Nama Organisasi: Kelompok Studi Hukum (KSH) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Deskripsi:

Adanya keinginan menjadi mahasiswa yang seutuhnya, tiba-tiba menyeruak dalam dada sebagian kecil mahasiswa fakultas hukum program ekstensi angkatan 2004, keterbatasan kegiatan dan keinginan untuk mengaktualisasi diri dalam suatu perkumpulan serta ketidaksediaan wadah yang mengorganisasinyadalam tubuh mahasiswa itu sendiri. Merupakan landasan utama dan pertama adanya keinginan untuk membentuk sebuah unit kegiatan untuk membentuk sebuah unit kegiatan mahasiswa dilingkungan fakultas hukum program ekstensi Unpad.Pembentukan perkumpulan ini sendiri diprakarsai oleh pemikiran Sdr. Hardiansyah sebegai ketua angkatan 2004 program ekstensi FH Unpad serta dikuatkan dan didukung oleh sebagian kecil mahasiswa yang aktif dalam kepengurusan dan kegiatan angkatan. Akhirnya pada tanggal 3 Maret 2006 tim perumus melakukan rapat paripurna untuk mendeklarasikan telah berdirinya KSH PE FH Unpad.Dalam Perkembangannya Kelompok Studi Hukum FH Unpad aktif dalam melakukan kajian serta diskusi yang berkaitan dengan ilmu hukum serta terus mendukung pengembangan ilmu hukum dalam lingkup mahasiswa fakultas hukum Universitas Padjadjaran dan terus melakukan inovasi dengan melakukan banyak kegiatan diskusi hukum dalam bentuk seminar hingga webinar kini salah satu nya melalui kegiatan Seminar Hukum Nasional yang memiliki cakupan nasional.Hingga kini melalui peran serta aktif dari para alumni dan pengurus Kelompok studi hukum,Kelompok Studi Hukum tetap menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang aktif dalam peran nya mengembangkan ilmu hukum lewat diskusi dan kajian.

Representasi: Muzhaffar

Nama Organisasi: Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Deskripsi:

Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak di bidang penulisan dan kajian hukum. FKPH LEM FH UII telah berdiri selama 11 tahun, sejak tanggal 22 Maret 2009. FKPH LEM FH UII memiliki 4 (empat) departemen, yaitu PSDM, Kajian Diskusi, Kompetisi, dan Jaringan Informasi. Fungsi utama dari FKPH LEM FH UII adalah menjadi wadah yang menaungi dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa FH UII yang fokus dalam bidang kajian, debat, dan penulisan hukum dalam rangka menciptakan iklim akademik di lingkungan FH UII. Selain itu, FKPH FH UII didirikan dengan beberapa tujuan lainnya, yaitu: (1) Mengembangkan daya analisis mahasiswa FH UII yang kritis, responsif dan progresif; (2) Menumbuhkan semangat dan mengembangkan kemampuan mahasiswa FH UII melalui kajian dan penulisan hukum; (3) Menumbuhkan kepedulian sosial dan tanggung jawab mahasiswa FH UII terhadap masalah hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagai tahap lanjutan dari pembangunan pola pikir, FKPH LEM FH UII juga memfasilitasi rekan-rekan anggota pada khususnya serta mahasiswa FH UII pada umumnya, untuk mengikuti berbagai kegiatan perlombaan seperti Lomba Debat, Esai, Karya Tulis Ilmiah, Legislative Drafting, Constitutional Drafting, Sidang Semu Mahkamah Konstitusi dan Kompetisi Penyusunan Kontrak Bisnis.

Visi:

Menjadi wadah yang menaungi dan mengembangkan minat dan bakat Mahasiswa FH UII yang fokus dalam bidang kajian dan penulisan hukum dalam rangka menciptakan iklim akademik di lingkungan FH UII.

Misi:

1. Mengembangkan daya analisis Mahasiswa FH UII yang kritis, responsif dan progresif.
2. Menumbuhkan semangat dan mengembangkan kemampuan Mahasiswa FH UII melalui kajian dan penulisan hukum.

Representasi: Mawlana Wasik

Nama Organisasi: Forum Kajian Penalaran Hukum dan Karya Tulis Ilmiah (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Deskripsi: 

Forum Kajian Penalaran Hukum & Karya Tulis Ilmiah (FKPH) didirikan pada tanggal 21 Juni 2019 dan berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang yang bergerak di bidang kajian dan penelitian terkait isu-isu hukum. FKPH berbentuk forum kemahasiswaan yang mana sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia dalam bidang akademis di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. FKPH bersifat independen yang mengembangkan aspek hukum, logika, moralitas, religious dan kejujuran akademisi.

Visi:

FKPH memiliki visi yaitu mewujudkan lingkungan Mahasiswa Fakultas Hukum yang lebih kreatif, visioner, dan representative di bidang akademis.

Misi:

Sebagai motor penggerak Mahasiswa Fakultas Hukum dalam mengembangkan penalaran sesuai dinamika hukum, sosial dan politik dan menghasilkan mahasiswa hukum yang berwawasan luas yang kreatif, kritis, inovatif dan representative serta menjadikan mahasiswa hukum lebih aktif dalam penalaran hukum dan karya ilmiah.

Representasi: Florensia Aprianda

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

1. Agama dan Kepercayaan
2. Arbitrase
3. Asuransi

B

1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

1. Etika Profesi

F

1. Feminist Political Ecology
2. Filsafat Hukum

G

1. General Rule

H

1. Hak Asasi Manusia atau HAM
2. Hak Atas Tanah
3. Hak Individual atas Tanah
4. Hak Menguasai atas Tanah
5. Hak Veto
6. Hukum Internasional
7. Hukum Keluarga
8. Hukum Laut Internasional
9. Hukum Lingkungan
10. Hukum Pemerintahan
11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
2. International Court of Justice

J

1. JHT (Jaminan Hari Tua)
2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

1. Keadaan Darurat
2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
3. Kekejaman
4. Komisi Kejaksaan
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
6. Konsorsium
7. Konstitusi
8. Konversi Hak Atas Tanah
9. Korupsi Sektor Swasta

M

1. Masa Iddah
2. Masyarakat Adat
3. Menteri
4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
2. Pembangunan Infrastrukur
3. Pemilihan Umum (Pemilu)
4. Pendidikan Karakter
5. Pengadaan Lahan
6. Perceraian
7. Perdagangan
8. Perjanjian Sewa Menyewa
9. Perkawinan
10. Perkawinan Adat
11. Perlindungan Hukum
12. Pengakuan Negara
13. Penyelesaian Sengketa
14. Persona Non-Grata
15. Perwakilan Diplomatik
16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
17. Politik Hukum
18. Presidential Threshold (Preshold)
19. Proteksionisme
20. Putusan Hakim

R

1. Rezim Hukum

S

1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
3. Stolen Asset Recovery

T

1. Tenaga Kerja
2. Tenaga Kerja Asing
3. Tenaga Kerja Indonesia
4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

1. Upah Minimum

W

1. World Trade Organization (WTO)

Z

1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis merupakan wadah yang dibentuk untuk menampung karya-karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan Hukum di beberapa bidang secara umum. Jurnal Hukum Lex Generalis menggunakan sistem penelaahan sejawat (Peer Review) untuk menyeleksi naskah yang masuk dan dipublikasikan. Sesuai dengan namanya yaitu “Lex Generalis” yang merupakan Bahasa Latin yang berarti “Hukum Umum”, Jurnal Hukum ini juga bermuatan karya-karya sivitas akademisi hukum. Pada umumnya tulisan yang ditampung merupakan makalah, opini hukum, artikel dan karya tulis ilmiah residu dari tugas kuliah maupun yang telah diperlombakan. Namun demikian, Editorial tetap menjaga kelayakan dan validitas karya tulis dengan mensyaratkan pencantuman sumber-sumber ilmiah dan sumber hukum. Sitasi yang demikian diwujudkan dalam bentuk catatan kaki (Footnote) dan daftar pustaka (Bibliography) dalam setiap tulisan yang termuat.

Tujuan utama dari Jurnal Hukum Lex Generalis ini adalah menjadi garda rujukan bagi sivitas akademika yang sedang menulis baik untuk keperluan tugas maupun penulisan ilmiah lainnya. Selain itu tujuan lain dari Jurnal Hukum Lex Generalis adalah untuk menjadi wadah yang menampung tulisan-tulisan anda dan untuk menambah wawasan pembaca baik sivitas hukum, akademisi, praktisi dan masyarakat umum. Beberapa tulisan yang dimuat memiliki topik yang menarik untuk diangkat dan mudah-mudahan juga dapat dipahami oleh orang awam. Diharapkan dengan peluncuran Jurnal Hukum Lex Generalis yang dikelola oleh Rewang Rencang ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak pada umumnya.

Mengingat Jurnal Hukum Lex Generalis akan menerbitkan kompilasi tulisan hukum sesuai topik atau tema setiap bulan. Satu kali terbitan akan berisi maksimal lima tulisan yang berkaitan dengan topik atau tema bulanan yang sedang disiapkan untuk dirilis. Tema itu meliputi: 1. Januari : Seri Hukum Internasional 2. Februari : Tema Hukum Bebas (Diprioritaskan Hukum Islam, Kesehatan, Pers dan Militer) 3. Maret : Seri Hukum Adat 4. April : Seri Hukum Perdata 5. Mei : Seri Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan 6. Juni : Seri Hukum Keluarga 7. Juli : Seri Hukum Pidana 8. Agustus : Seri Hukum Pemerintahan (HAN dan HTN) 9. September : Seri Hukum Agraria 10. Oktober : Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum 11. November : Hukum Lingkungan 12. Desember : Hukum dan HAM