ABSTRAK
Limbah yang kita lihat selama ini seperti anak kandung sendiri. Mereka lahir dari rahim-rahim kebodohan kita menggauli bumi. Anehnya, meskipun anak kandung, kita tak pernah merawatnya. Kita memang aneh, suatu saat jika anak kandung kita itu marah dan mengamuk, kita adalah orang tua yang paling menyesal seumur hidup”. Limbah menjadi masalah serius yang terjadi di berbagai negara khususnya di Indonesia. Salah satunya adalah Limbah Restoran yang dapat dikategorikan sebagai limbah organik dan limbah cair domestik. Limbah Restoran yang tidak diolah dengan baik dapat menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan. Apalagi di tahun 2030 dengan masalah utama adalah peningkatan populasi di perkotaan, perubahan pola konsumsi masyarakat, masuknya restoran yang menyedikan berbagai makanan cepat saji akan lebih memprihatinkan jika tidak segera ditangani. Pengelolaan Limbah Restoran yang tidak benar dapat menimbulkan masalah yaitu tercemarnya udara yang tidak sedap di lingkungan sekitar restoran, sarang penyakit, pencemaran lingkungan dan penyumbatan saluran air. Beberapa data yang diperoleh dari KemenLH pada tahun 2017 yakni jumlah total limbah yang dihasilkan di Indonesia sebesar 187,2 juta ton per tahun, sedangkan untuk Limbah Restoran 16,7 juta ton per tahun atau setara dengan 44,5%. Dari hal tersebut penulis memberikan solusi berupa pemberlakuan pajak limbah (Re-Tax: Restaurant Waste Tax) untuk menekan dampak Limbah Restoran demi terwujudnya indonesia sebagai poros kelestarian lingkungan dunia. Sistem yang akan diterapkan adalah dengan menggunakan data limbah maksimum sebagai dasar pemberlakukan pajak. Dengan sistematikanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu diambil 10% dari penjualan.  Penulis menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam memberikan solusi tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan yaitu menanggulangi kerusakan lingkungan karena Limbah-Limbah Restoran yang belum dilakukan pengolahan, menekan jumlah pembuangan Limbah Restoran, menjaga kelestarian lingkungan dan menambah pendapatan pemerintah daerah melalui pemberlakuan pajak.
Kata Kunci: Kelestarian Lingkungan, Limbah, Pajak, Restoran

Citation:
Alfedo, Juan Maulana, dkk.. Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian Lingkungan Dunia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.8 (November 2020).

 

Full PDF

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Reviewer

Tema Hukum Internasional: Amanda Eugenia Soeliongan, S.H., M.H.

Tema Hukum Islam: Nurul Ula Ulya, S.H., M.H.

Tema Hukum Adat: Moh. Rif’an, S.H., M.H.

Tema Hukum Perdata: Fazal Akmal Musyarri, S.H., M.H.

Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan: Xavier Nugraha, S.H.

Tema Hukum Keluarga: Dimas Auliya Fikri Bil Fili, S.H., M.Kn.

Tema Hukum Pidana: Muh. Sutri Mansyah, S.H., M.H.

Tema Hukum Pemerintahan: Josua Satria Collins, S.H.

Tema Hukum Agraria: M. Fikri Alan, S.H., M.H.

Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum: Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H.

Tema Hukum Lingkungan: Linda Dewi Rahayu, S.H., M.H.

Tema Hukum dan HAM: Fery Rochmad Ramadhan, S.H.

About

Jurnal Hukum Lex Generalis merupakan wadah yang dibentuk untuk menampung karya-karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan Hukum di beberapa bidang secara umum. Jurnal Hukum Lex Generalis menggunakan sistem penelaahan sejawat (Peer Review) untuk menyeleksi naskah yang masuk dan dipublikasikan. Sesuai dengan namanya yaitu “Lex Generalis” yang merupakan Bahasa Latin yang berarti “Hukum Umum”, Jurnal Hukum ini juga bermuatan karya-karya sivitas akademisi hukum. Pada umumnya tulisan yang ditampung merupakan makalah, opini hukum, artikel dan karya tulis ilmiah residu dari tugas kuliah maupun yang telah diperlombakan. Namun demikian, Editorial tetap menjaga kelayakan dan validitas karya tulis dengan mensyaratkan pencantuman sumber-sumber ilmiah dan sumber hukum. Sitasi yang demikian diwujudkan dalam bentuk catatan kaki (Footnote) dan daftar pustaka (Bibliography) dalam setiap tulisan yang termuat.

Tujuan utama dari Jurnal Hukum Lex Generalis ini adalah menjadi garda rujukan bagi sivitas akademika yang sedang menulis baik untuk keperluan tugas maupun penulisan ilmiah lainnya. Selain itu tujuan lain dari Jurnal Hukum Lex Generalis adalah untuk menjadi wadah yang menampung tulisan-tulisan anda dan untuk menambah wawasan pembaca baik sivitas hukum, akademisi, praktisi dan masyarakat umum. Beberapa tulisan yang dimuat memiliki topik yang menarik untuk diangkat dan mudah-mudahan juga dapat dipahami oleh orang awam. Diharapkan dengan peluncuran Jurnal Hukum Lex Generalis yang dikelola oleh Rewang Rencang ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak pada umumnya.

Mengingat Jurnal Hukum Lex Generalis akan menerbitkan kompilasi tulisan hukum sesuai topik atau tema setiap bulan. Satu kali terbitan akan berisi maksimal lima tulisan yang berkaitan dengan topik atau tema bulanan yang sedang disiapkan untuk dirilis. Tema itu meliputi: 1. Januari : Seri Hukum Internasional 2. Februari : Tema Hukum Bebas (Diprioritaskan Hukum Islam, Kesehatan, Pers dan Militer) 3. Maret : Seri Hukum Adat 4. April : Seri Hukum Perdata 5. Mei : Seri Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan 6. Juni : Seri Hukum Keluarga 7. Juli : Seri Hukum Pidana 8. Agustus : Seri Hukum Pemerintahan (HAN dan HTN) 9. September : Seri Hukum Agraria 10. Oktober : Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum 11. November : Hukum Lingkungan 12. Desember : Hukum dan HAM

JHLGVol.1No.8 : Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia

Penulis: Moh. Rif’an

Tema: Hukum Lingkungan

ABSTRAK
Sejarah pemanfaatan lahan berbasis masyarakat merupakan kenyataan yang riil dan faktual yang dapat dilihat dari masa lalu dan masa sekarang. Pada dasarnya, telaah atas kebijakan hutan tidak akan jauh dari pemahaman atas Hubungan antara Penguasa (regulator), Hutan dan Masyarakat, yang dapat dilihat dalam dua aspek yaitu yuridis dan sosiologis. Dalam telaah aspek yuridis, telah diatur dalam kerangka hukum bahwa masyarakat yang memiliki kaitan hak atas hutan (atas hutan adat atau hutan hak) memperoleh status hukumnya dan wajib dilakukan perlindungan atas itu. Kondisi demikian menyesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan dalam perspektif aspek sosiologis, hutan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan atas dasar Hutan sebagai salah satu penyangga kehidupan dan kemakmuran masyarakat yang keberadaannya harus dipertahankan secara optimal. Namun sayangnya, sekelumit aktivitas negara yang tercermin dari praktik pengelolaan hutan hingga perhelatan pasal demi pasal Peraturan Kementerian hingga Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan adanya dilema dalam pengelolaan hutan. Berangkat dari pemahaman bahwa negara dalam tingkah pemerintah hingga daerah tingkat kabupaten/kota mampu mengambil potensi sumber daya hutan secara konstitusional tanpa mengurangi hak-hak masyarakat yang berujung pada memantik konflik secara sistemik.
Kata Kunci: Masyarakat, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Hutan

Citation:
Rif’an, Moh.. Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.8 (November 2020).

 

Full PDF