Search Results

Search Term: BPJS

Number of Results: 6


JHLGVol.2No.4 : Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia

Penulis: Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, Thufail Rozaan

Tema: Hukum Perdata

ABSTRAK
Dari 32 Juta peserta BPJS Kesehatan, hanya 16 Juta yang patuh untuk membayar. Kondisi ini tentu berdampak buruk terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang terus menerus mengalami defisit yang salah satunya disebabkan karena rendahnya kepatuhan Peserta Mandiri untuk membayar iuran. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat faktor yang mempegaruhi penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu Hukum dan aturannya sendiri, Fasilitas penegakan hukum yang memadai, Kesadaran dan Kepastian Hukum serta perilaku masyarakat, dan Mental aparat penegak hukum. Meninjau indikator yang ada, maka permasalahan mendasar yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan Peserta Mandiri untuk membayar iuran adalah rendahnya kesadaran hukum peserta.
Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Kepatuhan Pembayaran, Kesadaran Hukum, Pembayaran Iuran Mandiri

Citation:
Yusro, Mochammad Abizar dkk. Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

JHLGVol.1No.2 : Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Penulis: Dian Ayu Nurul Muthoharoh dan Danang Ari Wibowo

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Pekerja atau buruh memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Hak pekerja yang menjadi fokus bahasan dalam tulisan ini adalah hak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk melindungi hak tersebut, pemerintah memberikan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak yang serius seperti cacat atau berpotensi cacat yang tentunya mempengaruhi kemampuan bekerja. Return to Work merupakan perluasan manfaat pada jaminan kecelakaan kerja, yaitu berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat atau berpotensi cacat, mulai dari terjadinya musibah kecelakaan sampai dengan dapat kembali bekerja. Tujuan program ini adalah untuk memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat kembali bekerja tanpa menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja karena kecacatan yang dialaminya.
Kata Kunci: Jaminan Kecelakaan Kerja, Pekerja, Return to Work

Citation:
Muthoharoh, Dian Ayu Nurul dan Danang Ari Wibowo. Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.4 (Tema Hukum Perdata)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.2 No.4 April 2021 Tema Hukum Perdata

Full PDF

_______________________________

Annisaa Azzahra, Bima Satriojati, Jasmine Putri Sabillah, Tazkia Nanini
Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga yang Menjanjikan Harga di Bawah Harga Resmi kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said)

Kastania Lintang
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Informed Consent dalam Perjanjian Terapeutik

Maudy Andreana Lestari, Dewi Ari Shia Wase Meliala, Puja Anudiwanti, Nasya Nurul Amalina
Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen di Ranah Siber

Mochammad Abizar Yusro, Muhammad Aliefuddin Sayyaf, Thufail Rozaan
Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia

Seventina Monda Devita
Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional

JHLGVol.1No.2 : Odissey Concept; Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi

Penulis: Rossa Wahyu Ningrum, Dyah Alif Suryaningsih dan Fazal Akmal Musyarri

Tema: Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

ABSTRAK
Karya tulis ini menjelaskan tentang jaminan sosial tenaga kerja kelompok Negara ASEAN. Tenaga kerja sebagai penunjang peningkatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara berhak atas jaminan sosial. Di Indonesia, jaminan sosial tenaga kerja itu sendiri di lindungi oleh Asuransi TKI yang tergabung didalam satu konsorsium asuransi. Basic nya karena konsorsium merupakan sebuah jaminan sosial asuransi swasta justru lebih mengutamakan Profit Oriented dibanding menjamin keberlangsungan nasib tenaga kerja mulai dari sebelum pemberangkatan sampai menjamin keselamatan TKI kembali ke negara asalnya. Ada beberapa kendala yang masih menjadi momok belum terselesaikan masalah tenaga kerja, mulai dari kesulitan dalam pengurusan klaim asuransi karena tenaga kerja harus kembali ke negara asal untuk mengurus klaim asuransinya dan klaim asuransi oleh konsorsium yang tidak maksimal. Sehingga penulis membuat gagasan yaitu BPJS Go International yang merupakan leburan dari konsorsium-konsorsium asuransi di Indonesia. Selain itu penulis juga membuat gagasan mengenai konsep pemenuhan jaminan sosial terpadu dan terintegrasi untuk tenaga kerja ASEAN berbasis Odissey Concept.
Kata Kunci: ASEAN, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Odissey Concept

Citation:
Ningrum, Rossa Wahyu, dkk.. Odissey Concept; Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

 

Full PDF

Mirror 1 | Mirror 2 | Mirror 3 (easiest!)

Glosarium Hukum

Selamat datang di Glosarium Ilmu Hukum Lex Generalis. Laman ini juga berfungsi sebagai Kamus Hukum dan Ensiklopedia singkat. Gunakan fitur “Find” (Ctrl+F) di Peramban Anda untuk memudahkan pencarian.

Welcome to Law Studies Glossary/Dictionary by Lex Generalis. This page is purposed as Law Dictionary and Rapid Encyclopedia as well. Please use “Find” feature (Ctrl+F) in Your Browser for searching easily.

A

  1. Agama dan Kepercayaan
  2. Arbitrase
  3. Asuransi

B

  1. Berita Bohong/Hoaks/Hoax
  2. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

D

  1. Dana Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD

E

  1. Etika Profesi

F

  1. Feminist Political Ecology
  2. Filsafat Hukum

G

  1. General Rule

H

  1. Hak Asasi Manusia atau HAM
  2. Hak Atas Tanah
  3. Hak Individual atas Tanah
  4. Hak Menguasai atas Tanah
  5. Hak Veto
  6. Hukum Internasional
  7. Hukum Keluarga
  8. Hukum Laut Internasional
  9. Hukum Lingkungan
  10. Hukum Pemerintahan
  11. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  12. Hukum Udara dan Ruang Angkasa
  13. Kebijakan Pengelolaan Hutan

I

  1. IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing)
  2. International Court of Justice

J

  1. JHT (Jaminan Hari Tua)
  2. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)

K

  1. Keadaan Darurat
  2. Kekebalan Hukum/Hak Imunitas
  3. Kekejaman
  4. Komisi Kejaksaan
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Konsorsium
  7. Konstitusi
  8. Konversi Hak Atas Tanah
  9. Korupsi Sektor Swasta

M

  1. Masa Iddah
  2. Masyarakat Adat
  3. Menteri
  4. Mutual Legal Assistance (MLA)

P

  1. PAK (Penyakit Akibat Kerja)
  2. Pembangunan Infrastrukur
  3. Pemilihan Umum (Pemilu)
  4. Pendidikan Karakter
  5. Pengadaan Lahan
  6. Perceraian
  7. Perdagangan
  8. Perjanjian Sewa Menyewa
  9. Perkawinan
  10. Perkawinan Adat
  11. Perlindungan Hukum
  12. Pengakuan Negara
  13. Penyelesaian Sengketa
  14. Persona Non-Grata
  15. Perwakilan Diplomatik
  16. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
  17. Politik Hukum
  18. Presidential Threshold (Preshold)
  19. Proteksionisme
  20. Putusan Hakim

R

  1. Rezim Hukum

S

  1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh
  2. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)
  3. Stolen Asset Recovery

T

  1. Tenaga Kerja
  2. Tenaga Kerja Asing
  3. Tenaga Kerja Indonesia
  4. Tindak Pidana Korupsi/Delik Korupsi
  5. Tindak Pidana/Kejahatan di Bidang Ekonomi
  6. Tindak Pidana/Kejahatan Terorisme
  7. Trade Facilitation Agreement (TFA)

U

  1. Upah Minimum

W

  1. World Trade Organization (WTO)

Z

  1. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.2 (Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan)

Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.1 No.2 Mei 2020 Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan

Full PDF

_______________________________

Dian Ayu Nurul Muthoharoh dkk.
Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Dyah Alif Suryaningsih
Analisis Yuridis Pemberian Hak kepada Peserta Terkena Pemutusan Hubungan Kerja untuk Mencairkan Manfaat Jaminan Hari Tua

Ismi Pratiwi Podungge
Eksistensi Peran Serikat Buruh dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum)

Nanda Putra Nurprimastya
Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia)

Rossa Wahyu Ningrum dkk.
Odissey Concept; Reformulasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Strategi Mewujudkan Tenaga Kerja ASEAN yang Terintegrasi